Oleh: Hendrianto.

INI gila. Benar-benar gila.
Bayangkan. Anda ASN. Tugasnya melayani rakyat. Tapi untuk hadir di kantor saja, Anda pilih jalur "langit-langit". Jalur ilegal.

Itulah yang terjadi di Kabupaten Brebes. Jawa Tengah.

Jumlahnya bukan satu-dua. Bukan pula belasan. Yang terdeteksi bikin sesak dada: 3.000 orang!

Ribuan ASN di sana pakai aplikasi presensi "sakti". Ilegal. Cara kerjanya simpel. Tapi licik sekali. Cukup bayar Rp250 ribu. Itu untuk masa pakai setahun. Murah sekali.

Bayar sekali, bisa bolos berkali-kali.
Caranya? Tinggal setor data kepegawaian. Beres. Tidak perlu muncul di kantor. Tidak perlu antre di mesin fingerprint.

Sambil rebahan di rumah, atau sambil belanja di pasar, absen sudah tercatat: Hadir. Jarak jauh. Tanpa fisik. Ajaib. Tapi itu kriminal.

Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, meledak. Geram. Dia langsung perintahkan investigasi. Hasilnya? Bikin geleng-geleng kepala.

Pelakunya macam-macam. Ada tenaga kesehatan. Ada guru—yang harusnya jadi teladan. Bahkan, ada pejabat! Orang yang harusnya mengawasi, malah ikut menikmati.

Kenapa mereka senekat itu?  Jawabannya klasik: Uang.

Presensi itu bukan cuma soal disiplin. Di sana ada angka rupiah. Ada Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Kalau absen bolong, TPP dipotong. Kalau absen penuh—meski palsu—TPP cair utuh.

Mencuri uang negara lewat manipulasi digital. Itulah intinya.

Tapi, mari kita lihat sisi gelap lainnya. Sisi manusiawi yang rapuh. Banyak ASN yang nasibnya "sekarat". Bukan rahasia lagi, banyak SK (Surat Keputusan) mereka yang sudah lama "sekolah" di Bank.

Gaji bulanan mampir hanya numpang lewat. Dipotong otomatis untuk cicilan. Sisa yang dibawa pulang mungkin hanya cukup buat beli bensin.

Harapan terakhir tinggal pada TPP. Tapi celakanya, TPP sering seperti pungguk merindukan bulan. Telat cair berbulan-bulan. Alasannya macam-macam: birokrasi atau anggaran seret.

Di titik itu, mentalitas "cari celah" muncul. Rasa malas bukan lagi sekadar watak. Tapi wujud keputusasaan.

Mereka merasa "dizalimi" sistem karena haknya telat. Maka, mereka merasa sah saja "menzalimi" balik sistem lewat aplikasi sakti. Investasi Rp250 ribu dianggap penyelamat.

Daripada habis bensin dan tenaga untuk ke kantor dengan perut keroncongan, lebih baik "menitipkan" kehadiran pada algoritma.

Tentu, ini salah besar. Tetap tidak bisa jadi pembenaran.

Tapi Brebes hanyalah peringatan. Jangan-jangan, ini hanya puncak gunung es. Jangan-jangan, di kabupaten lain juga sama.

Di provinsi seberang setali tiga uang. Modusnya mungkin beda. Ada yang pakai joki sidik jari, atau pakai foto wajah di depan layar ponsel.

Coba cek ke dinas-dinas di tempatmu. "Pak Bupati, aman tidak absennya?"

Mana tahu, di daerahmu juga banyak fenomena serupa. Belum ada yang berani buka kotak pandoranya saja.

Teknologi itu pisau bermata dua. Bisa mempercepat pelayanan, bisa juga mempercepat penguapan uang negara. Bedanya cuma satu: Mental.

Kalau mentalnya masih "cari celah", aplikasi tercanggih sejagat pun kalah sama kreativitas licik orang yang mau tetap kaya tanpa kerja.

Brebes sudah buka-bukaan. Sekarang tinggal nyali pemimpin daerah lain. Berani tidak mengecek rumah tangganya sendiri?

Jangan-jangan, ribuan "hantu" digital juga sedang rajin absen di sana. Orangnya entah di mana.

Zaman berganti, cara maling pun ikut berganti. (***) 

(Penulis merupakan jurnalis di riauin.com)