Oleh: Hendrianto

BAYANGKAN sebuah rumah tangga. Utang warung sebelah belum lunas. Gaji pembantu berbulan-bulan dicicil. Uang sekolah anak menunggak.

Lalu, tiba-tiba si kepala bapak pulang ke rumah membawa kabar gembira. Beliau memutuskan untuk menambah asisten rumah tangga baru. Tujuh orang sekaligus.

Istrinya pasti langsung mengelus dada. Atau, kalau tensinya sedang tinggi, piring bisa terbang ke arah jendela. Kondisi dompet sedang defisit, tapi kelakuan malah makin melilit.

Cerita di atas bukan fiksi. Itu kenyataan nyata yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Rabu siang kemarin, suasana di gedung DPRD Kuansing mendadak hangat. Agak gerah, sebenarnya. Ada sidang paripurna. Agendanya adalah mendengarkan pandangan fraksi-fraksi soal usulan dari pemerintah daerah.

Pemkab Kuansing rupanya sedang punya syahwat besar. Mereka ingin memekarkan organisasi perangkat daerah (OPD). Mengubah Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Dinas-dinas yang sudah gemuk mau dibelah-belah lagi.

Dinas Pendidikan dipecah. Dinas Sosial dipisah. Satpol PP dan Damkar didekatkan ke pintu perceraian. Totalnya, ada tujuh dinas baru yang mau dilahirkan dari rahim birokrasi.

Rencana itu terlihat gagah di atas kertas, penuh dengan istilah regulasi.

Tapi, parlemen rupanya tidak sedang ingin diajak bermimpi di siang bolong. Fraksi PAN dan Fraksi Nasdem-PKS langsung berdiri di garis depan. Memasang barikade. Mereka menolak. Tegas. Tanpa basa-basi.

Firman Rendiansyah, juru bicara Fraksi PAN, maju ke podium. Bicaranya runut tapi menusuk. Beliau tidak hanya pakai perasaan, tapi langsung menyodorkan angka-angka riil. Ini yang bikin ngeri.
Ketika tujuh OPD ini merdeka, otomatis bakal lahir 50 jabatan struktural baru.

Ada kepala dinas baru, kepala bidang baru, sampai kepala seksi baru. Fasilitasnya pun otomatis baru, mulai dari mobil dinas hingga meja kursi empuk yang harganya tidak murah.

Dampaknya sudah bisa ditebak. Angka belanja pegawai Kuansing yang sekarang sudah Rp 611 miliar, bakal melonjak jadi Rp 789 miar di tahun 2027. Itu artinya, hampir 40 persen APBD Kuansing habis hanya untuk menggaji orang-orang di dalam kantor bupati. Rakyat hanya kebagian peran sebagai penonton iring-iringan mobil dinas pejabat baru.

Firman menyebut eksekutif gagap memetakan prioritas. Itu bahasa halusnya untuk mengatakan pemerintah daerah tidak tahu diri.

Saat ini Kuansing masih memelihara hobi lama, yaitu tunda bayar. Kewajiban keuangan daerah belum lunas. Hak-hak pegawai PPPK, PPPK paruh waktu, hingga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) masih sering tersendat.

Utang ke pihak ketiga menumpuk, tetapi pemerintah malah sibuk menambah meja kerja baru. Ini persis seperti orang yang kelaparan tetapi memaksakan diri mencicil iPhone terbaru demi gengsi, walau perutnya berbunyi keroncongan.

Urusan birokrasi pasca-pemekaran ini juga sangat melelahkan. Efendi, jubir Nasdem-PKS, mengingatkan soal rumitnya masa transisi. Mengurus perpindahan aset, memindahkan personel, hingga mengubah stempel itu butuh waktu berbulan-bulan.

Selama masa sibuk pindahan rumah itu, pelayanan publik pasti akan terbengkalai. Anggaran habis terserap untuk hal-hal administratif yang tidak ada hubungannya dengan urusan perut rakyat.

Padahal, ada Perpres Nomor 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan efisiensi total. Semangat zaman sekarang itu adalah birokrasi yang ramping. Kaya fungsi, miskin struktur. Kuansing justru memilih jalan memutar dengan prinsip miskin uang, kaya struktur.

Hari Kamisnya, giliran Wakil Bupati H. Muklisin yang naik panggung. Beliau melempar senyum optimis khas pejabat. Pemkab tetap yakin aturan ini bakal disahkan oleh DPRD Kuansing.

Alasannya sangat normatif, yaitu melaksanakan amanat regulasi pusat dan menyelaraskan Asta Cita Presiden. Ditambah lagi sebuah argumen yang agak ajaib, bahwa dinas baru ini nanti yang akan kreatif mencari duit untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 250 miliar.

Logika ini yang sukses membuat orang di warung kopi tersedak gorengan. 

Menambah dinas baru untuk menaikkan PAD adalah logika yang terbalik. Itu sama saja dengan membeli tujuh kendaraan baru dengan harapan salah satunya bisa dipakai menarik penumpang demi membayar cicilannya.

Pengeluaran untuk gaji dan operasional itu nilainya sudah pasti keluar sejak hari pertama, sementara pendapatannya masih berupa potensi yang belum jelas wujudnya. Kalau potensinya meleset, daerah akan mengalami kerugian dua kali lipat.

Masyarakat Kuansing hari ini tidak memerlukan papan nama dinas baru di pinggir jalan. Mereka memerlukan jalanan yang mulus tanpa lubang, obat-obatan yang tersedia di puskesmas, serta fasilitas sekolah yang layak untuk anak-anak mereka.

Menggemukkan birokrasi di tengah dompet yang sedang kempes adalah bentuk salah urus anggaran yang sangat fatal.

DPRD sudah membunyikan peringatan keras. Dua fraksi menolak total, lima fraksi lainnya memberi catatan merah. Bola sekarang sepenuhnya berada di tangan eksekutif.

Pemerintah daerah harus memilih antara terus memaksakan diri tampil mewah dengan uang pinjaman, atau mulai belajar mengukur bayang-bayang dengan badan.

Hidup miskin itu tidak memalukan, yang memalukan adalah berpura-pura kaya atas beban orang lain. (***) 
 

(Penulis merupakan jurnalis di riauin.com)