Bagaimana tingkat optimisme dalam diri Anda hari ini?

Semangat saya sendiri kadang naik, tetapi lebih sering turun. Sebagai wartawan yang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat, memantau media sosial, melihat karya jurnalistik khususnya media siber, terus terang kegelisahan saya sangat tinggi.

Kalau kehidupan pers secara umum, semakin berkurangnya daya tahan perusahaan media, makin rawannya upaya mencegah kebangkrutan, semua orang sudah tahu. Sudah terjadi bertahun-tahun, tanpa terlihat ada perbaikan. 

Masyarakat pers berusaha mencari jalan keluar melalui usulan kepada pemerintah yang berakhir dengan lahirnya KTP2JB (Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas). Lembaga di bawah Dewan Pers yang tujuannya dimaksudkan agar pers Indonesia bisa mendapat “sedikit” rezeki dari platform global, malah akhirnya seperti menemui tembok batu ketika Presiden Prabowo dan Donald Trump menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) bulan Februari 2026, hanya seminggu setelah Hari Pers Nasional. Betapa ironis. Sudah KTP2JB dianggap too little too late, eh dicuekin pula oleh pemerintah.

Ada inisiatif lain agar produk jurnalistik yang didapatkan dengan modal besar, yakni effort tenaga kerja professional yang digaji, kesulitan di lapangan, hambatan langsung dan tak langsung, ancaman kekerasan, upaya menjaga standar kode etik, yakni dengan penghargaan atas hak cipta bila karya itu diambil platform global. Tetapi sudah bisa diduga, meski dibantu Kementerian Hukum, tetap saja, rezeki yang menetes ke perusahaan pers kita akan amat sangat kecil, selain sulit diperoleh. Sulit menopang kerja organisasi yang melahirkan produk bermutu.

Yang menyedihkan, dalam kondisi seperti itu, tidak ada upaya sungguh-sungguh pemerintah untuk memelihara pers yang berperan sebagai pelita dalam kegelapan hati masyarakat. Tidak ada upaya melihat bahwa kondisi sekarang telah masuk ke tahap gawat darurat.

Yang ada hanya tuntutan-tuntutan kepada pers, yang nirsubsidi. Harus membela kepentingan bangsa dan negara. Harus mendukung program pemerintah. Harus berisi pesan positif. Harus memahami kerja keras penyelenggara negara yang ingin menciptakan kemakmuran bagi rakyat.

Saya berpikir, yang berbicara ini ngerti nggak duduk persoalan? Tidak memberi tetapi meminta terus. Sudah dibatasi, dituntut pula untuk menyokong tanpa reserve. Sudah dikerjai dengan kekerasan dalam berbagai bentuk, eh diharapkan selalu melihat dengan kacamata positif. Apakah dunia mereka sudah segila itu? 

Cuci muka dulu deh, kalau mau meminta pers membantu. Pandang cermin baik-baik. Pikirkan bagaimana kehidupan pekerja pers yang sekarang ini sudah seperti kata pepatah. Bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau.

Masih mencoba bekerja dengan sungguh-sungguh karena menilai profesi wartawan yang disandangnya adalah mulia dan karena itu harus dipertahankan meski kepala pusing akibat gaji yang kurang dan sensor diri dan pembatasan dari pimpinan.

Mereka  yang putus asa, dan itu banyak, akhirnya terjerumus pada kondisi mental yang pasrah. Daripada melawan dan mendapat kesulitan, ya nikmati saja fasilitas yang disediakan. Tidak usah dipikirkan apa dan bagaimana ke depan. 

Padahal ini ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Kalau para professional sudah pragmatis dan kehilangan idealisme, maka inisiatif, dan keinginan untuk menjadi pers yang kritis dan meluruskan yang bengkok, mengingatkan penyelenggara yang lupa dan seenaknya, akan mati. Dan setelah itu tidak perlu lagi bicara soal pers sebagai pilar keempat demokrasi. 

**
Pesimisme di tengah masyarakat juga sangat tinggi. Silakan pantau media sosial, itu akan tercermin dengan sendirinya. Ada banyak hal yang menimbulkan kesan bahwa pemerintah berjalan sendiri ke arah yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, apparat pemerintah bekerja semaunya dan tidak peduli kepekaan sosial. Penuh berita negatif.

Contohnya, vonis ringan yang dijatuhkan kepada Anggota TNI yang membunuh seorang kepala cabang bank pemerintah, begitu pula tuntutan terhadap Anggota TNI yang menyiram air keras ke tubuh Andry Yunus, dan mahkamah militer di Medan yang hanya memvonis 10 bulan Sertu Riza Pahlevi yang membunuh pelajar. Ini kok seperti kembali ke zaman Orde Barunya Soeharto padahal kita telah menjalankan Reformasi?

Yang juga ramai tentu penangkapan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya Irjen Purnawirawan Sonny Sanjaya dan Letjen TNI Purnawirawan Lodewiyk Pusung, yang sudah lama dikritik masyarakat karena banyaknya kejanggalan program MBG. Terbongkar betapa bobroknya orang BGN dan negara sudah mengalami kerugian puluhan triliun rupiah. Kok begitu lama dibiarkan?

Begitu pula dengan ditangkapnya Wakil Menteri Imnipas  Silmy Karim karena korupsinya saat menjabat Dirjen Imigrasi, yang ternyata bersama anak buahnya mendapat uang haram secara bersama-sama mencapai ratusan milyar.

Belum lagi berita vonis beberapa tahun atas Wakil Menteri Tenaga Kerja Imanuel Ebenezer yang terkesan petantang petenteng meski jelas korupsi, seperti tidak merasa bersalah, atau karena dia merasa orang dekat kekuasaan? Mau muntah kita melihat sikapnya.

Silakan cek ke pasar-pasar, warung sembako, tempat makan rakyat seperti warteg. Terjadi kemerosotan daya beli yang konkret. Ditambah lagi dengan kurs rupiah yang makin depresiasi, terjadi pelambatan ekonomi.

Menteri Keuangan Purbaya yang asal bunyi, mengatakan warteg yang kekurangan pembeli itu yang kalah bersaing, jadi kurang laku. Silakan keliling, ambil contoh di 5 daerah ibukota, khususnya yang dekat dengan kegiatan masyarakat seperti pasar, atau pangkalan ojek, sekolah, biar Anda tahu kebenarannya. 

Kalau pejabat asal ngomong, makan kredibilitas Anda akan jatuh. Tipe pejabat seperti ini juga membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah ikut turun. Pilih kosa kata yang baik dan juga cek fakta. Termasuk mereka yang  mencari berbagai dalih untuk “membenarkan” pembelian daging kurban Presiden yang menggunakan ABPN, dengan argumentasi masing-masing. 

**
Apakah lalu kita putus asa?

Kepada beberapa teman saya kerap mengatakan, dalam kondisi seperti itu, kita harus tetap memelihara harapan, mempertahankan optimism.
Para pekerja pers, anggap saja apa yang dilakukan saat ini meskipun dalam kondisi buruk dan seperti menggarami air laut, perlu untuk menenangkan hati sendiri. Bekerja tulus untuk nama baik dan kehormatan keluarga, dan institusi kita bekerja, seburuh apapun keadaannya. Ada baiknya kita mengenang jalan terjal dan penuh duri yang dialami tokoh pers seperti HOS Tjokro Aminoto, Burhanudin M Diah, Tirto Adhi Suryo, dll yang mempertaruhkan nyawa demi menyebarkan berita bagi rakyat.

Menghadapi kondisi sosial masyarakat yang tidak kondusif karena hanya ingin mendapatkan berita gratis dari media sosial dan platform global, kita harus yakin bahwa produk jurnalistik yang setia pada etika, menjunjung tinggi norma-norma, akurat dan tidak berprasangka, akan tetap menjadi acuan ketika jutaan informasi berlimpah hanya membuat bingung.

Tentu kita berharap masyarakat sipil semakin tergerak untuk menghidup-hidupi (memakai istilah pendiri Muhammadyah, KH Ahmad Dahlan) pers yang masih sekarat. Berharap kepada pemerintah dan parlemen, ya boleh saja, tetapi anggap itu sebagai keajaiban yang bisa datang dan bisa juga tidak. Banyak tantangan tetapi juga masih ada banyak harapan kalau semua yakin bahwa pers adalah betul-betul pilar sebuah negara demokrasi.

Rasa optimisma penting untuk memelihara kesehatan jiwa wartawan dan pekerja pers terkait. Hanya dengan demikian kita akan melihat kehidupan akan berakhir dengan baik meskipun waktu akan berhenti pada saatnya.  Dan hanya dengan demikian agar harapan masyarakat bahwa pers ada untuk mengawal, membantu, menyuarakan aspirasi mereka masih bisa kita lakukan.

Saya ingat salah satu kalimat yang disampaikan Khatib ketika salat Jumat di kantor PBB di New York, di sela meliput turnamen grandslam AS Terbuka tahun bulan Agustus tahun 1991. “Tanamlah pohon meski besok akan kiamat,” katanya mengutip habis Nabi Muhammad SAW, yang menunjukkan optimisme apapun yang akan terjadi.

Wallahu a’lam bhisawab.