Latest Posts

Petugas Polda Riau Diserang Senjata Tajam Saat Ringkus Sindikat Ekstasi di Tenayan Raya

Sat, 18 Jul 2026 14:57:42 +0700

RIAUIN.COM - Risiko tinggi pemburu narkoba di Provinsi Riau kembali terbukti. Seorang personel Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau terluka setelah diserang menggunakan senjata tajam oleh terduga pengedar pil ekstasi saat menyergap target operasi di kawasan Jalan Badak Ujung, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.

Peristiwa yang terjadi pada Kamis (16/7/2026) malam tersebut memaksa aparat melepaskan tembakan peringatan hingga tindakan tegas di tempat. Salah satu tersangka berinisial SD terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kaki karena serangannya dinilai mengancam nyawa petugas di lapangan.

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yudha Prawira mengonfirmasi bahwa operasi penangkapan tersebut awalnya dirancang berdasarkan laporan masyarakat terkait transaksi narkotika. Namun, situasi di lapangan berubah menjadi tegang ketika para pelaku menolak menyerah.

"Saat personel berupaya menyergap, tersangka SD bersama seorang rekannya justru melawan balik secara membabi buta. Petugas kami diserang memakai senjata tajam hingga mengalami luka gores di perut dekat pusar," ujar Kombes Pol Putu Yudha Prawira saat memberikan keterangan di Pekanbaru, Sabtu (18/7/2026).

Melihat situasi yang semakin membahayakan keselamatan tim, personel lain di lokasi langsung mengambil tindakan cepat untuk melumpuhkan pelaku. Setelah SD roboh akibat diterjang peluru, perlawanan terhenti, namun satu pelaku lain memanfaatkan momen tersebut untuk melarikan diri ke arah kegelapan malam.

Dari lokasi penyergapan, polisi mengamankan kotak obat yang berisi 50 butir pil ekstasi berbagai warna. Selain barang bukti narkoba, petugas juga menyita sebilah pisau cutter yang dipakai untuk melukai polisi serta dua unit telepon seluler milik tersangka.

Petugas yang terluka segera dilarikan ke fasilitas medis terdekat untuk mendapatkan penanganan. Sementara itu, tersangka SD juga sempat dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau guna mengobati luka tembaknya sebelum dijebloskan ke ruang tahanan.

"Tersangka SD dan seluruh barang bukti sudah kami amankan di markas untuk pengembangan kasus. Anggota di lapangan juga masih memburu satu pelaku lain yang identitasnya sudah kami kantongi," kata Kombes Pol Putu Yudha Prawira. (*)

Polda Riau Selidiki Kepemilikan Lahan Gambut Terbakar 80 Hektare di Bengkalis

Sat, 18 Jul 2026 14:52:19 +0700

RIAUIN.COM - Kepolisian Resor Bengkalis mulai mengusut legalitas kepemilikan serta penyebab terbakarnya 80 hektare lahan gambut di perbatasan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau. Langkah hukum ini berjalan paralel dengan upaya pemadaman total yang melibatkan ratusan personel gabungan serta dukungan helikopter dari udara.

Hingga Sabtu (18/7/2026), tim penyidik dilaporkan telah mengamankan area bekas kebakaran, memetakan sedikitnya delapan titik panas utama, dan memeriksa beberapa saksi di sekitar lokasi kejadian. Kebakaran yang melanda hamparan kelapa sawit telantar dan semak belukar lebat tersebut sebelumnya sempat menyulitkan petugas akibat embusan angin kencang dan minimnya curah hujan di wilayah pesisir Riau.

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar menjelaskan bahwa setelah operasi pemadaman darat dan pengeboman air (water bombing) berhasil melokalisasi kobaran api utama pada Jumat (17/7/2026) sore, fokus kepolisian kini diarahkan pada aspek penegakan hukum. Korps baju cokelat diterjunkan langsung untuk menyisir tempat kejadian perkara guna mengumpulkan bukti-bukti otentik.

"Sembari petugas berjibaku memadamkan sisa api, tim penyidik bergerak taktis melakukan penyelidikan di lapangan. Kami mengumpulkan dokumentasi menyeluruh, memetakan sebaran delapan titik hotspot utama, dan meminta keterangan dari saksi-saksi yang berada di sekitar kawasan gambut tersebut," kata Fahrian saat dikonfirmasi dari Pekanbaru, Sabtu (18/7/2026).

Menurut Fahrian, penegakan hukum yang tegas menjadi instrumen penting untuk memberikan efek jera sekaligus menekan potensi terulangnya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Pihak berwenang memastikan tidak akan berkompromi terhadap pelaku perorangan maupun korporasi jika terbukti ada unsur kesengajaan dalam pembukaan lahan dengan cara membakar.

Kondisi riil di lapangan menunjukkan tantangan berat yang harus dihadapi oleh 117 personel tim gabungan dari Polres Bengkalis, Polsek Pinggir, Polsek Mandau, Koramil 03 Mandau, Manggala Agni Daops Dumai, Siak, dan Pekanbaru, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Masyarakat Peduli Api. Karakteristik lahan gambut yang dalam menyebabkan bara api kerap bersembunyi di bawah permukaan tanah, memicu kepulan asap tipis yang berpotensi menyala kembali apabila tertiup angin kencang.

Untuk mempercepat pemadaman di area yang sulit dijangkau transportasi darat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama Satuan Tugas Karhutla Riau mengerahkan tiga unit helikopter bom air. Kolaborasi taktis antara gempuran air dari langit dan lokalisasi sekat bakar oleh tim darat yang memanfaatkan pasokan air dari kanal pembatas menjadi kunci keberhasilan operasi ini.

"Fokus utama tim di lapangan saat ini adalah melakukan pendinginan secara menyeluruh atau cooling down. Langkah ini krusial demi memastikan tidak ada bara api tersembunyi di dalam lapisan gambut yang sewaktu-waktu bisa memicu titik kebakaran baru, sekaligus untuk memitigasi risiko kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat," ujar Fahrian menambahkan.

Hingga penutupan operasi pemadaman harian pada Jumat pukul 17.00 WIB, wilayah perbatasan Kelurahan Pematang Pudu dan Desa Buluh Apo tersebut masih dipantau secara ketat. Kepolisian mengimbau seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha perkebunan di Riau untuk mematuhi regulasi lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan dalam kondisi cuaca terik. (Bil)

Geliat Sport Tourism di Riau, 15.000 Pelari Tiba di Pekanbaru

Sat, 18 Jul 2026 12:02:44 +0700

RIAUIN.COM - Penyelenggaraan Riau Bhayangkara Run 2026 yang berhasil menjaring 15.000 peserta menjadi momentum penting bagi Provinsi Riau untuk mengukuhkan diri sebagai destinasi utama wisata olahraga (sport tourism) di Indonesia. Lonjakan kunjungan ini langsung menggerakkan berbagai sektor ekonomi lokal mulai dari perhotelan hingga pelaku UMKM di Kota Pekanbaru.

Tingginya minat pelari dari berbagai penjuru tanah air hingga mancanegara membuktikan bahwa infrastruktur dan keamanan di Bumi Lancang Kuning sangat siap untuk menggelar ajang berskala besar. Perputaran uang dari ribuan wisatawan yang datang diproyeksikan memberi dampak masif bagi pendapatan daerah sepanjang akhir pekan ini.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengonfirmasi bahwa seluruh fasilitas pendukung di Pekanbaru, terutama sektor akomodasi dan transportasi, telah terisi penuh oleh para peserta yang datang dari luar provinsi sejak pertengahan pekan.

"Hotel penuh, UMKM ramai, tempat makan juga laku. Ini bukti bahwa event seperti ini mampu menggerakkan ekonomi daerah," kata SF Hariyanto saat memantau pengambilan paket lomba di GOR Gelanggang Remaja Pekanbaru, Jumat (17/7/2026).

Pemerintah daerah mengapresiasi langkah kepolisian dalam menginisiasi kegiatan yang memadukan promosi daerah dengan kampanye lingkungan. Selain aspek ekonomi, ajang tahun ini membawa misi khusus untuk mengajak masyarakat peduli terhadap kelestarian alam dan pencegahan bencana tahunan di wilayah Sumatra.

Menurut rencana, perlombaan besar ini akan dilepas pada Minggu (19/7/2026). Selain menjadi pesta olahraga, kegiatan tahun ini sengaja mengusung tema "Riau Melawan Karhutla" sebagai bentuk kampanye terbuka untuk memperkuat komitmen bersama dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan bersama jajarannya turun langsung memastikan kesiapan teknis di lapangan, termasuk skenario pengamanan jalur rute lari demi kenyamanan para peserta. Distribusi nomor dada dan perlengkapan balap dipastikan berjalan tertib agar tidak mengganggu aktivitas publik.

"Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan lancar menjelang pelaksanaan lomba," ujar Irjen Pol Herry Heryawan di sela-sela pengecekan lokasi.

Kolaborasi erat antara kepolisian dan pemerintah daerah ini diharapkan dapat membentuk citra positif baru bagi Riau di tingkat nasional. Keberhasilan acara ini akan menjadi tolok ukur penting bagi investor dan promotor untuk membawa lebih banyak ajang internasional ke Pekanbaru pada masa mendatang.

Sejumlah pejabat daerah termasuk Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho juga terkonfirmasi akan ikut berlari memeriahkan acara. Kehadiran para pimpinan daerah ini diharapkan memotivasi masyarakat luas untuk terus membudayakan gaya hidup sehat sekaligus menjaga iklim investasi daerah yang kondusif. (*)

Bukan Soal Anggaran, Kericuhan di DPRD Riau Dipicu Salah Paham Internal Anggota

Sat, 18 Jul 2026 11:55:27 +0700

RIAUIN.COM - Kepolisian Resor Kota Pekanbaru mulai memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti terkait insiden keributan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang mengakibatkan seorang petugas keamanan terluka. Keributan pada Jumat (17/7/2026) tersebut dikonfirmasi berakar dari perselisihan internal dua politisi Partai Golkar Riau, bukan karena materi rapat kedewanan.

Perselisihan yang terjadi usai rapat Badan Anggaran (Banggar) tersebut melibatkan Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan dan Ketua Komisi V DPRD Riau Indra Gunawan Eet. Ketegangan di antara sesama kader partai berlambang pohon beringin itu kemudian memicu bentrokan fisik antardua kelompok massa di luar ruang rapat.

Akibat kejadian ini, seorang petugas keamanan berinisial AI dilaporkan mengalami luka robek pada bagian kepala. Korban terluka saat berupaya memisahkan kelompok yang bertikai dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis.

Ketua DPRD Riau Kaderismanto dalam keterangannya di Pekanbaru, Sabtu (18/7/2026), menyatakan bahwa institusinya berkomitmen penuh untuk menjaga marwah lembaga legislatif Bumi Lancang Kuning. Pihak pimpinan dewan kini tengah mengupayakan langkah rekonsiliasi agar konflik personal ini tidak berlarut-larut.

"Ini karena terjadi perselisihan kedua sahabat kita dari Fraksi Partai Golkar. Nanti kami akan memfasilitasi perdamaian. Kami yakin kemarin itu salah paham saja," ujar Kaderismanto.

Kaderismanto juga meluruskan spekulasi yang beredar di masyarakat Riau. Ia menegaskan bahwa agenda rapat Banggar yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Riau Tahun Anggaran 2025 sebenarnya berjalan lancar dan tidak ada hubungannya dengan baku hantam tersebut.

"Jadi, kejadian yang kemarin itu tidak ada kaitannya dengan rapat pembahasan itu sebenarnya," kata Kaderismanto menambahkan.

Mengenai identitas massa yang terlibat bentrok fisik hingga melukai petugas keamanan, pihak DPRD Riau menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat kepolisian. Pihak internal dewan juga masih mencari tahu asal-usul kelompok tersebut.

"Kami masih mendalami orang-orang yang terlibat bentrok ini. Apakah mereka datang sendiri atau didatangkan," ucap Kaderismanto.

Atas ketidaknyamanan yang terjadi di area publik milik rakyat Riau tersebut, pimpinan dewan secara terbuka menyampaikan penyesalan mendalam. "Atas nama lembaga, pimpinan dan seluruh anggota DPRD Riau, kami mengucapkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Riau, terkait kejadian kemarin," tuturnya. (*)

Kunjungan Wapres ke Rohil Jadi Momentum Perbaikan Sekolah dan Infrastruktur

Sat, 18 Jul 2026 09:07:53 +0700

RIAUIN.COM - Kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Sekolah Dasar Negeri 016 Serusa Parit Aman, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada Jumat (17/7/2026), membawa angin segar bagi penataan infrastruktur pendidikan di wilayah pesisir. Peninjauan mendadak ini menjadi babak baru bagi pembenahan fasilitas publik yang selama ini luput dari perhatian.

Kunjungan kerja ini bermula dari aspirasi akar rumput di ruang digital. Keluhan mengenai rapuhnya sarana belajar yang diunggah oleh salah satu tenaga pendidik di media sosial, langsung direspons oleh pemerintah pusat melalui inspeksi lapangan secara langsung.

Kondisi bangunan sekolah yang berada di kawasan bersinggungan langsung dengan lahan rawa tersebut memang memprihatinkan. Selain atap dan plafon yang lapuk, ketiadaan pagar pengaman di area rawa dinilai membahayakan keselamatan para siswa selama proses belajar-mengajar.

Seorang guru di sekolah tersebut, Desi Pradipta, mengungkapkan rasa tidak percaya atas respons cepat dari pihak istana wakil presiden. Menurut dia, undangan terbuka yang iseng disampaikannya melalui kolom komentar media sosial ternyata berbuah kunjungan nyata.

"Saya komen di IG Bapak untuk datang ke sekolah kami di SD 016 Serusa dan alhamdulillah ditanggapi oleh Bapak. Akhirnya hari ini Bapak datang ke sekolah kami," kata Desi saat ditemui di lokasi acara. Ia berharap kedatangan orang nomor dua di Indonesia ini bisa segera merealisasikan perbaikan total gedung sekolah.

Selain menyoroti fasilitas pendidikan yang miring dan rapuh, momentum ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir Rokan Hilir untuk menyampaikan mandegnya roda perekonomian lokal. Mayoritas warga yang menggantungkan hidup sebagai nelayan dan petani mengeluhkan minimnya pasokan energi dan bantuan sektor pertanian.

Salah satu perwakilan wali murid, Muhari Siregar, menyebutkan bahwa sekolah tua yang telah mencetak banyak alumni ini membutuhkan rehabilitasi total, bukan sekadar renovasi kosmetik. Selain itu, warga juga mengadukan sulitnya akses penunjang kerja harian mereka kepada Wapres.

"Keluhan kami soal ketersediaan solar, infrastruktur jalan ke pertanian juga bakal ditindaklanjuti. Begitu juga subsidi pupuk yang selama ini sulit kami dapatkan di desa," ujar Muhari menjelaskan isi dialognya dengan Wapres.

Pemerintah pusat berkomitmen untuk mengintegrasikan perbaikan fasilitas pendidikan ini ke dalam program prioritas penataan daerah. Langkah ini diambil agar ketimpangan infrastruktur di wilayah luar Jawa, khususnya Riau, dapat segera teratasi demi keselamatan anak didik.

Dalam inspeksi mendadak tersebut, Wapres turut didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, antara lain Plt Gubernur Riau Sofyan Franyata Hariyanto, Bupati Rokan Hilir Bistamam, Sekretaris Daerah Rokan Hilir J Fauzi Efrizal, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rokan Hilir Nur Hidayat.

Hadir pula dalam rombongan yakni Kepala Dinas Kesehatan Rokan Hilir Afridah, Kepala BKPSDM Yulisma, Anggota DPRD Rokan Hilir Basiran Nur Efendi, Plt Seswapres Al Muktabar, serta Staf Khusus Wapres Achmad Adhitya. (Bil)

Puluhan Titik Panas Kepung Riau di Tengah Ancaman Cuaca Ekstrem

Sat, 18 Jul 2026 09:03:07 +0700

RIAUIN.COM - Provinsi Riau saat ini menghadapi ancaman lingkungan ganda. Di satu sisi, jumlah titik panas (hotspot) yang mengindikasikan kebakaran hutan dan lahan mengalami lonjakan signifikan. Di sisi lain, potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat yang disertai sambaran petir dan angin kencang masih mengintai sebagian besar wilayah bumi lancang kuning ini.

Berdasarkan data terbaru hingga Sabtu (18/7/2026) pukul 23.00 WIB, terdeteksi ada 43 titik panas yang tersebar di tujuh kabupaten dan kota di Riau. Lonjakan ini menjadi bagian dari total 326 titik panas yang mengepung wilayah Pulau Sumatera.

Forecaster on Duty BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Sanya G menjelaskan bahwa Kabupaten Bengkalis menjadi wilayah dengan penyumbang titik panas terbanyak di Riau, yakni mencapai 23 titik. Daerah lain yang juga terdeteksi memiliki titik panas adalah Kota Dumai dengan enam titik, Kabupaten Indragiri Hulu lima titik, Kabupaten Rokan Hulu empat titik, Kabupaten Pelalawan tiga titik, serta Kabupaten Siak dan Kabupaten Indragiri Hilir masing-masing satu titik.

"Di Provinsi Riau terpantau 43 titik panas yang tersebar di tujuh kabupaten dan kota. Masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran hutan maupun lahan agar dapat segera dilakukan penanganan," kata Sanya G saat memberikan keterangan di Pekanbaru, Sabtu malam.

Meski titik panas mengalami peningkatan, BMKG mengingatkan bahwa potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih sangat besar. Pola cuaca ekstrem ini diprakirakan bakal melanda wilayah Riau, khususnya pada waktu sore hingga malam hari.

Sejak pagi hari, guyuran hujan sebenarnya sudah membasahi sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kuantan Singingi, dan Indragiri Hilir. Cuaca basah ini diprediksi meluas dan menguat intensitasnya menjelang pergantian hari.

"Masyarakat juga perlu mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan, dan Kota Pekanbaru pada sore hingga malam hari," ujar Sanya G menambahkan.

Untuk kondisi makro cuaca di Riau, suhu udara rata-rata diprakirakan berada di angka 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi berkisar antara 55 hingga 100 persen. Angin bergerak dari arah selatan menuju barat laut dengan kecepatan dinamis antara 10 hingga 40 kilometer per jam.

Sementara itu, kondisi di sektor perairan sekitar Riau dinilai masih dalam batas aman untuk transportasi laut. BMKG memperkirakan tinggi gelombang laut hanya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter.

"Di wilayah perairan, tinggi gelombang laut yang diprakirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau berada pada kategori rendah sehingga aktivitas pelayaran relatif aman," pungkas Sanya G. (Bil)

Pejabat Pemko Pekanbaru Diminta Sisir Kerusakan Infrastruktur Pakai Sepeda Motor

Fri, 17 Jul 2026 18:59:18 +0700

RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru menginstruksikan seluruh jajaran pejabat struktural dari tingkat kepala dinas hingga kelurahan untuk turun ke lapangan menggunakan kendaraan roda dua. Langkah ini diambil guna mempercepat pemetaan dan penanganan masalah krusial di wilayah Riau, khususnya terkait kerusakan jalan, tata kelola parkir, dan tumpukan sampah yang kerap dikeluhkan warga.

Instruksi tersebut ditegaskan oleh Penjabat Walikota Pekanbaru Agung Nugroho setelah memimpin rapat koordinasi wilayah bersama para camat di Kantor Kecamatan Binawidya, Jalan HR Soebrantas, Pekanbaru, Jumat (17/7/2026). Penggunaan sepeda motor dinilai lebih efektif untuk menjangkau kawasan gang sempit dan titik-titik kemacetan yang sulit diakses mobil dinas.

"Seluruh kepala OPD, eselon II, III, dan IV agar sering-sering menggunakan kendaraan roda dua supaya bisa merasakan langsung kondisi di tengah masyarakat. Bagaimana kondisi jalanannya, layanan parkir, kondisi ekonomi di pedagang, dan sebagainya," ujar Agung Nugroho.

Menurut dia, aparatur pemerintah tidak boleh hanya menerima laporan dari balik meja kerja. Kehadiran fisik pejabat di tengah pemukiman warga diharapkan mampu memotong birokrasi penanganan fasilitas publik yang rusak di ibu kota Provinsi Riau tersebut.

Agung Nugroho menambahkan bahwa dirinya secara rutin menerapkan metode ini untuk melakukan evaluasi mendadak terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Pengawasan langsung di lapangan terbukti mempercepat koreksi terhadap pelayanan yang mandek.

"Karena semakin kita memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, masyarakat akan semakin senang. Saya juga sering turun langsung menggunakan kendaraan roda dua, saya melihat langsung kondisi di tengah masyarakat sehingga bisa langsung mengoreksi, apakah itu jalan rusak, sampah, dan sebagainya," kata Agung Nugroho menjelaskan.

Selain pengawasan infrastruktur, sektor penegakan aturan daerah juga menjadi sorotan. Pemkot Pekanbaru meminta aparat wilayah, terutama para lurah, untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu terhadap pelanggaran tata ruang yang merugikan kepentingan umum.

Saluran air atau drainase tersumbat yang kerap memicu banjir lokal di Pekanbaru menjadi salah satu prioritas yang harus ditertibkan oleh pihak kelurahan. Warga yang dengan sengaja menutup fasilitas umum untuk kepentingan pribadi harus segera ditindak.

"Lurah kita minta tegas kalau ada warga yang melanggar aturan. Misalnya ada warga yang punya toko menutup saluran drainase. Harus tegas memberikan teguran. Jangan karena satu dua orang yang salah, nanti semua warga lain terkena dampaknya," ujar Agung Nugroho. (Bil)

Pemprov Riau Segera Temui Menhub Bahas Jembatan Selat Malaka

Fri, 17 Jul 2026 18:53:48 +0700

RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau bersiap memboyong hasil kajian proyek Jembatan Selat Malaka ke Kementerian Perhubungan RI di Jakarta. Langkah koordinasi tingkat pusat ini diambil setelah Kerajaan Negeri Melaka, Malaysia, merampungkan studi pra-kelayakan jalur penghubung lintas negara sepanjang Selat Malaka tersebut.

Rencana tindak lanjut ini mengemuka setelah perwakilan Pemerintah Riau menerima kunjungan delegasi Malaysia di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (17/7/2026). Dalam pertemuan itu, utusan Negeri Jiran memaparkan dokumen kajian teknis yang mengubungkan wilayah Telok Gong di Melaka dengan Kota Dumai di Riau.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau Job Kurniawan menjelaskan, pemerintah daerah menyambut positif dokumen studi yang diserahkan oleh utusan Malaysia. Namun, pembangunan infrastruktur fisik skala internasional ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Gagasan besar ini sangat mungkin diwujudkan, tetapi prosesnya membutuhkan waktu. Ke depan, Pemerintah Provinsi Riau akan memantau perkembangan pelabuhan RoRo di Melaka dan segera berkumpul kembali bersama Menteri Perhubungan RI," kata Job Kurniawan selepas pertemuan.

Pihak Melaka melaporkan bahwa studi pra-kelayakan jembatan raksasa ini memakan waktu selama 18 bulan, yang dimulai sejak 4 Desember 2024 dan resmi tuntas pada 3 Juni 2026. Selain jembatan, fokus jangka pendek kedua wilayah bertetangga ini adalah mengoptimalkan konektivitas kapal penyeberangan Roll-on/Roll-off (RoRo) Dumai-Melaka untuk memangkas biaya logistik.

Rencana konektivitas laut dan darat ini sebenarnya sudah dibahas kedua belah pihak selama 15 tahun terakhir. Bagi Riau, realisasi jalur penyeberangan RoRo Dumai-Melaka menjadi prioritas terdekat untuk mendongkraf sektor perdagangan komoditas lokal dan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatra melalui pintu gerbang pesisir Riau. (Bil)

BK DPRD Riau Bergerak Selidiki Perseteruan Parisman dan Indra Gunawan Eet

Fri, 17 Jul 2026 17:54:28 +0700

RIAUIN.COM - Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau mulai mengambil langkah tegas terkait kegaduhan yang melibatkan dua pimpinan komisi dan dewan dari Fraksi Golkar, Parisman Ihwan dan Indra Gunawan Eet. Langkah ini diambil guna menjaga marwah dan kepercayaan masyarakat Riau terhadap lembaga perwakilan rakyat tersebut.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Riau Imustiar menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat situasi yang terjadi di Gedung DPRD Riau pada Kamis (17/7/2026). BK berkomitmen untuk menyelesaikan perselisihan internal ini demi memastikan kinerja kedewanan untuk masyarakat Riau tidak terganggu.

Proses penegakan aturan ini akan diawali dengan menggelar rapat internal bersama seluruh anggota BK untuk merumuskan langkah pemanggilan dan klarifikasi. BK Riau memastikan penanganan kasus ini berjalan objektif tanpa intervensi politik.

"Pertama tentu BK menyelesaikan hal itu tetap sesuai dengan mekanisme yang berlaku," ujar Imustiar saat ditemui di Pekanbaru, Jumat (17/7/2026).

Imustiar menambahkan bahwa seluruh proses penyelidikan dan pengambilan keputusan ke depan akan didasarkan pada aturan normatif lembaga yang mengikat seluruh legislator. Penegakan disiplin ini menjadi penting agar marwah parlemen Bumi Lancang Kuning tetap terjaga di mata publik.

"Rujukan kita tentu tatib, kemudian kode etik. Bagaimana proses ini kita lakukan, pertama kami akan rapat dulu dengan kawan-kawan BK, karena hari ini tentu ada juga yang lagi tugas di luar," katanya.

Selanjutnya, BK DPRD Riau akan menggunakan tata beracara yang sah sebagai instrumen hukum internal formal dalam menyidangkan perkara kelayakan etik kedua anggotanya. Menurut Imustiar, tata beracara ini menjadi panduan wajib agar putusan yang diambil nantinya memiliki legitimasi kuat dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. -Juh

RSUD Petala Bumi Buka Layanan Cek Kesehatan Gratis Selama Satu Bulan

Fri, 17 Jul 2026 17:43:59 +0700

RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau mengalihkan fokus strategi program prioritas pemeriksaan kesehatan gratis dengan menyasar kelompok usia produktif, khususnya pelajar dan mahasiswa. Langkah penapisan (screening) massal ini diambil sebagai upaya deteksi dini untuk membangun basis data kesehatan generasi muda di wilayah Bumi Lancang Kuning.

Direktur atau perwakilan kebijakan penapisan ini digerakkan melalui Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Petala Bumi Provinsi Riau. Fasilitas penapisan medis tanpa pungutan biaya ini disediakan selama satu bulan penuh, mulai Jumat (17/7/2026) hingga 17 Agustus 2026, bertepatan dengan momentum peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menyatakan bahwa intervensi pada kelompok akademika sangat krusial mengingat mereka merupakan motor penggerak pembangunan daerah di masa depan. Selama ini, pemantauan kesehatan berkala kerap kali terabaikan oleh kalangan muda.

"Pemprov Riau membuka layanan ini sebagai bentuk inisiatif nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan generasi muda kita. Kita ingin memastikan kelompok produktif ini memiliki benteng kesehatan yang kuat sejak dini," kata Zulkifli saat meluncurkan program tersebut di Pekanbaru, Jumat.

Pihak manajemen rumah sakit memberlakukan pembatasan kuota harian untuk menjaga kualitas pelayanan. Proses registrasi dilakukan secara digital demi mempermudah akses bagi para peserta dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi.

Untuk mendapatkan layanan penapisan ini, para pelajar cukup menunjukkan kartu pelajar yang sah. Sementara itu, bagi kelompok mahasiswa, dokumen persyaratan yang wajib dibawa meliputi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Mahasiswa yang masih aktif.

"Proses pendaftaran juga dipermudah secara digital, di mana calon peserta dapat mendaftar secara online hanya dengan memindai QR Code yang tertera pada poster resmi kami. Namun perlu diingat, kuota pendaftaran harian dibatasi demi menjaga kenyamanan pelayanan di rumah sakit," ujar Zulkifli menambahkan.

Dinas Kesehatan Provinsi Riau berharap program bertajuk "Generasi Sehat, Riau Maju, Indonesia Hebat" ini tidak sekadar menjadi seremonial belaka. Melalui deteksi dini faktor risiko penyakit, pemerintah daerah berkomitmen mengumpulkan data riil mengenai kondisi fisik riwayat kesehatan remaja di Riau guna memetakan kebijakan program preventif ke depan. (Bil)

Pemprov Riau Siapkan Strategi Pemerataan Fasilitas Sekolah untuk Sukseskan Program Makan Bergizi

Fri, 17 Jul 2026 17:36:11 +0700

RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen mempercepat pembenahan fasilitas pendidikan dan pemenuhan gizi anak di seluruh kabupaten dan kota. Langkah ini diambil untuk memastikan program strategis nasional dari pemerintah pusat dapat berdampak optimal dan merata hingga ke pelosok daerah.

Komitmen tersebut ditegaskan Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto saat mengawal kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kabupaten Rokan Hilir, Jumat (17/7/2026). Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat langsung kondisi riil sarana belajar di MIN 1 Rokan Hilir dan SD Negeri 16 Serusa Parit Aman, sekaligus mengecek pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Menurut SF Hariyanto, evaluasi sarana dan prasarana di tingkat daerah menjadi kunci agar program pemenuhan gizi tidak terkendala teknis operasional. Pihaknya kini tengah memetakan sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan fasilitas pendukung.

"Fokus sinergi kami dengan pusat mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan pemenuhan gizi peserta didik. Melalui program ini, kita dorong lahirnya generasi yang sehat, cerdas, dan siap menyongsong Indonesia Emas," ujar SF Hariyanto.

Ia menambahkan, kehadiran perwakilan pemerintah pusat ke daerah pesisir Riau memberikan peluang besar untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Kolaborasi lintas sektor antara pemprov dan pemerintah pusat diharapkan bisa langsung menyentuh pemenuhan layanan dasar masyarakat.

"Hari ini kita mendampingi Bapak Wapres untuk melihat langsung pelaksanaan program di lapangan. Tujuannya, memastikan manfaat program ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya peserta didik," kata SF Hariyanto.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang dirancang untuk mendongkrak status kesehatan anak sekolah demi mendukung efektivitas proses belajar. Pemerintah Provinsi Riau berharap, sinkronisasi kebijakan ini dapat memangkas ketimpangan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Bumi Lancang Kuning. (Bil)

Gunakan Merkuri, Tambang Emas Ilegal di Kawasan Hutan Pelalawan Digerebek Polisi

Fri, 17 Jul 2026 15:09:11 +0700

RIAUIN.COM - Kerusakan ekosistem hutan di sepanjang aliran Sungai Toro, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau, kian mengkhawatirkan akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang menggunakan zat kimia berbahaya jenis merkuri. Ancaman kerusakan lingkungan ini terungkap setelah jajaran kepolisian menghentikan operasi tambang liar di kawasan tersebut.

Aktivitas ilegal yang merusak bentang alam Riau ini dihentikan oleh tim gabungan Polres Pelalawan dan Polsek Ukui pada Rabu, 15 Juli 2026 petang. Dalam operasi di kawasan hutan Dusun Toro Jaya tersebut, petugas menemukan penggunaan bahan kimia yang berpotensi besar mencemari sumber air warga.

Kepala Seksi Humas Polres Pelalawan AKP Thomas B Siahaan menjelaskan bahwa eksploitasi hutan secara ilegal di wilayah Riau tidak akan dibiarkan karena berdampak buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat banyak, terutama akibat paparan limbah beracun.

"Aktivitas pertambangan emas tanpa izin ini menggunakan merkuri yang sangat berbahaya bagi aliran sungai. Dampaknya tidak hanya merusak ekosistem hutan di Pelalawan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat yang bergantung pada Sungai Toro," ujar Thomas saat dikonfirmasi pada Jumat, 17 Juli 2026.

Penyelidikan polisi di lapangan menunjukkan bahwa para penambang liar memanfaatkan kawasan hutan lindung yang sulit dijangkau untuk menyembunyikan operasi mereka. Di lokasi kejadian, polisi menyita sejumlah barang bukti krusial di antaranya satu botol merkuri, mesin penyedot, karpet penyaring, serta tiga gumpalan emas hasil penambangan.

Lima orang yang diduga kuat sebagai pekerja tambang langsung dibawa ke markas kepolisian untuk pemeriksaan mendalam. Mereka adalah MRS (47), BM (57), HPM (49), AH (17), dan RA (15). Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, mereka baru mengoperasikan alat tambang tersebut selama tiga hari sebelum akhirnya terdeteksi oleh petugas.

Pihak kepolisian kini tengah memperluas penyelidikan guna memutus rantai pasok dan pendanaan dari aktivitas tambang emas ilegal di Riau ini. Polisi menegaskan fokus penegakan hukum juga diarahkan kepada aktor intelektual di balik perusakan hutan tersebut.

"Kami tidak berhenti pada para pekerja di lapangan. Saat ini penyidik sedang melakukan pengembangan untuk memburu pemodal utama serta penampung emas ilegal yang mendanai operasi perusakan lingkungan ini," kata Thomas.

Atas perbuatannya, para pelaku kini ditahan di Markas Polres Pelalawan. Mereka dijerat dengan pasal berlapis terkait undang-undang pertambangan mineral dan batubara, perusakan kawasan hutan, serta undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (*)

KPK Bidik Aliran Uang Suap Bupati Kuansing Nonaktif Suhardiman Amby ke Menhut Raja Juli Antoni

Fri, 17 Jul 2026 15:03:17 +0700

RIAUIN.COM - Penyelidikan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi nonaktif Suhardiman Amby kini memasuki babak baru yang berpotensi menyeret lingkaran kekuasaan di tingkat pusat. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tetap mengusut tuntas motif dan aliran dana berupa amplop berisi uang yang diarahkan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, meskipun laporan penolakan gratifikasi sang menteri telah resmi ditolak oleh lembaga antirasuah tersebut.

Langkah tegas ini dinilai sejumlah pihak di Riau akan sangat memengaruhi peta politik dan jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Sebagaimana diketahui, wilayah Kuansing saat ini tengah terguncang akibat penetapan status tersangka terhadap sejumlah pejabat terasnya dalam perkara dugaan suap jabatan.

Plt Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin mengonfirmasi bahwa penolakan terhadap laporan gratifikasi Raja Juli Antoni didasarkan pada aturan hukum yang ketat. Merujuk pada Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026, objek gratifikasi yang sudah masuk atau diduga kuat berkaitan dengan perkara pidana aktif tidak dapat diproses lewat jalur pencegahan biasa.

"KPK menolak laporan gratifikasi RJ. Laporan gratifikasi ditolak apabila objek yang dilaporkan sudah masuk dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau diduga berkaitan dengan tindak pidana," ujar Aminudin saat dihubungi dari Pekanbaru, Jumat (17/7/2026).

Dengan penolakan laporan di ranah pencegahan tersebut, fokus penanganan perkara kini sepenuhnya digeser ke Direktorat Penyidikan atau bidang penindakan KPK. Penyidik kini mengarahkan bidikan untuk membongkar aktor intelektual di balik upaya pemberian uang tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, meski urusan administratif di ranah pencegahan sudah selesai atau dinyatakan ditutup pada Kamis (16/7/2026), substansi perkara terkait aliran uang tersebut justru sedang didalami secara intensif oleh penyidik. KPK ingin melacak asal-usul dan tujuan dari amplop uang yang disiapkan oleh kubu eks Bupati Kuansing tersebut.

"Dalam konstruksi perkara, setelah mengumpulkan uang dari para pihak, uang itu kemudian diberikan kepada Pak Menteri. Penyidik akan mendalami maksud, tujuan, inisiatif dari siapa, serta motif pemberian tersebut," kata Budi Prasetyo menegaskan langkah hukum penyidik selanjutnya.

Kasus korupsi ini menjadi perhatian besar publik di Provinsi Riau lantaran melibatkan pucuk pimpinan daerah. Hingga saat ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka utama dalam skandal suap jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing. Mereka adalah Bupati Kuansing nonaktif Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, serta Direktur PT Mitra Ideal Consultant Ardiles.

Pendalaman aliran dana ke kementerian ini dinilai krusial untuk melihat seberapa jauh gurita suap jabatan di Kuansing mengalir, serta mendeteksi kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain yang mencoba memengaruhi kebijakan kehutanan nasional dari daerah. (*)

Riau Tawarkan Kolaborasi Mitigasi Karhutla dan Restorasi Gambut ke Singapura

Fri, 17 Jul 2026 14:57:49 +0700

RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau berupaya mengikis stigma negatif terkait bencana kabut asap di mata masyarakat internasional. Melalui sosialisasi program pembangunan berkelanjutan "Riau Hijau", pemerintah daerah membidik peluang investasi lingkungan sekaligus mempererat kerja sama mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan negara tetangga.

Langkah strategis ini dibahas dalam pertemuan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang diwakili Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau Helmi D dengan Ketua Singapore Institute of International Affairs (SIIA) Simon Tay di Pekanbaru, Jumat (17/7/2026). Pertemuan ini fokus pada kolaborasi riset dan edukasi publik global mengenai komitmen penataan lingkungan di Sumatra.

Helmi D menjelaskan bahwa Riau memegang peran krusial dalam target netralitas karbon nasional pada 2060 karena memiliki sekitar 4,9 juta hektare lahan gambut. Kawasan gambut yang mencakup lebih dari 40 persen daratan provinsi ini tidak hanya menjadi benteng penyimpanan karbon bumi, tetapi juga habitat bagi satwa langka yang dilindungi seperti gajah dan harimau sumatra.

"Kerja sama edukasi ini sangat penting untuk mengikis stigma negatif di masyarakat Singapura mengenai kebakaran hutan di Riau. Kita ingin menunjukkan bahwa Riau sudah memiliki langkah konkret melalui program Riau Hijau," ujar Helmi D saat ditemui usai audiensi di Kantor Gubernur Riau, Jumat.

Ia menambahkan, keterlibatan aktif lembaga internasional seperti SIIA yang juga bermitra dengan sektor swasta seperti April Group (RAPP) sangat membantu penguatan mitigasi bencana jangka panjang. Sinergi ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan ruang hidup masyarakat lokal sekaligus mengembalikan reputasi positif wilayah Riau di tingkat regional.

Sementara itu, Ketua SIIA Simon Tay mengapresiasi kerangka kerja penanggulangan karhutla dan restorasi lahan yang telah berjalan di Riau. Menurut dia, pemahaman publik di Singapura mengenai dinamika penyelamatan lingkungan di Sumatra perlu diperluas agar upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah mendapat apresiasi yang layak.

"Kami ingin menghubungkan inisiatif nyata seperti Riau Hijau ini dengan para investor hijau di tingkat regional. Masyarakat Singapura perlu tahu bahwa ada upaya serius dari pemerintah daerah di Indonesia untuk mencegah kebakaran hutan," kata Simon Tay.

Melalui kemitraan penulisan hasil riset dan kampanye lingkungan ke depan, program penyelamatan gambut yang didukung standar REDD+ PBB di Riau diharapkan mampu menarik lebih banyak pendanaan internasional untuk mendukung ekonomi hijau di daerah. (Bil)

Lima Penambang Emas Ilegal Diciduk di Kawasan Hutan Ukui, Polisi Sita Merkuri hingga Hasil Tambang

Fri, 17 Jul 2026 13:10:46 +0700

RIAUIN.COM– Polres Pelalawan bersama Polsek Ukui mengungkap praktik penambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan hutan Sungai Toro, Dusun Toro Jaya, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui. Dalam operasi tersebut, lima orang diamankan saat sedang melakukan aktivitas penambangan ilegal pada Rabu (15/7/2026) sekitar pukul 18.15 WIB.

Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas PETI di kawasan hutan yang berada di pinggir Sungai Toro. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kapolsek Ukui AKP Mike Kurniawan SH MH memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Ukui IPDA Dodo Arifin SH MH bersama personel untuk melakukan penyelidikan dan penindakan di lokasi.

Saat tiba di lokasi, petugas mendapati para pelaku sedang melakukan aktivitas penambangan emas secara ilegal. Polisi kemudian mengamankan lima orang beserta seluruh peralatan yang digunakan untuk menambang.

Kelima pelaku yang diamankan masing-masing berinisial MRS (47), BM (57), HPM (49), AH (17), dan RA (15). Tiga di antaranya berprofesi sebagai petani, sementara dua lainnya masih belum bekerja.

Dari lokasi kejadian, polisi menyita tiga unit mesin robin, satu botol air raksa (merkuri), satu selang hisap, dua dulang warna hitam, enam lembar karpet, satu elbow, satu jeriken berisi Pertalite, serta tiga pentolan emas yang diduga merupakan hasil penambangan ilegal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para pelaku mengaku telah melakukan aktivitas penambangan selama tiga hari. Selama beroperasi, mereka berhasil memperoleh tiga pentolan emas yang kemudian diamankan sebagai barang bukti.

Kasat Reskrim Polres Pelalawan AKP Bayu Ramadhan Effendi STK SIK MH melalui Kasi Humas Polres Pelalawan AKP Thomas B. Siahasan SSos menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi pelaku pertambangan tanpa izin di wilayah hukum Polres Pelalawan.

"PETI bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merusak kawasan hutan dan berpotensi mencemari aliran sungai akibat penggunaan merkuri. Kami akan menindak tegas seluruh pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Thomas.

Dia mengatakan penyidik juga akan mengembangkan perkara tersebut untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat, termasuk pemodal maupun penadah hasil tambang ilegal.

"Pengembangan terus dilakukan agar jaringan di balik aktivitas PETI ini dapat diungkap secara menyeluruh," ujarnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta ketentuan dalam KUHP yang berlaku.

Saat ini, kelima tersangka bersama seluruh barang bukti telah diamankan di Polres Pelalawan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. -mmd

Workshop BRK Syariah Beri Nilai Tambah bagi UMKM, Nasabah Kini Lebih Siap Mengakses Pembiayaan

Fri, 17 Jul 2026 13:01:13 +0700

RIAUIN.COM– Pendampingan yang dilakukan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak berhenti pada penyaluran pembiayaan. Melalui Workshop Akselerasi Pembiayaan UMKM yang digelar di Sharia Digital Center BRK Syariah, Kamis (16/7/2026), para pelaku usaha memperoleh bekal praktis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan usahanya.

Salah satu materi yang paling mendapat perhatian peserta adalah penggunaan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SiAPIK) yang dikembangkan Bank Indonesia. Aplikasi tersebut memungkinkan pelaku usaha mencatat seluruh transaksi keuangan secara digital dengan mudah, kemudian secara otomatis menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis maupun pengajuan pembiayaan ke perbankan.

Konsultan Pengembangan UMKM KPw BI Riau, Abdi Abadi Pelawi menjelaskan bahwa pencatatan keuangan yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM. Selama ini masih banyak pelaku usaha yang mencatat transaksi secara manual sehingga perkembangan usaha sulit diukur secara akurat.

“Melalui SiAPIK, pelaku UMKM dapat mengetahui kondisi keuangan usahanya, mulai dari keuntungan, arus kas, hingga aset yang dimiliki, tanpa harus memiliki kemampuan akuntansi,” ujarnya pada awal pemaparan.

Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya menjaga riwayat kredit melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan. Edukasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan UMKM dalam mengakses pembiayaan secara sehat dan bertanggung jawab.

Manfaat workshop tersebut turut dirasakan oleh salah seorang nasabah UMKM BRK Syariah, Reni, pemilik usaha barang harian dan sembako di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru.

Selama sekitar 15 tahun menjalankan usahanya, Reni telah memanfaatkan pembiayaan BRK Syariah untuk menambah modal usaha. Dia mengaku sering memperoleh undangan kegiatan pembinaan dari BRK Syariah, namun baru kali ini berkesempatan mengikuti workshop secara langsung.

"Workshop ini sangat bermanfaat. Saya jadi memahami pentingnya pencatatan keuangan yang rapi. Aplikasi SiAPIK juga memudahkan karena semua transaksi bisa dicatat secara digital dan kapan saja dapat dicek kembali," ujarnya.

Menurutnya, melalui kegiatan seperti ini, BRK Syariah menunjukkan komitmennya sebagai mitra pengembangan usaha yang tidak hanya menyediakan akses pembiayaan syariah, tetapi juga aktif meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui edukasi, pendampingan, serta kolaborasi dengan Bank Indonesia, OJK, dan pemerintah daerah.

“Dengan meningkatnya kemampuan kami sebagai pelaku usaha dalam mengelola keuangan dan menjaga kualitas usaha, pastinya ada peran BRK Syariah terus memberikan pembinaan untuk nasabahnya. Kami optimistis semakin banyak UMKM yang mampu tumbuh, naik kelas, dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah,” tuturnya. -inf

Polisi Ringkus Pengedar Narkoba di Kuansing, 21 Gram Sabu Disita

Fri, 17 Jul 2026 12:14:12 +0700

RIAUIN.COM - Kepolisian Resor Kuantan Singingi, Riau, mengungkap jaringan peredaran narkotika di Kelurahan Sungaijering, Kecamatan Kuantan Tengah. Seorang pria berinisial AY (43) ditangkap Tim Elang Kuantan karena kedapatan menyimpan puluhan paket sabu siap edar di rumahnya pada Kamis (16/7/2026).

Kepala Satresnarkoba Polres Kuansing AKP Hasan Basri menjelaskan, penangkapan ini merupakan respons atas laporan masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas di kediaman tersangka. Berbekal informasi tersebut, petugas melakukan pengintaian dan memastikan adanya transaksi narkoba di lokasi.

"Kami bergerak cepat saat memastikan target berada di rumahnya. Operasi ini dilakukan untuk memutus peredaran narkotika yang meresahkan warga di wilayah Sungaijering," ujar AKP Hasan Basri saat dikonfirmasi, Jumat (17/7/2026).

Dalam penggeledahan yang disaksikan perangkat setempat, polisi menemukan 44 paket sabu dengan total berat 21,15 gram. Barang bukti tersebut disimpan tersangka dalam kantong plastik hitam di area dapur dan sebagian lagi diletakkan di ruang tengah rumahnya. Selain sabu, petugas mengamankan alat hisap serta uang tunai Rp200 ribu yang diduga hasil transaksi.

AY saat diperiksa penyidik mengaku hanya bertindak sebagai pengedar. Ia menyebut barang terlarang tersebut dipasok oleh seseorang berinisial K yang kini sedang dalam pengejaran petugas. Tersangka nekat menjalankan bisnis ini karena tergiur upah Rp1 juta jika seluruh barang habis terjual.

"Kami sudah mengantongi identitas pemasok berinisial K dan telah menetapkannya dalam DPO. Pengembangan terus kami lakukan untuk menelusuri jaringan di atasnya," tambah AKP Hasan Basri.

Saat ini, AY telah ditahan di Mapolres Kuansing untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ia dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana seumur hidup. (Bil)

Satpol PP Pekanbaru Kerahkan 120 Personel Motoris untuk Tertibkan Balap Liar dan PMKS

Fri, 17 Jul 2026 12:10:43 +0700

RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru resmi mengoperasikan Tim Sapa Motoris Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengintensifkan pengawasan ruang publik di wilayah ibu kota Provinsi Riau. Sebanyak 120 personel menggunakan sepeda motor dikerahkan untuk menyisir kawasan rawan gangguan keamanan, seperti aksi balap liar serta keberadaan gelandangan dan pengemis.

Peluncuran tim khusus ini dipimpin langsung oleh Walikota Pekanbaru Agung Nugroho di Stadion Utama Riau, Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Jumat (17/7/2026). Keberadaan unit motoris ini menandai pergeseran strategi polisian pamong praja yang kini lebih mengutamakan pendekatan persuasif dan dialogis di lapangan.

Agung Nugroho menyampaikan bahwa tim mobile ini dirancang untuk menjangkau titik-titik krusial yang selama ini sulit diawasi secara menetap. Patroli akan dilakukan secara bergantian dan berkala guna memastikan seluruh sudut kota tetap kondusif.

"Mereka bertugas menyapa masyarakat dan berkeliling kota. Mereka menyasar tempat yang menjadi aksi balap liar, tempat yang adanya gelandangan dan pengemis," ujar Agung seusai meresmikan pasukan tersebut di Stadion Utama Riau.

Selain menyasar penyakit masyarakat dan kenakalan remaja, Tim Sapa Motoris juga difokuskan untuk menata kawasan pasar dan pedestrian. Petugas akan melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang nekat berjualan di lokasi terlarang atau fasilitas umum yang mengganggu ketertiban.

Melalui pola pengawasan bergerak ini, Pemerintah Kota Pekanbaru ingin mengubah citra penegakan hukum daerah yang selama ini kerap diidentikkan dengan ketegangan fisik. Kehadiran petugas bersepeda motor diharapkan mampu membangun komunikasi yang lebih cair dengan warga.

"Tentu arahnya untuk penegakan Perda, agar kota lebih tertib, dan penertibannya lebih humanis dengan Tim Sapa Motoris Satpol PP ini," kata Agung menambahkan.

Pemerintah daerah berharap model pengawasan humanis ini dapat menekan angka pelanggaran ketertiban umum di Pekanbaru secara signifikan. Dengan mengedepankan komunikasi dua arah, penegakan aturan daerah diharapkan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat tanpa memicu konflik di lapangan. (Bil)

Polisi Tangkap Pengawas Sawmill Ilegal di Kampar, Ratusan Batang Kayu Disita

Fri, 17 Jul 2026 12:14:33 +0700

RIAUIN.COM - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau memperketat pengawasan kawasan hutan di Kabupaten Kampar pasca-pembongkaran tempat pengolahan kayu tanpa izin di Desa Sungai Sarik, Kecamatan Kampar Kiri. Langkah ini diambil guna menekan laju kerusakan ekosistem di Bumi Lancang Kuning akibat maraknya pembalakan liar yang menyasar area penyangga hutan lindung.

Operasi gabungan yang melibatkan personel Kepolisian Resor Kampar dan Satuan Brimob tersebut menjadi bagian dari evaluasi besar terhadap jalur distribusi kayu ilegal. Dalam penindakan di lapangan, aparat menghentikan aktivitas pembelahan log yang tidak dilengkapi dokumen sah dan langsung menyegel seluruh fasilitas penggergajian.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro saat ditemui di Pekanbaru, Jumat (17/7/2026), menyatakan bahwa kepolisian tidak hanya berfokus pada hilir atau tempat penampungan hasil hutan. Pihaknya kini tengah memetakan hulu pergerakan para pembalak liar yang merusak kelestarian alam Riau.

"Kami menerapkan strategi penegakan hukum lingkungan yang menyeluruh dari hulu hingga ke hilir melalui program Green Policing. Ini bukan sekadar menangkap pekerja di lapangan, melainkan memutus rantai pasok dan mengejar pemodal utama yang merusak masa depan ekologi daerah ini," ujar Kombes Pol Ade Kuncoro.

Menurut Ade, komitmen ini merupakan penjabaran langsung dari instruksi Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan untuk membersihkan wilayah hukum Riau dari mafia kehutanan. Seluruh pekerja yang tertangkap tangan sedang mengolah kayu bulat langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Secara terpisah, Kasubdit IV Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian menjelaskan, penyidik telah menetapkan seorang pria berinisial DAS (28) sebagai tersangka. Pemuda tersebut diidentifikasi memiliki peran strategis sebagai pengawas operasional di lokasi kilang kayu tersebut.

"Tersangka DAS bertanggung jawab mengoordinasi pekerja dan mengatur alur pemrosesan batang kayu bulat di lokasi. Sementara itu, aktor intelektual atau pemilik utama fasilitas berinisial LFW kini sudah masuk dalam daftar pencarian orang dan terus kami buru keberadaannya," kata AKBP Teddy Ardian.

Dari penggerebekan tersebut, kepolisian menyita logistik pendukung operasional dalam jumlah besar. Berdasarkan pendataan penyidik, total barang bukti yang disita meliputi 780 batang kayu olahan siap edar, 14 gelondongan kayu bulat berukuran besar, serta empat unit mesin gergaji selendang.

Petugas juga menyita satu mesin pengasah, satu unit gergaji mesin penumbang, satu mesin robin, dua tabung gas, dua unit aki, serta dua jeriken berisi bahan bakar solar yang digunakan untuk menggerakkan mesin produksi. Seluruh material bernilai ekonomi tinggi tersebut kini disita sebagai barang bukti kejahatan kehutanan.

Atas perbuatannya, DAS dijerat memakai Pasal 83 ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Tersangka diancam hukuman kurungan penjara paling singkat satu tahun dan maksimal lima tahun, serta denda pidana mulai dari Rp 500 juta hingga Rp 2,5 miliar. (Bil)

Kembangkan Wisata Rumbai Timur, Pemko Pekanbaru Tata Batas Sempadan Lahan Warga

Fri, 17 Jul 2026 09:39:36 +0700

RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru mulai memetakan kawasan lindung di sekitar destinasi wisata air Kecamatan Rumbai Timur untuk pembangunan infrastruktur baru. Warga yang memiliki lahan di sepanjang sempadan sungai dan danau diimbau untuk berkolaborasi, terutama terkait rencana pembukaan jalan inspeksi penunjang pariwisata.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut setelah menjadi pembicara dalam diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion) di Aula Mal Pelayanan Publik Pekanbaru, Kamis (16/7/2026). Diskusi yang diinisiasi oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ini menyoroti tata kelola terintegrasi untuk wisata berkelanjutan di Bumi Lancang Kuning.

Menurut Ingot Ahmad Hutasuhut, langkah awal yang mendesak adalah memberikan pemahaman regulasi batas ruang kepada masyarakat di sekitar objek wisata, seperti Danau Bandar Kayangan dan Pulau Semut. Pemerintah daerah perlu mempertegas zona yang mutlak dilindungi dan area yang dapat dikembangkan secara komersial.

"Tadi kita sudah diskusi dengan para pengelola tempat wisata. Ada beberapa hal yang akan dilakukan ke depannya. Pertama, kita tentu melakukan sosialisasi dan edukasi terlebih dahulu terkait dengan garis sempadan sungai ataupun danau," kata Ingot Ahmad Hutasuhut.

Pengaturan batas ruang ini menjadi krusial karena Pemerintah Kota Pekanbaru tengah merancang proyek jalan inspeksi di sekeliling Danau Buatan. Akses jalan ini diproyeksikan menjadi urat nadi baru bagi interkoneksi objek wisata di Kelurahan Limbungan dan Okura, yang selama ini aksesnya masih terbatas.

Keberhasilan proyek infrastruktur hijau ini sangat bergantung pada kerelaan pemilik lahan di sekitar kawasan perairan untuk tidak mendirikan bangunan di zona terlarang. Pemerintah berharap pendekatan persuasif dapat memicu partisipasi aktif warga Riau dalam menata kampung wisata mereka.

"Itu yang harus kita dudukkan, kita sosialisasikan kepada masyarakat dengan harapan masyarakat-masyarakat pemilik lahan di sekitar danau itu bisa dia ikut serta berkolaborasi. Nah, itu harus kita awali dengan sosialisasi dan edukasi terlebih dahulu kepada masyarakat," ujar Ingot Ahmad Hutasuhut menambahkan. (Bil)

Bengkalis dan Pelalawan Picu Lonjakan Kebakaran Lahan di Riau

Fri, 17 Jul 2026 09:34:22 +0700

RIAUIN.COM - Lonjakan drastis kebakaran hutan dan lahan terjadi di Provinsi Riau sepanjang semester pertama tahun 2026. Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan menjadi dua wilayah yang paling parah dilanda kebakaran, sekaligus menjadi pemicu utama meluasnya area terbakar di provinsi tersebut hingga mencapai belasan ribu hektare.

Berdasarkan analisis citra satelit yang dilakukan Kementerian Kehutanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Kementerian Lingkungan Hidup, total area yang hangus terbakar di Riau dari 1 Januari hingga 30 Juni 2026 menembus 15.477,9 hektare. Kebakaran ini didominasi oleh lahan gambut yang mencapai 14.277,3 hektare, sedangkan sisanya seluas 1.250,7 hektare terjadi di lahan mineral.

Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto menjelaskan, data luasan tersebut disajikan secara berpasangan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Langkah ini diambil demi menyusun bahan evaluasi yang komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memetakan kerawanan wilayah.

"Kembali lagi, ini bukan hanya masalah angka, tetapi harus menjadi perhatian dan pembelajaran penting agar semua pihak terus bahu-membahu mencegah karhutla terjadi dan menanggapi sedini mungkin terjadi di wilayahnya," kata Ferdian Krisnanto di Pekanbaru, Jumat (17/7/2026).

Situasi di Kabupaten Bengkalis menjadi yang paling mendapat sorotan. Wilayah ini mencatat rekor kebakaran terluas dengan menyumbang 8.239,5 hektare area terbakar. Angka ini melonjak sangat tajam jika dibandingkan dengan semester pertama tahun 2025 yang hanya membakar 48,3 hektare, ataupun tahun 2024 yang tercatat setinggi 214,7 hektare. Tren kenaikan di Bengkalis bahkan melampaui data tahun 2023 yang seluas 723,2 hektare, tahun 2022 dengan 256,8 hektare, dan tahun 2021 yang mencapai 2.235,8 hektare. Meski demikian, angka tahun ini masih berada di bawah catatan kelam semester pertama tahun 2019 yang menyentuh 10.410,9 hektare.

Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Pelalawan yang berada di posisi kedua terparah dengan luas kebakaran 4.582 hektare. Jumlah ini naik berlipat-lipat dari tahun 2025 yang hanya sebesar 647,8 hektare dan tahun 2024 yang mencapai 1.120,5 hektare. Peningkatan ini sangat kontras jika melihat data Pelalawan tahun 2023 yang berhasil ditekan hingga 10,3 hektare.

Penyebaran kebakaran juga terdeteksi di sejumlah kabupaten dan kota lain di Riau dengan skala yang bervariasi. Kabupaten Indragiri Hilir mencatat area terbakar seluas 956,6 hektare, disusul Kota Dumai dengan 607,1 hektare. Selanjutnya, kebakaran melanda Kabupaten Rokan Hilir setinggi 289,6 hektare, Kabupaten Siak seluas 281,1 hektare, serta Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 199,3 hektare. Sementara itu, wilayah Kabupaten Kuantan Singingi mencatat 103,1 hektare, disusul Kabupaten Kampar dengan 90,1 hektare, Kabupaten Indragiri Hulu setinggi 80,7 hektare, Kabupaten Rokan Hulu seluas 40,5 hektare, dan Kota Pekanbaru menjadi yang terkecil dengan luasan 8,4 hektare.

Secara kumulatif, total karhutla di Riau pada paruh pertama tahun 2026 ini mengalami lompatan yang sangat mencolok dibanding tahun 2025 yang kala itu hanya sebesar 907,8 hektare. Peningkatan ini juga melampaui akumulasi semester pertama dari tahun 2024 yang seluas 4.257,6 hektare, tahun 2023 sebesar 2.141,2 hektare, hingga tahun 2020 yang mencapai 14.643,9 hektare. Namun, tingkat keparahan ini secara total masih berada di bawah periode yang sama pada tahun 2019 yang menghanguskan hingga 28.214,6 hektare.

Menyikapi lonjakan angka ini, pihak otoritas mengingatkan agar seluruh tim satgas dan elemen masyarakat tidak mengendurkan kesiapsiagaan. Terlebih lagi, sebagian besar wilayah di Riau saat ini mulai bergerak memasuki puncak musim kemarau yang rawan memicu titik api baru.

"Yang terpenting bukan sekadar membandingkan besar kecilnya luasan kebakaran setiap tahun, tetapi bagaimana seluruh elemen dapat memperkuat patroli, deteksi dini, edukasi kepada masyarakat, serta merespons secepat mungkin apabila ditemukan titik api. Pencegahan tetap menjadi langkah yang paling efektif agar karhutla tidak berkembang menjadi lebih luas," tutur Ferdian. (Bil)

Polres Pelalawan Gerebek Rumah di Ukui II, Seorang Buruh Diamankan Bersama Sabu, Ekstasi dan Ganja

Thu, 16 Jul 2026 21:32:56 +0700

RIAUIN.COM– Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pelalawan berhasil mengamankan seorang pria terduga pelaku penyalahgunaan narkotika di Jalan Lintas Timur, Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, pada Selasa malam (14/7/2026) sekitar pukul 22.00 WIB.

Penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan adanya dugaan transaksi narkotika di salah satu rumah di wilayah tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, tim Opsnal Sat Resnarkoba yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Pelalawan langsung turun melakukan penyelidikan.

Setelah dipastikan informasi akurat dan lokasi sudah dikantongi, petugas kemudian melakukan penggerebekan. Dalam penggerebekan tersebut petugas mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Awalludin.

Saat dilakukan penggeledahan di lokasi, petugas menemukan sejumlah barang bukti. Di antaranya plastik asoy warna merah yang di dalamnya berisi paket diduga narkotika jenis sabu, butir pil ekstasi, serta paket diduga narkotika jenis daun ganja kering. Selain itu turut diamankan juga timbangan digital warna hitam, sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik, dan plastik klip bening warna merah yang diduga digunakan untuk mengemas narkotika.

Dari hasil pemeriksaan awal, Awalludin mengaku mendapatkan barang berupa sabu dan pil ekstasi dari seseorang berinisial TN yang saat ini masih dalam proses penyelidikan. Sementara untuk daun ganja kering disebut diperoleh dari seseorang berinisial PJ yang juga masih dalam lidik.

Tersangka diketahui bernama Awalludin. Ia lahir di Ukui II pada tanggal 28 Januari 1982. Pria tersebut berprofesi sebagai buruh dan beralamat di Jalan Lintas Timur Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.

Adapun barang bukti yang turut diamankan petugas yakni beberapa paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,31 gram, butir pil ekstasi dengan berat kotor 3,20 gram, dan paket diduga daun ganja kering dengan berat kotor 9,26 gram. Selain narkotika, polisi juga menyita plastik asoy warna merah, timbangan digital warna hitam, sendok sabu dari sedotan plastik, satu bal plastik bening klip merah, serta satu unit handphone Android merk Samsung warna biru.

Saat ini tersangka beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Polres Pelalawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan pemasok di atas tersangka.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -mmd

BRK Syariah Perkuat Kapasitas UMKM Lewat Workshop Akselerasi Pembiayaan Bersama BI dan OJK

Thu, 16 Jul 2026 21:14:36 +0700

RIAUIN.COM– PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyelenggaraan Workshop Akselerasi Pembiayaan UMKM bertema "Akselerasi Pembiayaan UMKM dengan Strategi Cerdas Pencatatan Keuangan Menggunakan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SiAPIK) Bank Indonesia dan Optimalisasi Riwayat Skor Kredit (SLIK) OJK".

Kegiatan yang digelar di Sharia Digital Center BRK Syariah, Kamis (16/7/2026), dibuka langsung oleh Plt Direktur Utama BRK Syariah, Helwin Yunus, dan menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pemerintah Kota Pekanbaru, serta pelaku UMKM yang telah berhasil mengembangkan usahanya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pemimpin Divisi MKM BRK Syariah Bobby Ferdian, Pemimpin Divisi Konsumer Irsyadi Sukri, Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan TM Fadhly Kholis, Pgs Pemimpin Divisi MSDI Rina Muthia Zuhra, Branch Manager BRK Syariah Arifin Ahmad Jon Hendri, serta puluhan pelaku UMKM dari Kota Pekanbaru.

Workshop yang digagas Divisi Mikro, Kecil dan Menengah (MKM) BRK Syariah ini merupakan agenda rutin sebagai bagian dari komitmen mendukung program literasi, edukasi, dan inklusi keuangan melalui kolaborasi bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Selain memberikan edukasi mengenai pengelolaan usaha, BRK Syariah juga memperkenalkan berbagai produk pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM, sekaligus menghadirkan pameran produk hasil karya nasabah binaan BRK Syariah sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan daya saing usaha lokal.

Dalam sambutannya, Plt Direktur Utama BRK Syariah Helwin Yunus mengatakan bahwa tantangan UMKM saat ini tidak hanya berkaitan dengan permodalan, tetapi juga kemampuan mengelola usaha secara profesional melalui pencatatan keuangan yang tertib.

"Pengembangan UMKM bukan hanya soal tambahan modal atau perluasan jaringan usaha. Pencatatan keuangan yang baik menjadi fondasi penting agar pelaku usaha dapat mengetahui perkembangan usahanya, mengelola arus kas, serta merencanakan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan," ujar Helwin.

Menurutnya, workshop ini menjadi wadah kolaborasi antara regulator, pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha untuk memperkuat ekosistem UMKM yang sehat, modern, dan berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut peserta memperoleh pemahaman mengenai penggunaan SiAPIK, aplikasi pencatatan keuangan digital yang dikembangkan Bank Indonesia bersama Ikatan Akuntan Indonesia, serta edukasi mengenai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola OJK.

Helwin menegaskan bahwa SLIK bukan menjadi satu-satunya dasar penilaian pembiayaan, namun merupakan salah satu indikator penting dalam proses analisis perbankan. Oleh karena itu, pelaku UMKM didorong untuk membangun rekam jejak kredit yang baik melalui kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.

"Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menambah wawasan peserta, tetapi juga memperkuat kemitraan antara BRK Syariah dengan pelaku UMKM sehingga mampu menciptakan usaha yang semakin berkembang, naik kelas, dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah," tutur Helwin. -inf

Telkomsel Luncurkan Halo Optima, Paket Pascabayar dengan Kuota hingga 300 GB dan Hiburan Premium

Thu, 16 Jul 2026 20:52:25 +0700

RIAUIN.COM– Telkomsel menghadirkan Halo Optima sebagai layanan pascabayar terbaru yang menawarkan kuota internet hingga 300 GB, hiburan digital premium, perlindungan digital, serta berbagai layanan eksklusif dalam satu paket. Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin bergantung pada konektivitas digital, mulai dari bekerja, belajar, berkomunikasi hingga menikmati hiburan.

Peluncuran Halo Optima juga menjadi bagian dari komitmen Telkomsel dalam meningkatkan pengalaman digital pelanggan, seiring dengan perluasan jaringan 5G di berbagai wilayah Indonesia. Melalui paket ini, pelanggan tidak hanya memperoleh kuota besar, tetapi juga beragam manfaat yang memberikan nilai tambah.

General Manager Mobile Consumer Business Region Sumbagteng Telkomsel, Dedfriady Masta, mengatakan kebutuhan pelanggan saat ini tidak lagi sebatas kuota internet yang besar. Menurutnya, pelanggan juga membutuhkan layanan yang praktis dan mampu mendukung seluruh aktivitas digital dalam satu solusi.

"Kebutuhan pelanggan saat ini bukan hanya kuota internet yang besar, tetapi juga layanan yang praktis dan mampu mendukung seluruh aktivitas digital. Melalui Halo Optima, Telkomsel menghadirkan solusi pascabayar dengan kuota melimpah, hiburan premium, serta berbagai manfaat eksklusif dalam satu paket, sehingga pelanggan dapat menikmati pengalaman digital yang lebih nyaman, lengkap, dan bernilai tambah," ujar Dedfriady.

Halo Optima tersedia dalam beberapa pilihan paket sesuai kebutuhan pelanggan. Salah satunya paket seharga Rp250 ribu yang menawarkan kuota internet hingga 300 GB, kuota roaming internasasional 3 GB, serta 500 menit telepon dan 500 SMS ke seluruh operator.

Selain kuota besar, pelanggan juga mendapatkan berbagai layanan hiburan premium. Untuk paket Rp250 ribu, Telkomsel memberikan bonus langganan Netflix atau Spotify Premium serta Prime Video, sementara pada paket tertentu pelanggan juga dapat menikmati akses ke Disney+, WeTV, dan Vision+.

Telkomsel turut melengkapi Halo Optima dengan sejumlah layanan eksklusif. Pelanggan memperoleh akses prioritas di jaringan 5G, fitur perlindungan digital Siskamling, serta layanan prioritas di GraPARI sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat dan nyaman.

Kombinasi konektivitas, hiburan digital, perlindungan, dan layanan prioritas tersebut menjadikan Halo Optima sebagai solusi pascabayar yang dirancang untuk mendukung gaya hidup digital masyarakat. Seluruh manfaat itu dihadirkan dalam satu paket sehingga pelanggan tidak perlu berlangganan layanan secara terpisah.

Halo Optima sudah dapat diperoleh melalui GraPARI, situs resmi Telkomsel, maupun aplikasi MyTelkomsel. Penawaran ini berlaku bagi pelanggan baru Halo, pelanggan yang melakukan migrasi dari SIMPATI, maupun pelanggan Halo yang ingin beralih ke Halo Optima melalui aplikasi MyTelkomsel.

Melalui semangat #MelayaniSepenuhHati, Telkomsel menegaskan komitmennya menghadirkan inovasi layanan yang relevan dengan kebutuhan pelanggan. Halo Optima diharapkan menjadi solusi pascabayar yang memberikan pengalaman digital lebih optimal melalui konektivitas andal, hiburan premium, perlindungan digital, dan berbagai layanan eksklusif dalam satu paket. -juh, vie

Atasi Hambatan Birokrasi, Pekanbaru Terapkan Layanan PBG Satu Jam Selesai

Thu, 16 Jul 2026 18:55:07 +0700

RIAUIN.COM - Iklim investasi di Provinsi Riau diyakini akan semakin bergairah seiring langkah progresif Pemerintah Kota Pekanbaru memangkas birokrasi perizinan. Mulai Kamis (16/7/2026), pelaku usaha yang ingin mendirikan bangunan kini bisa mengantongi dokumen Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG hanya dalam waktu satu jam, asalkan seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi secara daring.

Langkah taktis ini menjadi angin segar bagi percepatan realisasi investasi di Bumi Lancang Kuning. Selama ini, lambatnya pengurusan dokumen persetujuan gedung kerap menjadi salah satu batu sandungan utama bagi para investor yang ingin segera memulai konstruksi fisik di lapangan.

Wakil Walikota Pekanbaru Markarius Anwar menjelaskan bahwa digitalisasi sistem menjadi kunci utama di balik lompatan efisiensi layanan ini. Seluruh rantai birokrasi tatap muka yang berpotensi memicu pungutan liar kini telah dipangkas melalui integrasi sistem daring.

"Hari ini, jika seluruh persyaratan sudah lengkap, penerbitan PBG bisa selesai dalam waktu sekitar satu jam. Seluruh prosesnya sudah berbasis sistem online," ujar Markarius di Pekanbaru, Rabu (15/7/2026).

Menariknya, kecepatan pengurusan dokumen ini tidak hanya dinikmati oleh pemohon rumah hunian sederhana. Proyek infrastruktur skala besar dan kompleks pun mendapatkan fasilitas serupa demi menjamin kepastian berusaha di wilayah Riau.

Sebagai bukti konkret di lapangan, dokumen PBG untuk proyek pembangunan pusat olahraga atau sport center berskala besar di kawasan Kecamatan Marpoyan Damai mampu diterbitkan dalam kurun waktu kurang dari tiga jam setelah verifikasi berkas rampung di sistem.

"Ini menunjukkan bahwa pelayanan perizinan kami sudah semakin cepat. Setelah persyaratan lengkap, pajak bumi dan bangunan langsung dibayarkan melalui sistem dan izin dapat segera diterbitkan. Sehingga pembangunan bisa langsung dilaksanakan," kata Markarius menambahkan.

Guna memastikan ekosistem investasi ini berjalan tanpa hambatan dari hulu ke hilir, pemerintah daerah setempat juga mulai mengintegrasikan kemudahan layanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Melalui Badan Pendapatan Daerah, koordinasi intensif kini dijalin bersama Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat Riau guna menyinkronkan regulasi di sektor properti.

Markarius menegaskan bahwa reformasi layanan ini merupakan komitmen jangka panjang untuk menjaga kepercayaan para penanam modal. Ke depan, seluruh wilayah di Riau diharapkan mampu menerapkan standardisasi layanan serupa guna mendongkrak daya saing ekonomi daerah.

"Kami berharap kemudahan pelayanan ini dapat memberikan kepastian bagi para pengembang dan mendorong iklim investasi yang semakin baik di Kota Pekanbaru," tutur Markarius. (Bil)