Latest Posts

Banggar DPRD Pekanbaru Sisir Anggaran Perbaikan Belasan Kelas Rusak di KUA-PPAS 2027

Wed, 09 Sep 2026 18:20:47 +0700

RIAUIN.COM - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru memprioritaskan alokasi anggaran perbaikan infrastruktur pendidikan yang rusak dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2027.

Langkah ini diambil menyusul ditemukannya belasan fasilitas sekolah dasar negeri yang mengalami kerusakan ringan hingga berat berdasarkan data Sistem Aplikasi Sarana dan Prasarana (SIMSARPRAS) Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Dalam data tersebut, SD Negeri 1 Pekanbaru mencatat 18 ruang kelas mengalami rusak sedang, sementara SD Negeri 2 Pekanbaru mendata 12 kelas rusak ringan dan 1 kelas rusak sedang. Kondisi mendesak terlihat di SD Negeri 6 Pekanbaru yang melaporkan 2 ruang kelas rusak berat, 1 kelas rusak sedang, dan 10 kelas rusak ringan. Selain ruang kelas, kerusakan juga menimpa fasilitas penunjang di SD Negeri 81 Pekanbaru yang mencatat 4 unit toilet rusak sedang serta pagar sekolah rusak ringan.

Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid menegaskan bahwa legislatif terus menekan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menyusun strategi penanganan masalah fisik sekolah serta ketimpangan sarana belajar.

"Saat ini pembahasan KUA-PPAS di Banggar, prosesnya sedang berjalan. Kita membahas bagaimana strategi pemerintah kota menangani masalah infrastruktur, seperti banyaknya ruang kelas yang rusak," ujar Isa pada Rabu (9/9/2026).

Isa menyayangkan kondisi sarana belajar mengajar di Pekanbaru yang belum memadai dan merata. Menurutnya, ketimpangan fasilitas antar sekolah menjadi pemicu utama munculnya fenomena perburuan sekolah favorit oleh para orang tua murid setiap tahunnya.

"Belum lagi fasilitas belajar mengajar, alat belajar yang belum memadai. Kita berharap pendidikan di Pekanbaru merata. Kualitasnya merata baik," tegas Isa.

Ia menambahkan, ketidakmerataan kualitas fasilitas pendukung tersebut berdampak langsung pada dinamika penerimaan siswa baru di daerah setempat.

"Dengan tidak merata ini kan orang tua sibuk mencari sekolah favorit. Ini kan sangat merepotkan, tentu tidak bagus bagi pendidikan di Kota Pekanbaru," kata Isa.

DPRD Pekanbaru memastikan pengawalan terhadap anggaran pembenahan gedung sekolah dan alat penunjang belajar ini akan terus dilakukan hingga Dokumen KUA-PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2027 resmi disahkan. -Juh

Siak Publikasikan ISPU Tiap Hari, Penanganan Karhutla Dipantau dari Pendidikan Lemhannas

Wed, 09 Sep 2026 18:13:57 +0700

RIAUIN.COM - Pemerintah Kabupaten Siak menerapkan kebijakan pembaruan informasi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di seluruh kecamatan setiap hari untuk mengantisipasi dampak asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Kebijakan ini dipantau langsung oleh Bupati Siak Dr Afni Zulkifli yang tengah mengikuti pendidikan Kursus Pemimpinan Pemuda Daerah (KPPD) Lemhannas Angkatan IV 2026 di Jakarta.

Wakil Bupati Siak Syamsurizal menjelaskan bahwa data ISPU harian tersebut berfungsi sebagai pijakan utama pemerintah dalam mengambil langkah taktis di lapangan.

"Atas perintah beliau, mungkin cuma di Siak yang paling aktif mempublikasikan update kondisi ISPU di seluruh kecamatan setiap hari. Data ISPU ini penting untuk mengantisipasi dampak asap, termasuk menentukan kebijakan pembelajaran anak-anak di sekolah," kata Syamsurizal.

Syamsurizal menegaskan, keberadaan Afni di Jakarta merupakan tugas resmi dari Kementerian Dalam Negeri yang tidak dapat diwakilkan. Meski fisik sang bupati berada di luar daerah, alur perintah penanganan Karhutla bersama jajaran dinas, TNI, Polri, dan tim pemadam tetap berjalan aktif.

Instruksi mengenai pengerahan alat berat milik perusahaan swasta untuk pembuatan sekat bakar juga terus dipantau. Selain itu, dukungan administratif untuk penegakan hukum bagi pelaku pembakaran lahan tetap disiapkan dari jarak jauh, mulai dari penyediaan peta kawasan hingga koordinasi saksi ahli.

Kapolres Siak AKBP Sepuh menyampaikan bahwa intensitas komunikasi dengan bupati tidak surut dalam membagi tugas tim pemadam di lapangan.

"Kita benar-benar kerja kolaborasi, bahkan intens komunikasi untuk membagi kerja pasukan pemadam setiap hari," kata AKBP Sepuh.

Langkah koordinasi dari pusat juga mempermudah pengerahan bantuan helikopter water bombing ke titik-titik rawan. Kadaops Manggala Agni Siak Ikhsan menyebutkan bahwa saat ini kondisi Karhutla di wilayah Siak sudah semakin terkendali.

"Untuk Siak Alhamdulillah semua lokasi dapat dikendalikan dengan baik. Ada dua titik pemadaman dan hanya tinggal pendinginan di beberapa lokasi," kata Ikhsan. (Bil)

Pemko Pekanbaru Teliti Adendum Perpanjangan Pengelolaan Pasar Kodim hingga 2035

Wed, 09 Sep 2026 18:15:29 +0700

RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru menelaah ulang dokumen perpanjangan kerja sama pengelolaan Pasar Kodim hingga 2035 guna menyelesaikan sengketa antara PT Putra Maha Jaya dan para pedagang. Penelaahan ini berfokus pada keabsahan adendum perpanjangan kontrak 10 tahun serta hilangnya sejumlah lapak pedagang pascarenovasi.

Sekretaris Daerah Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, menyatakan pihaknya sudah turun ke lapangan untuk memeriksa substansi masalah perpanjangan kerja sama yang memicu protes pedagang tersebut.

"Persoalan Pasar Kodim itu kita sudah tahu, sudah turun langsung. Persoalan itu terkait masa pengelolaan Pasar Kodim. Masa pengelola sudah berakhir 20 tahun, karena ada adendum ditambah perpanjangan 10 tahun sampai 2035," ujar Zulhelmi, Rabu (9/9/2026).

Konflik bermula saat masa kontrak 20 tahun pengelola dan pedagang sama-sama berakhir pada 2020. Pengelola lalu meminta pedagang membuat kontrak baru dari awal. Kebijakan ini ditolak pedagang karena perpanjangan izin pengelolaan dari pemerintah kota mengacu pada adendum kontrak lama, sehingga hak sewa pedagang dinilai tidak seharusnya dihitung ulang dari nol.

Zulhelmi menjelaskan bahwa pemerintah daerah kini memeriksa detail poin perpanjangan dalam dokumen adendum untuk menentukan legalitas tuntutan pengelola terhadap pedagang.

"Menurut pedagang, setelah masa 20 tahun, mereka diminta lagi sama si pengelola, sama seperti baru awal lagi. Dari adendum itu kan sudah ada perpanjangan artinya, kita mau cek bagian mana yang diperpanjang," kata Zulhelmi.

Selain sengketa durasi sewa, perubahan fisik bangunan pasar turut diperiksa. Penataan ulang dan renovasi gedung yang dilakukan pengelola menghilangkan beberapa kios pedagang yang sebelumnya beroperasi di dalam pasar. Pembahasan kasus ini sudah melibatkan para pakar hukum untuk memetakan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

"Hal ini sudah jadi perhatian dan agenda kita untuk menyelesaikannya. Pernah dirapatkan, sudah hadirkan juga para ahli hukum, jadi masih berprogres. Intinya berprogres dan berproses," tutur Zulhelmi. -Juh

Kemendag Ganjar Disdagperin Bengkalis Predikat Sangat Memuaskan

Wed, 09 Sep 2026 18:01:23 +0700

RIAUIN.COM - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menganugerahi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis nilai 78 berpredikat Sangat Memuaskan. Penilaian ini diberikan atas keberhasilan penerapan jabatan fungsional perdagangan di tingkat regional Sumatera.

Capaian tersebut menempatkan Bengkalis sebagai salah satu dari 17 pemerintah daerah di Sumatera yang berhasil melampaui standar nilai 70. Hasil pemantauan ini menegaskan efektivitas tata kelola aparatur perdagangan di daerah tersebut.

Kepala Disdagperin Bengkalis, Zulfan, mengapresiasi kinerja jajarannya serta dukungan pimpinan daerah atas raihan tersebut.

"Capaian ini tentu patut kita syukuri dan apresiasi. Namun, yang paling penting bukan hanya nilai yang kita peroleh, melainkan bagaimana jabatan fungsional ini benar-benar mampu meningkatkan profesionalisme aparatur dan memberikan kontribusi terhadap pelayanan kepada masyarakat," ujar Zulfan.

Ia menambahkan bahwa raihan ini merupakan buah dari kerja sama tim dan komitmen keberlanjutan.

"Nilai 78 dengan predikat Sangat Memuaskan ini merupakan hasil kerja bersama. Saya minta capaian ini jangan membuat kita cepat puas. Jadikan hasil pemantauan ini sebagai motivasi untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas kinerja," tegas Zulfan.

Dibalik capaian ini, terdapat sembilan pejabat fungsional perdagangan yang menjadi motor penggerak utama di lapangan. Mereka adalah Jerri Aprianto, Evi Herdawati, Marliya, Ibrahim, Ilok Dianggoni, Sri Kumala, Hindana Afada, Muhammad Efendi, serta M. Wahyudi.

Ke depan, Disdagperin Bengkalis berkomitmen memperkuat kapasitas SDM dan melakukan evaluasi berkala guna mempertahankan standar pelayanan publik.

"Prestasi ini menjadi bukti bahwa ketika arahan pimpinan, pembinaan organisasi, dan komitmen aparatur berjalan dalam satu arah, kinerja daerah mampu menghasilkan capaian yang membanggakan di tingkat regional Sumatera," pungkas Zulfan. (Bil)

Komjak Tagih Bahan Pengaduan Masyarakat Saat Sidak Fasilitas Kejari Pekanbaru

Wed, 09 Sep 2026 17:56:11 +0700

RIAUIN.COM - Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mendatangi Kejaksaan Negeri Pekanbaru untuk mengumpulkan bahan serta meminta keterangan terkait penanganan laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke pihak pengawas.

Sekretaris Komisi Kejaksaan Dahlena mengungkapkan bahwa kedatangan timnya bertujuan memverifikasi langsung respon satuan kerja daerah terhadap aduan warga.

"Selain memantau sarana dan prasarana, kalau ada laporan-laporan pengaduan masyarakat, sekaligus kami konfirmasi," kata Dahlena saat memberikan keterangan di Kejari Pekanbaru, Rabu (9/9/2026).

Dalam pemeriksaan tersebut, tim pengawas mengambil sejumlah berkas klarifikasi yang disiapkan oleh pihak kejaksaan setempat. Seluruh data tersebut dibawa ke markas pusat untuk dianalisis lebih lanjut.

"Semua sudah ditindaklanjuti dan bahan-bahan yang tadi disampaikan itu menjadi bahan kami untuk kami sampaikan di Jakarta untuk kami bahas lebih lanjut," ujar Dahlena.

Di samping mengecek berkas aduan, tim pengawas menginspeksi kelayakan fasilitas pendukung pelayanan publik di area kantor. Evaluasi ini dilakukan mengingat Kejari Pekanbaru telah mengantongi predikat Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

"Kalau sarana dan prasarana di Kejari Pekanbaru sudah memadai semua. Karena memang sudah WBK-WBBM juga, secara standar sebetulnya sudah terpenuhi semua," jelasnya.

Meski sarana dianggap memenuhi standar, Komisi Kejaksaan menekan agar aparatur penegak hukum setempat tidak menurunkan kualitas pelayanan maupun melanggar etika profesi.

"Tentu kami mengimbau agar tetap bekerja secara profesional, tingkatkan kinerja, jaga integritas. Itu yang selalu kami tekankan," tegas Dahlena.

Agenda pengawasan lapangan ini dipimpin Dahlena bersama Komisioner Komjak Andi Nurwinah, Kasubbag Evaluasi dan Tindak Lanjut Komjak Kendar Sudaryana, serta Staf Sekretariat Komjak Sulis Setyowati. Kedatangan rombongan disambut oleh Kepala Kejari Pekanbaru Marlambson Carel Williams beserta Asisten Pengawasan Kejati Riau Dwi Astuti Beniyati. (*)

Empat Lapas di Pekanbaru Kini Terhubung Layanan Darurat Kebakaran 24 Jam

Wed, 09 Sep 2026 14:51:35 +0700

RIAUIN.COM - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru resmi menjalin kerja sama keselamatan kebakaran dengan empat lembaga pemasyarakatan di wilayahnya. Kolaborasi ini menyasar Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Lapas Sialang Bungkuk, Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai, dan Lapas Perempuan Pekanbaru guna memastikan kerawanan darurat di area berisiko tinggi tersebut terlaporkan dengan cepat.

Kepala DPKP Kota Pekanbaru, Zarman Candra, menegaskan bahwa penanganan darurat di lingkungan pemasyarakatan membutuhkan kesiapan ekstra mengingat penanganan evakuasi penghuni yang tidak biasa.

"Kolaborasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Kalapas Narkotika, Kalapas Perempuan, Kalapas Sialang Bungkuk, dan Kalapas Kelas IIA Pekanbaru ini dalam rangka mewujudkan Pekanbaru AMAN," kata Zarman pada Rabu (9/9/2026).

Membangun kesiapsiagaan di dalam gedung dengan karakteristik khusus seperti lapas tidak dapat bertumpu pada satu pihak saja. Penanganan kebakaran membutuhkan jalur komunikasi langsung agar proses evakuasi dan pemadaman di area terbatas dapat berjalan tepat sasaran tanpa mengabaikan aspek keamanan.

"Kegiatan ini menjadi momentum untuk membangun komunikasi dan hubungan kelembagaan yang semakin baik antarpihak," tutur Zarman.

Sebagai langkah antisipasi mandiri sebelum tim pemadam tiba di lokasi, pihak DPKP meminta pengelola lapas serta masyarakat luas untuk mengoptimalkan ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di area masing-masing.

"Keberadaan APAR sangat penting sebagai pertolongan pertama saat api mulai muncul. Penanganan yang cepat bisa mencegah kebakaran meluas dan meminimalkan kerugian," tegas Zarman.

Selain menyiagakan personel di lokasi-lokasi strategis, DPKP mengimbau masyarakat maupun pengelola fasilitas umum untuk mengintegrasikan sistem pelaporan darurat mereka. Layanan TRC Pekanbaru Aman 112 disediakan bebas pulsa selama 24 jam guna mempercepat respons laporan insiden pemadaman maupun penyelamatan di lapangan. (Bil)

PSPS Pekanbaru Targetkan Curi Poin di Kandang PSIS Semarang pada Laga Perdana Liga 2

Wed, 09 Sep 2026 14:46:58 +0700

RIAUIN.COM - PSPS Pekanbaru membidik poin penuh saat melakoni laga tandang melawan PSIS Semarang pada pertandingan pembuka Liga 2 Indonesia musim 2026/2027 di Stadion Jatidiri, Jawa Tengah, Jumat (11/9/2026) pukul 19.00 WIB.

Menatap laga krusial tersebut, manajemen memastikan skuad bertajuk Askar Bertuah sudah berada dalam kondisi siap tempur meski memilih tidak menggelar seremoni perkenalan tim atau launching secara khusus.

CEO PSPS Pekanbaru Edward Riansyah menjelaskan bahwa persiapan tim saat ini sudah rampung total. Sebagai gantinya, manajemen hanya mengemas acara perkenalan secara sederhana.

"Untuk launching tim sendiri tidak ada, karena kan sudah menjalani pemusatan latihan (training camp) semua. Paling nanti kita ada welcome dinner, semacam perkenalan tim saja," kata Edward pada Rabu (9/9/2026).

Edward menambahkan bahwa acara kumpul bersama tersebut ditujukan untuk mempererat kebersamaan antara pemain, jajaran pelatih, dan manajemen sebelum bertolak ke Semarang.

Saat ini, PSPS Pekanbaru telah mengamankan 29 pemain untuk mengarungi kompetisi musim ini. Manajemen berharap seluruh pilar utama berada dalam kondisi fisik prima saat turun di Stadion Jatidiri.

"Persiapan tim sudah bisa dikatakan 100 persen. Kita memiliki 29 pemain. Kita berharap pemain fit dan tidak ada yang mengalami cedera," ujar Edward.

Menghadapi tekanan ribuan pendukung tuan rumah di Semarang tak surutkan langkah Askar Bertuah. Edward menegaskan anak asuhnya tidak datang sekadar melengkapi jadwal, melainkan membawa misi meraih hasil positif.

"Pertandingan di sana, kita berharap nanti kita bisa curi poin di kandang PSIS," tegas Edward.

Target membawa pulang angka dari laga pembuka ini diharapkan menjadi modal penting sekaligus pembuktian kesiapan taktikal dan mental skuad PSPS Pekanbaru di Liga 2 musim 2026/2027. (Bil)

Kasus ISPA Melonjak 91 Persen, Pemko Pekanbaru Perpanjang Belajar Jarak Jauh

Wed, 09 Sep 2026 14:42:57 +0700

RIAUIN.COM - Kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kota Pekanbaru melonjak tajam hingga 91 persen akibat paparan kabut asap. Pemerintah Kota Pekanbaru mencatat terdapat tambahan sekitar 220 pasien setiap harinya, dengan total gangguan kesehatan mencapai 3.056 kasus dan 2.751 di antaranya merupakan penderita ISPA.

Selain gangguan pernapasan, warga juga mulai mengeluhkan iritasi mata atau konjungtivitis, iritasi kulit, hingga kekambuhan asma. Kondisi udara yang memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ini memaksa pemerintah mengambil langkah tegas untuk melindungi kelompok rentan, khususnya anak-anak.

Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho mengonfirmasi bahwa pemerintah memperpanjang kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi para siswa sekolah selama satu hari pada Rabu (9/9/2026). Langkah ini diambil guna meminimalkan risiko paparan polusi udara di luar ruangan.

"Keputusan ini bukan untuk membuat masyarakat khawatir, tetapi sebagai langkah kehati-hatian karena kesehatan dan keselamatan anak-anak harus kita utamakan," ujar Agung Nugroho saat memberikan keterangan resmi.

Ia menambahkan bahwa pemicu memburuknya kualitas udara tidak hanya berasal dari titik panas di sekitar kota, tetapi juga kiriman asap daerah lain. Laporan BMKG menunjukkan masih terdeteksi 150 titik panas di wilayah Riau, ditambah pergerakan angin yang membawa asap dari Sumatera Selatan dan Jambi.

Harapan perbaikan kualitas udara kini bergantung pada potensi cuaca. BMKG memprakirakan peluang hujan di wilayah Riau akan meningkat pada 9–11 September 2026, yang diharapkan dapat meluruhkan partikel polutan berbahaya di udara.

"Kita berharap hujan benar-benar turun sesuai prakiraan BMKG. Mudah-mudahan dapat membantu menurunkan konsentrasi PM2.5 sehingga udara Pekanbaru kembali lebih sehat," kata Agung Nugroho. (*)

Aktivitas Erupsi Anak Krakatau Mulai Menurun, Pakar UPER Imbau Masyarakat Tetap Waspada

Wed, 09 Sep 2026 15:12:20 +0700

RIAUIN.COM- Gunung Anak Krakatau kembali erupsi pada Selasa (8/9/2026) pagi setelah aktivitas vulkaniknya sempat menunjukkan tren penurunan. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), penurunan tersebut terjadi setelah Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi secara menerus selama sekitar 25 jam.

Di tengah situasi yang masih dinamis dengan berstatus Level III (Siaga), masyarakat di wilayah terdampak perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi yang terjadi dari aktivitas Gunung Anak Krakatau.

“Berdasarkan pemantauan PVMBG melalui pengamatan visual, data kegempaan, dan amplitudo RSAM (Real-time Seismic Amplitude Measurement), aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini masih berada pada tingkat erupsi yang relatif ringan. Meski letusan kecil cenderung berdampak lebih terlokalisasi, kondisi tersebut bukan berarti bebas dari risiko. Masih terdapat potensi letusan susulan, hujan abu vulkanik, aliran lava, dan bahaya lainnya yang dampaknya dapat menjangkau wilayah lebih luas,” ungkap Dosen Teknik Geofisika sekaligus Pakar Kebumian Universitas Pertamina (UPER), Iktri Madrinovella MSi.

Iktri menjelaskan bahwa aktivitas vulkanik tersebut termasuk erupsi Strombolian, yakni erupsi dengan ledakan relatif ringan yang umumnya ditandai oleh letusan-letusan kecil, magma relatif encer, serta pelepasan gas secara berkala. Meski demikian, dampaknya tidak selalu terbatas di sekitar pusat aktivitas. Ukuran partikel abu vulkanik yang sangat halus memungkinkan material tersebut menyebar hingga ke wilayah yang jauh dari kawasan gunung api.

“Abu yang bergerak dengan kecepatan 10–20 knot atau sekitar 18–37 kilometer per jam tersebut menyebar ke arah timur laut hingga selatan dan menjangkau wilayah Jabodetabek serta Jawa Barat. Sebaran ini turut dipengaruhi oleh musim kemarau yang panjang. Dalam kondisi kering, abu dapat bertahan lebih lama di atmosfer dan terbawa angin hingga ke wilayah yang lebih jauh,” tambah Iktri.

Selain sebaran abu vulkanik, aktivitas Gunung Anak Krakatau juga memiliki potensi bahaya lain yang perlu diwaspadai karena lokasinya berada di tengah laut, salah satunya tsunami akibat aktivitas vulkanik. Pada 22 Desember 2018, longsoran sebagian tubuh Gunung Anak Krakatau ke laut memindahkan volume air secara tiba-tiba dan memicu tsunami di sekitar Selat Sunda.

Sejumlah indikator dapat digunakan untuk memantau potensi ketidakstabilan tubuh gunung yang berisiko memicu tsunami. Indikator tersebut meliputi peningkatan aktivitas kegempaan, perubahan bentuk tubuh gunung yang dipantau menggunakan tiltmeter dan GPS, kondisi serta kestabilan lereng, hingga perubahan pola erupsi. Sementara itu, tide gauge dan sensor tsunami digunakan untuk mendeteksi perubahan muka air laut yang mungkin terjadi akibat runtuhan tubuh gunung.

“Mengingat Gunung Anak Krakatau memiliki riwayat bencana penyerta, masyarakat perlu mencermati perkembangan aktivitasnya tanpa mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Informasi resmi dapat diperoleh melalui kanal PVMBG, BMKG, BNPB atau BPBD, serta media yang kredibel. Dengan mengandalkan sumber tepercaya, masyarakat dapat tetap tenang sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap berbagai potensi bahaya,” jelas Iktri.

Sebagai perguruan tinggi yang memiliki keunggulan di bidang teknologi dan energi, Universitas Pertamina terus berkomitmen membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk memahami dinamika bumi, menganalisis berbagai gejala kebumian, serta menyampaikan informasi ilmiah kepada masyarakat.

“Melalui mata kuliah seperti Seismologi, Geodinamika, serta Pengolahan dan Analisis Sinyal Geofisika, mahasiswa mempelajari proses kebumian dan mengolah data untuk memahami berbagai gejala alam. Pembelajaran tersebut dilengkapi dengan mata kuliah Penglibatan Publik untuk Proyek Sains dan Teknologi agar mahasiswa mampu menyampaikan hasil kajian ilmiah secara tepat dan mudah dipahami masyarakat. Kompetensi ini diperlukan untuk mendukung literasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana,” ujar Rektor Universitas Pertamina, Prof Dr Ir Ichsan Setya Putra. -inf, rls

Wujudkan Sinergi Bagi Negeri, Capella Honda Riau Apresiasi SMK Binaan Honda Lewat Program AHASS Goes to School

Wed, 09 Sep 2026 14:17:40 +0700

RIAUIN.COM– PT Capella Dinamik Nusantara (Capella Honda) Riau selaku distributor sepeda motor Honda wilayah Riau menggelar program edukasi dan perawatan kendaraan bertajuk “AHASS Goes to School” bagi 26 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mitra Binaan Astra Honda Motor (AHM) di Riau.

Program yang berlangsung selama Juli hingga Agustus 2026 ini menjadi bagian dari komitmen Capella Honda dalam memperkuat sinergi bagi negeri dengan dunia pendidikan. Selain memberikan edukasi mengenai pentingnya pemeliharaan sepeda motor, program ini juga menghadirkan layanan servis kunjung langsung ke lingkungan sekolah.

Program tersebut dirancang untuk memberikan kemudahan bagi siswa, guru, serta staf sekolah dalam merawat kendaraan operasional sehari-hari agar tetap dalam kondisi prima dan aman digunakan.

Melalui program ini, teknisi dari Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) atau bengkel resmi Honda hadir langsung ke sekolah untuk memberikan layanan servis berkualitas sesuai standar pabrikan.

Service Manager Capella Honda Riau, Arman Ronald Situmeang, mengatakan program “AHASS Goes to School” merupakan langkah strategis perusahaan dalam menjaga kepuasan pelanggan sekaligus meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai pentingnya perawatan berkala sepeda motor.

“Semangat Sinergi Bagi Negeri mendorong kami untuk senantiasa berkontribusi aktif bagi masyarakat, khususnya di dunia pendidikan vokasi Riau. Melalui program AHASS Goes to School, kami berkolaborasi dengan 26 SMK Mitra Binaan AHM,” ujar Arman.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya memberikan kemudahan layanan servis bagi warga sekolah, tetapi juga menjadi sarana praktik sekaligus menambah keterampilan siswa program Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (TBSM) melalui pendampingan mekanik profesional AHASS.

“Kami memberikan apresiasi untuk sekolah dengan pencapaian unit servis terbanyak selama program berjalan. Kami juga ingin memastikan sepeda motor yang digunakan para siswa dan guru senantiasa aman, nyaman, dan tangguh,” katanya.

“Kami sangat mengapresiasi antusiasme tinggi dari sekolah-sekolah yang terus mendukung keberlangsungan program ini,” lanjut Arman.

Sebagai bentuk apresiasi atas keaktifan sekolah dalam mengikuti kegiatan servis, Capella Honda memberikan reward berupa uang tunai kepada lima SMK Binaan Honda dengan pencapaian servis terbanyak selama program berlangsung.

Dari 26 SMK Mitra Binaan AHM, SMKN 3 Mandau menjadi juara pertama sebagai sekolah paling aktif. Posisi kedua diraih SMKN 2 Pinggir, disusul SMKN 1 Tuah Kemuning di posisi ketiga, SMK Taruna Pekanbaru di posisi keempat, dan SMKN 1 Tambusai di posisi kelima.

Informasi lebih lengkap mengenai layanan dan program Honda dapat diperoleh melalui jaringan AHASS yang tersebar di Riau Daratan. Informasi juga tersedia melalui akun Instagram resmi PT CDN Riau, yakni @ahasshonda_riau dan @capellahondariau.

Beragam program dan kegiatan menarik juga tersedia bagi konsumen, termasuk kuis dan giveaway.

Selain itu, PT Capella Dinamik Nusantara menyediakan berbagai layanan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen, seperti booking service, service kunjung, PIT Express, serta Honda Care.

Layanan Honda Care diperuntukkan bagi konsumen yang mengalami kondisi darurat, termasuk sepeda motor Honda mogok di jalan, khusus untuk wilayah Kota Pekanbaru. Konsumen dapat menghubungi layanan Honda Care di nomor 0853-6444-8353. -fiq

Tiga Mobil Angkutan Sampah Ilegal Ditahan di Trans Depo Air Hitam Pekanbaru

Wed, 09 Sep 2026 12:03:47 +0700

RIAUIN.COM - Tim gabungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) bersama Satpol PP Kota Pekanbaru menahan tiga unit mobil angkutan sampah ilegal saat beroperasi di Trans Depo Jalan Air Hitam, Selasa (8/9/2026) sekitar pukul 17.00 WIB.

Penahanan armada tersebut dilakukan dalam razia pengawasan rutin terhadap kelayakan izin operasional Lembaga Pengelola Sampah (LPS) yang beroperasi di wilayah Pekanbaru.

Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan (PPL) DLHK Kota Pekanbaru, Juli Victorino menegaskan bahwa ketiga armada tersebut kedapatan memanfaatkan kelengahan petugas di lapangan untuk membuang sampah secara ilegal.

"Mereka memanfaatkan stiker LPS lama yang belum dicabut dan menyusup masuk saat jam operasi timbangan trans depo sudah tutup. Karena sudah saling kenal dengan petugas jaga, armada tidak berizin ini main masuk begitu saja," tegas Juli Victorino.

Juli Victorino menambahkan bahwa pengawasan ketat ini menyasar puluhan kendaraan yang melintas di sekitar area trans depo. Dari puluhan pemeriksaan yang dilakukan, hanya tiga unit tersebut yang terbukti menyalahi aturan hukum.

"Ada sekitar 40 unit angkutan yang kami setop untuk dicek izin operasional resminya dari DLHK. Mayoritas memiliki dokumen lengkap, tetapi tiga unit ini sama sekali tidak bisa menunjukkan dokumen izin aktif," tambah sosok yang akrab disapa Rino tersebut.

Ketiga unit mobil beserta pengemudinya langsung digiring ke Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru untuk menjalani proses pemeriksaan lanjutan. Tim gabungan menyerahkan sepenuhnya penindakan hukum dan sanksi armada nakal tersebut kepada penyidik Satpol PP sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru yang berlaku. (Bil)

Polresta Pekanbaru Tangkap Juru Parkir yang Aniaya Istri Siri di RTH Tunjuk Ajar

Wed, 09 Sep 2026 11:59:12 +0700

RIAUIN.COM - Tim Jembalang Satreskrim Polresta Pekanbaru menangkap seorang juru parkir berinisial RS (33) usai menganiaya istri sirinya, RJZ, di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar Integritas, Jalan Ir. H. Juanda. Penangkapan dilakukan di Perumahan Rantau Residence pada Senin (7/9/2026) malam.

Aksi penganiayaan tersebut dipicu oleh rasa cemburu sang istri saat melihat RS sedang mengobrol dengan wanita lain di kawasan RTH pada Sabtu (5/9/2026) malam.

"Pelapor melihat terlapor bersama wanita lain sedang mengobrol. Pelapor mengira terlapor selingkuh, kemudian mendatangi dan menuduhnya," ujar Kanit Jatanras Polresta Pekanbaru Ipda Jericho Salahudin Pattimura, Selasa (8/9/2026) malam.

Tuduhan perselingkuhan itu memancing emosi RS hingga terjadi kontak fisik yang mengakibatkan korban mengalami sejumlah luka fisik.

"Korban mengalami lecet pada tangan kanan dan jari manis, tangan kiri membengkak, lebam di bagian pinggang, serta pembengkakan pada dagu," kata Ipda Jericho Salahudin Pattimura.

Usai menerima laporan dari korban, polisi melakukan perburuan dan berhasil mengepung keberadaan RS di tempat persembunyiannya. Tim yang dipimpin Ipda Evan Rizky Wirawan mengamankan pelaku tanpa perlawanan sekitar pukul 21.00 WIB.

"Setelah diamankan, tersangka langsung dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya dilakukan penahanan di Rutan Polresta Pekanbaru," tutur Ipda Jericho Salahudin Pattimura.

Pasangan yang menikah siri sejak 2015 tersebut kini harus berhadapan dengan proses hukum. Atas perbuatannya, RS ditahan dan dijerat Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan tindak pidana penganiayaan. (*)

Kualitas Udara Pekanbaru Masuk Kategori Tidak Sehat, PM2.5 Tembus 112,8 µg/m³

Wed, 09 Sep 2026 11:53:00 +0700

RIAUIN.COM - Cuaca buruk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sekitarnya berpeluang mereda. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan intensitas ringan hingga lebat akan mengguyur sejumlah wilayah Riau sejak pagi hingga malam hari, Rabu (9/9/2026).

Prakirawan BMKG Stasiun Pekanbaru, Ranti Kurniati, menyampaikan bahwa hujan berpotensi terjadi di beberapa daerah yang saat ini menjadi penyumbang titik panas terbanyak.

"Waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kampar, Siak, Pelalawan, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai pada pagi, siang, sore hingga malam hari," kata Ranti Kurniati.

Turunnya hujan ini diharapkan mampu menekan jumlah titik panas yang tersebar di wilayah Sumatera. Pemantauan BMKG menunjukkan terdapat 1.607 titik panas di Pulau Sumatera, dengan 150 titik di antaranya berada di Riau. Angka ini sedikit menurun disbanding hari sebelumnya yang mencatatkan 170 titik. Indragiri Hulu menjadi wilayah dengan titik panas terbanyak di Riau yakni 66 titik, disusul Bengkalis 26 titik, dan Indragiri Hilir 17 titik.

Meski ada potensi hujan, kondisi kualitas udara pada pagi hari masih berada pada level tidak sehat akibat pekatnya partisipan asap.

"Berdasarkan pemantauan kualitas udara pukul 08.00 WIB, konsentrasi PM2.5 tercatat mencapai 112,8 µg/m³," ujar Ranti Kurniati.

Selain partikel halus PM2.5, polutan lain yang terdeteksi di udara Pekanbaru meliputi PM10 sebesar 130,9 µg/m³, ozon (O?) 76,9 µg/m³, nitrogen dioksida (NO?) 46,9 µg/m³, dan sulfur dioksida (SO?) 37,2 µg/m³.

Sebagai langkah perlindungan kesehatan masyarakat di tengah ancaman kabut asap, Dinas Kesehatan Provinsi Riau telah menyalurkan bantuan logistik kesehatan ke berbagai daerah terdampak.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, menjelaskan pihaknya telah membagikan ratusan ribu masker ke masyarakat, sekolah, instansi, hingga aparat penanganan bencana.

"Masker ini kita distribusikan untuk membantu masyarakat menghadapi kondisi asap akibat karhutla yang masih terjadi di beberapa daerah di Riau," ungkap Zulkifli.

Dari total pasokan awal sebanyak 123.700 lembar masker, pihak dinas telah menyalurkan 102.400 lembar ke kabupaten/kota seperti Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Pekanbaru. Stok cadangan saat ini tersisa 21.300 lembar.

Guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan jika kabut asap tak kunjung mereda, Dinas Kesehatan Provinsi Riau telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

"Pusat awalnya sudah mendistribusikan 100 ribu pcs ke kita, sebelum kabut asap melanda Riau. Kemudian kita mengajukan lagi penambahan 10 ribu pcs, itu kan sudah kita distribusikan. Dengan buffer stock 21.300 pcs yang ada saat ini kita kembali mengajukan lagi ke pusat," kata Zulkifli.

Pengajuan tambahan bantuan ke pemerintah pusat tersebut mencakup 800 ribu masker bedah dan 50 ribu masker N95 untuk memperkuat penanganan dampak kesehatan masyarakat akibat karhutla. (Bil)

Hadiri Pembukaan SNA XXIX, BRK Syariah Tegaskan Komitmen Dukung Pendidikan dan Dunia Akuntansi

Wed, 09 Sep 2026 10:20:13 +0700

RIAUIN.COM — Sebagai bentuk dukungan bank dalam pengembangan dunia pendidikan serta profesi akuntansi nasional, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Helwin Yunus bersama Komisaris Independen Roy Prakoso menghadiri pembukaan Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XXIX Tahun 2026, bertempat di Gedung Student Center Universitas Riau, Selasa (8/9/2026).

Kehadiran pemimpin BRK Syariah dalam forum ilmiah tersebut bertujuan untuk melihatkan bahwa bank daerah punya peran nyata dalam menghubungkan dunia bisnis keuangan dengan dunia pendidikan.

SNA XXIX sendiri merupakan perhelatan tahunan yang digagas oleh Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd) bekerja sama dengan Universitas Riau (Unri). Tahun ini, forum tersebut mengusung tema "Building Future-Ready Accountants: Driving AI-Enabled Sustainability and Integrity for Indonesia 2045".

Rektor Universitas Riau, Sri Indarti dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga atas terpilihnya Unri sebagai tuan rumah perhelatan akuntansi terbesar di Indonesia tersebut.

"SNA XXIX menjadi ajang strategis bagi para akademisi, praktisi, dan regulator untuk bertukar pemikiran serta merumuskan arah pengembangan ilmu akuntansi yang relevan dengan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) tanpa mengesampingkan nilai integritas," ujar Sri Indarti.

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, yang hadir memberikan sambutan mewakili Plt Gubernur Riau, mengapresiasi kolaborasi antara dunia pendidikan tinggi dan sektor industri yang terjalin dalam acara ini.

"Pemerintah Provinsi Riau sangat mendukung terselenggaranya perhelatan nasional ini. Sinergi antara universitas, organisasi profesi, dan lembaga keuangan seperti BRK Syariah sangat dibutuhkan untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, berintegritas, dan siap bersaing menuju Indonesia Emas 2045," tegas Erisman.

Turut hadir dalam perhelatan nasional tersebut Pemimpin Divisi Dana dan Jasa BRK Syariah, Edi Wardana, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Prov Riau, Ninno Wastikasari, sejumlah tokoh penting dan pimpinan organisasi profesi akuntansi, di antaranya Ketua Panitia SNA XXIX, Arumega Zarefar, Dekan FEB Unri, Alvi Furwanti Alwie, Ketua IAI Kompartemen Akuntan Pendidik Dian Agustia, Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Ardan Adiperdana, serta Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI/Dewan Pengawas IAI, Akhsanul Khaq, Bupati Bengkalis, Kasmarni beserta ratusan akademisi dan praktisi akuntansi dari seluruh Indonesia. -inf

Resmi Pimpin Fraksi Golkar DPRD Riau, Ini Harapan GMPK Kepada Imustiar

Wed, 09 Sep 2026 09:59:32 +0700

RIAUIN.COM- Imustiar SIP MH resmi memimpin Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau. Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Provinsi Riau menitipkan harapan agar Fraksi Golkar di bawah kepemimpinannya memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan penggunaan anggaran daerah.

Penetapan Imustiar sebagai Ketua Fraksi Golkar mendapat perhatian dari GMPK Riau, terutama terkait peran strategis fraksi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah GMPK Riau, Adrian, menyampaikan apresiasi sekaligus sejumlah harapan kepada Imustiar atas amanah yang kini diembannya.

“Selamat dan sukses kami ucapkan kepada Saudara Imustiar SIP MH atas ditetapkannya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau. Penetapan ini bukan sekadar pengangkatan jabatan, melainkan amanah besar dari rakyat yang menanti perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan Provinsi Riau,” ujar Adrian, Selasa.

Menurut Adrian, Fraksi Golkar memiliki peran penting dalam memastikan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah berjalan secara optimal. Karena itu, GMPK Riau berharap pengawasan terhadap setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

GMPK Riau juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus digunakan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, GMPK berharap Fraksi Golkar tidak ragu menindaklanjuti setiap indikasi penyimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan maupun penggunaan anggaran daerah.

“Kami meminta agar tidak ragu melakukan pengawasan yang tegas, menindaklanjuti setiap indikasi penyimpangan tanpa pandang bulu, serta mendorong pemeriksaan menyeluruh jika ada dugaan pelanggaran hukum,” katanya.

GMPK Riau juga mendorong DPRD Riau membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

Menurut Adrian, sinergi antara lembaga legislatif dan masyarakat sipil diperlukan untuk memastikan kebijakan yang diambil pemerintah tetap berada pada jalur kepentingan masyarakat.

“Segala kebijakan dan langkah strategis yang diambil harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas, bukan kepentingan kelompok, golongan, atau individu,” ujarnya.

GMPK Riau menegaskan kesiapan untuk bekerja sama secara konstruktif dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, berkeadilan dan sejahtera di Provinsi Riau.

Di sisi lain, GMPK Riau memastikan tetap menjalankan pengawasan secara independen, objektif dan kritis terhadap kinerja lembaga legislatif maupun eksekutif di Provinsi Riau.

“Semoga Bapak dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, membawa perubahan positif yang nyata, dan semakin dipercaya oleh masyarakat Riau,” pungkas Adrian. -mmd

DPRD Riau Buat Opsi Sanksi Tutup Paksa Tambang Galian C Ilegal di Kampar

Wed, 09 Sep 2026 08:38:29 +0700

RIAUIN.COM - DPRD Provinsi Riau mengancam akan mencabut izin operasional hingga menutup paksa aktivitas tambang galian C dan angkutan kelapa sawit di Kabupaten Kampar yang melanggar aturan. Langkah ketat ini dipicu oleh maraknya armada bertonase berlebih (over dimension over load) serta temuan keberadaan tambang galian C ilegal seluas 1,5 hektare di wilayah tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri menegaskan bahwa daya dukung infrastruktur jalan daerah saat ini sudah berada di titik kritis akibat lalu lalang kendaraan berat yang melebihi kapasitas standar.

"Jalan hanya mampu menahan beban 15 atau 16 ton, tetapi sekarang dipakai tronton dengan muatan hampir 30 sampai 40 ton. Jalannya akhirnya hancur, dan ini yang dikeluhkan serta dituntut oleh masyarakat," kata Edi Basri pada Selasa (8/9/2026).

Guna memastikan keabsahan dokumen perizinan dan kesesuaian aktivitas pengerukan di lapangan, Komisi III DPRD Riau menjadwalkan inspeksi mendadak ke lokasi tambang. Pihaknya tidak akan toleran terhadap pengusaha yang mengabaikan legalitas hukum.

"Kalau memang mau melanjutkan usaha, urus izinnya. Kalau tidak, tutup. Kalau mau hidup, harus ada izin. Kalau tidak ada izin, otomatis aktivitasnya tidak bisa dilanjutkan," ujar Edi Basri.

Selain penertiban izin dan muatan armada Perusahaan Kelapa Sawit (PKS), legislatif memburu transparansi setoran pajak daerah yang bersumber dari sektor retribusi mineral bukan logam dan batuan tersebut. Setiap tunggakan pajak wajib dilunasi secara akumulatif tanpa terkecuali.

"Katanya sudah bayar pajak. Besok waktu kami turun ke lapangan, kami minta tunjukkan dokumennya. Mana bukti pajak yang sudah dibayarkan," tutur Edi Basri.

Penertiban ini juga menyasar kewajiban jaminan reklamasi pascatambang sesuai regulasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dewan menegaskan seluruh bekas area pengerukan material wajib dipulihkan demi mencegah bencana lingkungan yang mengancam keselamatan warga sekitar. (Bil)

Diskes Riau Minta Tambahan 850 Ribu Masker ke Pusat Akibat Karhutla

Wed, 09 Sep 2026 08:32:05 +0700

RIAUIN.COM - Dinas Kesehatan Provinsi Riau mengajukan tambahan bantuan sebanyak 850 ribu pcs masker ke pemerintah pusat untuk mengantisipasi lonjakan permintaan akibat bencana kabut asap kebakaran hutan dan lahan.

Langkah ini diambil setelah stok masker di gudang penyimpan terus menipis menyusul makin tingginya permintaan dari daerah terdampak. Dari total persediaan awal, sebagian besar stok telah disalurkan ke masyarakat dan berbagai instansi.

"Stok awal kita ada 123.700 pcs masker. Sebanyak 102.400 pcs sudah kami distribusikan, sehingga buffer stock yang tersisa saat ini tinggal 21.300 pcs," ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli, Selasa (8/9/2026).

Permintaan tambahan yang dikirimkan ke pusat mencakup dua jenis masker sesuai standar penanganan polusi udara. Diskes Riau merinci usulan tersebut terdiri atas 800 ribu pcs masker bedah dan 50 ribu pcs masker N95.

Sebelum kabut asap meluas, pemerintah pusat sebenarnya telah menyalurkan bantuan awal sebanyak 100 ribu pcs masker, disusul pengiriman tahap kedua sebanyak 10 ribu pcs. Namun, tingginya paparan asap di sejumlah kabupaten dan kota membuat distribusi harus dilakukan secara masif.

"Masker ini kita distribusikan untuk membantu masyarakat menghadapi kondisi asap akibat karhutla yang masih terjadi di beberapa daerah di Riau," kata Zulkifli.

Sejauh ini, penyaluran masker telah menjangkau Dinas Kesehatan di wilayah terdampak seperti Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Pekanbaru. Bantuan juga disebar ke instansi teknis seperti Polri, BPBD, Damkar, organisasi masyarakat, hingga fasilitas pendidikan dan panti asuhan.

Zulkifli menegaskan bahwa pihak medis di daerah terus bersiap mengantisipasi dampak buruk kualitas udara terhadap kesehatan warga. "Kita tetap siapkan buffer stock. Distribusi dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan," tegasnya. (Bil)

Pemkab Pelalawan Gandeng Universitas Abdurrab, Fokus Cetak Dokter Asal Daerah dan Perkuat Riset Pembangunan

Tue, 08 Sep 2026 20:35:02 +0700

RIAUIN.COM– Pemerintah Kabupaten Pelalawan menggandeng Universitas Abdurrab untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang kesehatan. Salah satu fokus kerja sama tersebut adalah menjadikan RSUD Selasih sebagai rumah sakit jejaring pendidikan bagi mahasiswa Program Profesi Dokter Universitas Abdurrab.

Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkab Pelalawan dan Universitas Abdurrab di Ruang Rapat Kantor Bupati Pelalawan, Selasa (8/9/2026).

MoU ditandatangani Wakil Bupati Pelalawan H. Husni Tamrin, SH bersama Rektor Universitas Abdurrab Prof. Dr. Susi Endrini, S.Si., M.Sc., Ph.D.

Penandatanganan disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan Tengku Zulfan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Zulkifli, S.Ag., Direktur RSUD Selasih dr. Irna, Kepala Dinas Kesehatan Asril, SKM., jajaran Universitas Abdurrab, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Pelalawan.

Wakil Bupati Pelalawan Husni Tamrin mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM. Kolaborasi tidak hanya mencakup pendidikan, tetapi juga penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga penguatan pelayanan kesehatan.

Menurutnya, kebutuhan tenaga kesehatan masih menjadi tantangan di Kabupaten Pelalawan. Dengan wilayah yang terdiri dari 118 desa dan kelurahan, pemerataan tenaga kesehatan masih perlu diperkuat.

“Pemerintah Kabupaten Pelalawan masih menghadapi tantangan dalam pemerataan tenaga kesehatan. Karena itu diperlukan langkah konkret untuk mencetak lebih banyak tenaga medis yang berasal dari daerah sendiri,” ujar Husni.

Salah satu upaya yang didorong melalui kerja sama tersebut adalah membuka peluang lebih besar bagi putra-putri Pelalawan untuk menempuh pendidikan kedokteran.

Pemkab Pelalawan berharap anak-anak daerah yang berprestasi, termasuk dari keluarga kurang mampu, dapat memperoleh akses pendidikan melalui skema beasiswa maupun pembiayaan yang terjangkau.

“Kami ingin anak-anak Pelalawan memiliki kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan, khususnya di bidang kedokteran. Harapannya, setelah menyelesaikan pendidikan mereka dapat kembali mengabdi di daerah sehingga kebutuhan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Pelalawan dapat terpenuhi,” katanya.

Sementara itu, Rektor Universitas Abdurrab Susi Endrini menyambut baik kerja sama dengan Pemkab Pelalawan. Menurutnya, Universitas Abdurrab terus memperluas jejaring rumah sakit pendidikan seiring bertambahnya jumlah mahasiswa Program Studi Kedokteran.

Dia berharap keberadaan RSUD Selasih sebagai rumah sakit jejaring pendidikan dapat memperkuat proses pendidikan profesi dokter sekaligus memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan kesehatan di Pelalawan.

Susi menyebut saat ini terdapat sekitar 202 mahasiswa asal Kabupaten Pelalawan yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Abdurrab.

Selain program beasiswa, Universitas Abdurrab juga siap berkolaborasi dalam program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan inovasi di berbagai bidang.

“Universitas Abdurrab berkomitmen menjadi mitra pembangunan. Riset dan inovasi dari kampus diharapkan bisa menjawab kebutuhan daerah dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah,” ujar Susi.

Melalui MoU tersebut, Pemkab Pelalawan dan Universitas Abdurrab sepakat membangun sinergi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas SDM, memperkuat pelayanan kesehatan, serta mendorong riset dan inovasi yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Kerja sama juga terbuka untuk sektor lain di luar bidang kesehatan, sehingga kontribusi perguruan tinggi dapat mendukung berbagai aspek pembangunan di Kabupaten Pelalawan. -mmd

Mahasiswa KKN Edukasi Etika Bermedia Sosial bagi Siswa SD di Benai Kecil

Tue, 08 Sep 2026 18:47:18 +0700

Laporan: Hendranto

RIAUIN.COM- Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 81 Desa Benai Kecil menggelar edukasi etika bermedia sosial bagi siswa SDN 003 Desa Benai Kecil, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Jumat, 7 Agustus 2026.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa sekolah dasar dalam menggunakan media sosial secara bijak, aman, dan bertanggung jawab sejak dini.

Dalam sosialisasi tersebut, mahasiswa memberikan materi mengenai tata cara berkomunikasi di dunia digital, verifikasi informasi sebelum membagikannya, pencegahan penggunaan kata-kata kasar, serta penanganan perundungan siber (cyberbullying).

Selain itu, siswa mendapatkan materi mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi guna menghindari risiko kejahatan siber.

Para siswa SDN 003 Benai Kecil mengikuti rangkaian pemaparan materi dan sesi tanya jawab interaktif.

Melalui program ini, mahasiswa KKN Kelompok 81 menargetkan pembentukan literasi digital dasar agar anak-anak dapat memanfaatkan teknologi secara positif untuk mendukung kegiatan belajar dan komunikasi. (***)

Mahasiswa KKN Kelompok 81 Edukasi Anak TK Pentingnya Menabung Sejak Dini

Tue, 08 Sep 2026 18:46:50 +0700

Laporan: Hendrianto

RIAUIN.COM— Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 81 Desa Benai Kecil menggelar kegiatan edukasi mengenai pentingnya menabung sejak dini kepada anak-anak taman kanak-kanak (TK) di Desa Benai Kecil pada Rabu, 2 September 2026.

Kegiatan ini bertujuan menanamkan kebiasaan positif sekaligus memperkenalkan pengelolaan uang secara sederhana kepada anak sejak usia dini.

Dalam kegiatan tersebut, para mahasiswa menyampaikan materi dengan metode interaktif yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman anak-anak.

Para siswa dikenalkan pada konsep dasar menabung, manfaat menyisihkan sebagian uang jajan, serta pentingnya menahan diri untuk tidak menghabiskan seluruh uang yang dimiliki.

"Menabung bukan hanya tentang mengumpulkan uang, tetapi juga menjadi salah satu cara untuk belajar menghargai dan menggunakan uang secara bijak," ujar salah satu perwakilan mahasiswa KKN Kelompok 81.

Melalui pendekatan ini, kebiasaan menabung diharapkan mampu membentuk sikap disiplin dan bertanggung jawab pada anak.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan workshop pembuatan celengan kreatif dari botol plastik bekas. Anak-anak diajak menghias botol bekas sesuai imajinasi masing-masing, sehingga proses belajar berlangsung menyenangkan.

Aktivitas memandirikan anak melalui pemanfaatan barang bekas ini sekaligus ditujukan untuk mengenalkan nilai kepedulian terhadap lingkungan. Anak-anak diajak memahami bahwa limbah plastik yang tidak terpakai masih dapat diolah kembali menjadi benda bernilai guna.

Respon positif terlihat dari tingginya antusiasme para siswa TK selama acara berlangsung. Mereka menyimak materi dengan cermat dan bersemangat saat menghias celengan buatan sendiri.

Melalui program ini, Mahasiswa KKN Kelompok 81 berharap kebiasaan menabung dan kreativitas memanfaatkan barang bekas yang telah diperkenalkan dapat terus diterapkan oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. (***)

Ancam 1.248 Hektare Kebun Kelapa, Pemprov Riau dan Pemkab Inhil Fokus Tangani Abrasi Kuala Selat

Tue, 08 Sep 2026 18:03:20 +0700

RIAUIN.COM - Abrasi parah sepanjang 1.248 hektar yang merusak kebun kelapa warga Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir, menjadi fokus utama penanganan wilayah pesisir oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Penanganan darurat dan jangka panjang kini tengah diselaraskan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta Kementerian Pekerjaan Umum.

Bupati Indragiri Hilir, Herman, mengungkapkan bahwa abrasi telah mematikan mata pencaharian utama masyarakat pesisir tersebut. Ia menegaskan perlunya langkah konkret penahan gelombang sebelum pemulihan lahan dilakukan.

"Di Kuala Selat terdapat sekitar 1.248 hektare wilayah yang terdampak abrasi dan kondisi tersebut membuat kebun kelapa masyarakat tidak lagi produktif. Karena itu, kita mengusulkan pembangunan pemecah gelombang terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tanggul dan penanaman mangrove agar daratan dapat kembali terbentuk dan kebun kelapa masyarakat bisa dipulihkan," ujar Herman saat Rapat Koordinasi Dukungan Penataan Desa Kuala Selat secara virtual di Kantor Gubernur Riau, Selasa (8/9/2026).

Herman menambahkan bahwa intervensi dari pemerintah pusat sangat krusial mengingat skala kerusakan yang terus meluas.

"Kami berharap pembangunan pemecah gelombang dan tanggul dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum melalui BWS yang ada di Provinsi Riau. Setelah kondisi pesisir lebih terlindungi, penanaman mangrove dan pemulihan kebun kelapa masyarakat dapat dilakukan secara lebih optimal," kata Herman.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menjelaskan bahwa penyelesaian masalah abrasi Kuala Selat akan dijadikan percontohan penataan kawasan pesisir di wilayah Riau. Pemerintah provinsi berkomitmen mengawal seluruh usulan daerah agar direalisasikan oleh kementerian terkait.

"Seluruh usulan yang pernah disampaikan secara berjenjang, baik sesuai kewenangan bupati, provinsi maupun yang perlu ditingkatkan sampai ke pemerintah pusat, akan terus kita dorong. Karena itu, kami berterima kasih atas inisiatif untuk mengonsolidasikan usulan tersebut dengan beberapa kementerian," kata Syahrial Abdi.

Menurut Syahrial Abdi, jika penanganan abrasi dan penataan lingkungan di Kuala Selat berhasil, pola serupa akan diterapkan di desa-desa pesisir lain yang memiliki ancaman serupa.

"Kunjungan dan perhatian terhadap Kuala Selat ini sangat penting karena desa tersebut merupakan salah satu wilayah yang benar-benar membutuhkan perhatian. Jika kita bisa mengelolanya dengan baik dan membuktikan penanganannya secara efektif, Kuala Selat dapat menjadi model untuk penyelesaian persoalan beberapa desa lainnya di Kabupaten Indragiri Hilir," ujar Syahrial Abdi. (Bil)

Mesin PETI Depan Rumah Warga Dibakar Polisi Kuansing, Operator Lolos Lewat Sungai

Tue, 08 Sep 2026 17:58:56 +0700

RIAUIN.COM - Polsek Kuantan Tengah memusnahkan satu unit mesin penambangan emas tanpa izin (PETI) jenis stingkai di aliran Sungai Batang Kuantan, Desa Pulau Kedundung, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Penertiban dilakukan setelah polisi menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait maraknya tambang ilegal di pemukiman warga.

Operasi penertiban tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Kuantan Tengah AKP Linter Sihaloho. Petugas mendatangi lokasi usai menerima aduan warga yang merasa terganggu dengan pengoperasian alat berat tambang ilegal persis di area pemukiman.

"Informasi mengenai aktivitas PETI tersebut bermula dari laporan masyarakat yang masuk melalui Layanan Kepolisian 110 Polres Kuansing," ujar AKP Linter Sihaloho.

AKP Linter Sihaloho menjelaskan bahwa aktivitas penambangan tersebut sebenarnya sudah pernah mendapat teguran keras dari pihak berwajib agar dihentikan. Namun, penambang bandel tetap nekat mengoperasikan mesin stingkai tepat di depan rumah warga sekitar.

Saat personel Polsek Kuantan Tengah tiba di lokasi, seorang pria yang diduga sebagai operator mesin menyadari kedatangan petugas. Pria tersebut memilih kabur dengan menceburkan diri dan berenang ke tengah Sungai Batang Kuantan hingga berhasil meloloskan diri.

"Penambang kemudian memilih berenang menuju bagian tengah sungai dan berhasil meloloskan diri," kata AKP Linter Sihaloho.

Meski pelaku berhasil melarikan diri, polisi langsung mengamankan barang bukti di tempat kejadian perkara (TKP). Petugas membakar mesin stingkai dan seluruh peralatan penambangan ilegal tersebut di tempat agar tidak dapat dimanfaatkan kembali.

AKP Linter Sihaloho menegaskan bahwa jajarannya tidak akan memberikan ruang bagi pelaku penambangan liar yang merusak lingkungan dan mengganggu ketertiban umum. Pihaknya berjanji akan merespons cepat setiap aduan yang masuk melalui kanal resmi kepolisian.

"Setiap laporan masyarakat yang masuk melalui Layanan Kepolisian 110 pasti akan langsung ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan," tegas AKP Linter Sihaloho. (*)

Pemprov Riau Usul Bantuan Pusat untuk Penataan Pesisir Inhil

Tue, 08 Sep 2026 17:52:06 +0700

RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menggalang dukungan pemerintah pusat untuk membenahi kawasan pesisir Desa Kuala Selat, Indragiri Hilir. Penguatan jaringan infrastruktur dasar hingga pemberdayaan ekonomi warga pesisir dibahas dalam Rapat Koordinasi Dukungan Penataan Desa Kuala Selat bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI secara virtual di Kantor Gubernur Riau, Selasa (8/9/2026).

Pemerintah daerah mengidentifikasi sejumlah kebutuhan mendesak di lapangan, seperti pembangunan pemecah gelombang, tanggul, dermaga, jembatan, jalan lingkungan, pengembangan mangrove, hingga pembentukan Kampung Nelayan. Penataan ini ditargetkan menyasar sektor lingkungan sekaligus peningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Bupati Indragiri Hilir, Herman, menegaskan bahwa penanganan abrasi yang merusak perkebunan kelapa milik warga harus dilakukan dengan urutan teknis yang tepat. Pembangunan pemecah gelombang harus diprioritaskan sebelum melakukan penanaman kembali kawasan mangrove.

"Kalau kita menanam mangrove tanpa terlebih dahulu membuat pemecah gelombang, tanaman tersebut akan sulit bertahan karena gelombang masih membawa material dan merusak kawasan pesisir," ujar Herman.

Herman menambahkan bahwa Kuala Selat memiliki potensi perikanan yang besar selain komoditas kelapa. Oleh karena itu, fasilitas penunjang seperti dermaga dan jembatan sangat dibutuhkan untuk memperlancar mobilitas warga dan aktivitas nelayan.

"Kita berharap Kuala Selat dapat menjadi salah satu contoh Kampung Nelayan karena potensi perikanannya cukup besar. Masyarakat dapat mengembangkan usaha perikanan di samping berkebun kelapa sehingga sumber pendapatan mereka menjadi lebih beragam," kata Herman.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menjelaskan bahwa seluruh usulan pembangunan telah dipetakan untuk diteruskan ke kementerian yang relevan sesuai kewenangannya. Langkah konsolidasi ini diambil agar alokasi anggaran dan program dari pusat tepat sasaran.

"Kita sudah menyiapkan bahan bersama Pak Bupati dan mengidentifikasi kementerian mana yang memiliki kewenangan terhadap masing-masing usulan. Dengan konsolidasi seperti ini, kita berharap pembangunan jembatan, tanggul, dermaga, jalan lingkungan, maupun kebutuhan lainnya dapat memperoleh dukungan secara maksimal," kata Syahrial Abdi.

Syahrial Abdi menargetkan pola penanganan terpadu di Desa Kuala Selat ini dapat berjalan efektif sehingga bisa menjadi percontohan bagi wilayah pesisir lainnya di Indragiri Hilir.

"Penanganan Kuala Selat harus dilakukan secara terpadu antara infrastruktur, lingkungan, pelayanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kalau model ini berhasil kita terapkan secara efektif, hasilnya dapat menjadi pembelajaran dan model bagi desa-desa lain," tutur Syahrial Abdi. (Bil)

Beda Data PPh Migas WK Rokan, Pemprov Riau Minta Penjelasan DJP dan SKK Migas

Tue, 08 Sep 2026 17:46:01 +0700

RIAUIN.COM - Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto mempertanyakan selisih signifikan pada perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Migas dari hak Participating Interest (PI) 10 persen Wilayah Kerja (WK) Rokan yang dikelola PT Riau Petroleum Rokan.

Persoalan tersebut mencuat dalam Rapat Koordinasi Sinergitas Pelaku Usaha terhadap Optimalisasi Pajak Daerah di Menara Dang Merdu, Selasa (8/9/2026). SF Hariyanto secara tegas meminta Kantor Wilayah DJP Riau dan SKK Migas Sumbagut membuka transparansi data serta melibatkan pemerintah daerah dalam proses rekonsiliasi angka pajak.

Ketidakcocokan angka ini terlihat jelas pada laporan tak diaudit (unaudited) yang diterima pihak Pemprov Riau untuk periode awal tahun.

"Data unaudited yang kami terima menunjukkan, pada Februari tercatat penerimaan sekitar Rp16,98 miliar, sementara PPh Migas sekitar Rp5,98 miliar. Pada Maret sekitar Rp17,30 miliar, sementara PPh Migas sekitar Rp33,82 miliar," kata SF Hariyanto.

Melihat lonjakan pajak yang dinilai tidak konsisten tersebut, Pemprov Riau mendesak rincian komponen pembentuk angka kewajiban, mulai dari proses awal hingga pemotongan akhir.

"Kami ingin penjelasan penghitungan pajaknya: dari mana angka kewajiban tersebut terbentuk, bagaimana kaitannya dengan lifting, LPN, revenue, biaya operasi, working capital, lost carry forward, hak ekonomi PI 10 persen, sampai akhirnya berapa yang benar-benar diterima daerah," ujarnya.

SF Hariyanto menegaskan bahwa ke depan Pemprov Riau tidak ingin hanya menjadi penerima pasif atas angka bersih yang ditetapkan tanpa mengetahui dasar perhitungannya. Pemprov bersama unsur Forkopimda berkomitmen menjaga iklim investasi, namun rights daerah harus tetap dipenuhi secara adil.

"Kami ingin prosesnya tidak hanya menghasilkan angka akhir yang kemudian kita terima, tetapi Pemerintah Provinsi Riau juga memahami basis data, komponen perhitungan, mekanisme pembebanan biaya, sampai dasar pengenaan pajaknya," tegas SF Hariyanto.

Ia menambahkan, ketegasan ini semata-mata demi memastikan hak penerimaan daerah dapat dikembalikan kepada masyarakat Riau dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan penguatan layanan publik.

"Inilah yang saya harapkan dari pertemuan kita hari ini, satu data, satu pemahaman, dan satu komitmen untuk menuntaskan apa yang masih menjadi kewajiban bersama," tuturnya. (Bil)

Rekayasa Lalu Lintas Disiapkan Jelang Penutupan Jembatan Siak I Pekanbaru

Tue, 08 Sep 2026 17:40:40 +0700

RIAUIN.COM - Arus kendaraan di Jembatan Siak I bakal dialihkan sepenuhnya menuju Jembatan Siak III mulai minggu ketiga September 2026. Skema pengalihan ini disiapkan menyusul rencana pengerjaan pemeliharaan berkala pada struktur Jembatan Siak I dan Jembatan Siak III di Kota Pekanbaru.

Kepastian pengalihan arus tersebut dimatangkan usai tim gabungan menggelar peninjauan lapangan pada Selasa (8/9/2026). Peninjauan dipimpin langsung oleh Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Riau AKBP Dasril, dengan melibatkan Satlantas Polresta Pekanbaru, Dinas PUPR Riau, Dishub Riau, serta Dishub Kota Pekanbaru.

Pengalihan arus dilakukan untuk mengantisipasi potensi kemacetan parah di kawasan sekitar sungai. Selama masa penutupan Jembatan Siak I, seluruh mobilitas warga diarahkan melintasi Jembatan Siak III yang dinilai paling siap menampung limpahan beban kendaraan.

"Rencananya arus lalu lintas akan dialihkan menuju Jembatan Siak III saat pengerjaan Jembatan Siak I yang ditutup sementara," ujar AKBP Dasril di lokasi survei.

Ia menegaskan bahwa langkah antisipasi teknis di lapangan sudah disusun secara matang demi meminimalkan gangguan terhadap aktivitas warga harian.

"Survei ini menentukan sejumlah titik untuk pemasangan rambu lalu lintas, baliho imbauan, serta lampu hazard sebagai penanda bagi pengguna jalan," kata AKBP Dasril.

Di sisi teknis, pemeliharaan berkala ini dipastikan mendesak untuk menjaga keandalan dan keamanan struktur penyeberangan. Penyelarasan teknis konstruksi dengan manajemen lalu lintas menjadi fokus utama tim gabungan saat ini.

PPTK Pemeliharaan Jembatan Siak I dan Siak III, Yusfar, menekankan pentingnya sinergi lintas instansi agar perbaikan fisik tidak melumpuhkan mobilitas kota.

“Pemeliharaan ini perlu dilakukan untuk menjaga kondisi dan fungsi jembatan. Karena lokasinya merupakan salah satu akses penting bagi masyarakat, pelaksanaan pekerjaan tentu harus dikoordinasikan dengan baik, khususnya terkait pengaturan dan pengalihan arus lalu lintas,” jelas Yusfar.

Guna mencegah kebingungan para pengendara, petunjuk arah dan rambu peringatan akan dipasang di berbagai titik strategis menuju akses jembatan sebelum proyek pemeliharaan resmi dimulai.

“Kami mengimbau masyarakat untuk mengikuti petunjuk yang diberikan petugas di lapangan dan memperhatikan rambu-rambu yang telah dipasang,” tutur Yusfar. (Bil)