RIAUIN.COM - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan waktu selama 60 hari bagi Pemerintah Provinsi Riau untuk menindaklanjuti sejumlah rekomendasi krusial. Langkah cepat ini diperlukan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian atau WDP.

Penyusunan laporan keuangan di lingkup pemerintah provinsi dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan hasil audit, terdapat empat persoalan signifikan yang mengganjal Riau untuk meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Masalah tersebut mencakup sektor infrastruktur, pengadaan fasilitas pendidikan, hingga tata kelola aset daerah.

Ketua DPRD Riau Kaderismanto mengungkapkan, meski Riau belum beranjak dari opini WDP seperti tahun sebelumnya, secara umum terdapat dinamika perbaikan performa akuntabilitas. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, tingkat kesesuaian laporan keuangan terhadap rekomendasi auditor negara kini telah mencapai 79,59 persen.

"Riau memang masih mendapatkan WDP seperti tahun lalu. Namun, WDP ini ada sedikit perbaikan-perbaikan," ujar Kaderismanto di Pekanbaru, Kamis (18/6/2026).

Menurut Kaderismanto, pembenahan yang cukup terlihat berada di sektor Badan Usaha Milik Daerah. Kendati demikian, perusahaan-perusahaan pelat merah milik daerah tersebut tetap harus dipacu agar mampu berkontribusi lebih optimal dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. Performa BUMD menjadi kunci penting untuk menyokong program kerja kepala daerah.

Guna melepaskan Riau dari status WDP di masa mendatang, koordinasi intensif di internal birokrasi mutlak dilakukan. Kaderismanto menegaskan bahwa pencapaian opini keuangan yang ideal merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan Pemerintah Provinsi Riau, setiap Organisasi Perangkat Daerah, serta DPRD. target pembenahan ini diarahkan agar tahun depan Riau mampu meraih opini WTP.

Catatan Merah Sektor Publik
Berdasarkan dokumen pemeriksaan, empat ganjalan utama Pemprov Riau berpusat pada beberapa dinas teknis. Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, ditemukan proyek rehabilitasi serta perawatan jalan dan jembatan yang belum memadai. Selain itu, akuntabilitas belanja bahan bangunan dan konstruksi juga dinilai meragukan.

Sektor pendidikan pun tak luput dari catatan merah. Auditor menemukan indikasi ketidakwajaran harga dalam proyek pengadaan alat praktik di sekolah menengah kejuruan. Masalah ini diperparah dengan temuan ketekoran kas dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada dua SMA negeri, yang membuat saldo neraca per 31 Desember tidak mencerminkan kondisi riil.

Persoalan terakhir bertumpu pada manajemen aset. BPK menemukan ketidakakuratan dalam kalkulasi beban penyusutan serta akumulasi penyusutan aset tetap. Sejumlah aset daerah diketahui belum memiliki tahun perolehan yang jelas, belum dihitung penyusutannya, dan belum dikapitalisasi ke aset induk.

Menyikapi temuan tersebut, auditor negara telah mengeluarkan instruksi tegas kepada jajaran eksekutif. Inspektur Daerah diminta segera mengusut tuntas belanja bahan bangunan dan pengadaan alat praktik di SMK. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan diwajibkan memproses kasus ketekoran dana BOSP, dan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang diperintahkan untuk mengomandoi inventarisasi total aset tetap di setiap satuan kerja. -Juh