RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kesehatan mengambil langkah taktis untuk mengatasi hambatan integrasi data kesehatan remaja. Sebanyak 111 sekolah di Kota Pekanbaru diketahui belum terhubung dengan Aplikasi Sehat Indonesiaku atau ASIK, yang memicu keterlambatan pelaporan program Cek Kesehatan Gratis di tingkat provinsi.

Hambatan administratif tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam pertemuan koordinasi strategis antara otoritas kesehatan provinsi dan hilir pelaksana di tingkat kota. Provinsi Riau berkepentingan besar memastikan seluruh wilayah administratifnya, termasuk ibu kota, mempercepat skrining kesehatan guna memetakan beban penyakit daerah secara akurat.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan bahwa sinkronisasi data dari institusi pendidikan sangat krusial. Belum masuknya ratusan sekolah ke dalam sistem digital nasional tersebut secara otomatis menahan laju pencatatan riil, meskipun secara akumulatif Pekanbaru sudah menyumbang angka pemeriksaan yang cukup besar di Riau.

Hingga pertengahan Juni 2026, realisasi program pemeriksaan kesehatan cuma-cuma di Pekanbaru sebenarnya telah menjangkau sekitar 84 ribu warga atau setara 12,5 persen dari target wilayah. Angka ini menempatkan Pekanbaru di peringkat ketiga tertinggi di Riau. Namun, Pemprov Riau menilai capaian tersebut masih bisa dioptimalkan jauh lebih tinggi jika simpul kendala di sektor sekolah dan puskesmas pinggiran segera diurai.

Langkah konkret yang kini disiapkan oleh pihak provinsi adalah memperluas jaringan kemitraan horizontal. Tidak hanya mengandalkan fasilitas kesehatan plat merah, Riau akan memobilisasi perguruan tinggi rumpun kesehatan, rumah sakit swasta, klinik mandiri, hingga sektor korporasi untuk memperluas jangkauan deteksi dini penyakit tidak menular.

Di sisi lain, potret disparitas kinerja antarwilayah juga menjadi atensi serius. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Dedy Sambudy mengakui adanya ketimpangan capaian antar-puskesmas di lapangan. Sejumlah pimpinan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang realisasi programnya masih rendah sengaja dihadirkan dalam evaluasi bersama provinsi agar terjadi transfer metode kerja dari puskesmas yang lebih sukses.

Bagi eksekutif kesehatan di Riau, basis data yang diperoleh dari program pemeriksaan gratis ini bukan sekadar mengejar pemenuhan indikator kinerja utama. Data objektif ini nantinya bakal dikonversi menjadi instrumen kebijakan untuk menyusun peta kebutuhan logistik medis makro, mulai dari pengadaan obat-obatan mendasar hingga perencanaan bahan habis pakai kesehatan di seluruh kabupaten dan kota se-Riau. (Bil)