"Operasi PETI Kuantan Merah Putih Presisi 2026 yang baru saja usai gagal menjernihkan Sungai Kuantan menjelang pembukaan festival Pacu Jalur pada 19 Agustus 2026. Aliran sungai utama tetap keruh akibat maraknya kembali tambang emas ilegal pasca-operasi serta ketiadaan penindakan di wilayah hulu Sumatera Barat, sehingga mendesak hadirnya perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto."

Laporan: Hendrianto. 

RIAUIN.COM— Kualitas air Sungai Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, tetap keruh menjelang pembukaan festival Pacu Jalur pada 19 Agustus 2026. Penurunan kualitas air ini terjadi meski Kepolisian Daerah Riau baru saja menuntaskan Operasi PETI Kuantan Merah Putih Presisi 2026 pada 14 Agustus lalu.

Dalam operasi yang berlangsung pada 1–14 Agustus 2026 tersebut, tim gabungan Polda Riau dan Polres Kuansing memusnahkan 525 rakit penambangan emas tanpa izin (PETI) serta memasang plang larangan di 56 titik.

Penindakan yang dipimpin Direktur Polairud Polda Riau Kombes Apri Fajar Hermanto itu mengacu pada Rencana Operasi Nomor R/Renops/9/VII/OPS.1.3/2026 tertanggal 27 Juli 2026.

Namun, pasca-operasi kepolisian tersebut tuntas, situasi di lapangan dilaporkan kembali memburuk. Aktivitas PETI di sejumlah wilayah Kuansing kembali beroperasi seolah tanpa penindakan, sehingga pemusnahan ratusan rakit sebelumnya tidak memberikan dampak signifikan terhadap kondisi Sungai Kuantan di lokasi Pacu Jalur Tepian Narosa.

Kondisi ini dikeluhkan oleh masyarakat setempat yang terbiasa memanfaatkan air sungai menjelang gelaran Pacu Jalur. Warga Teluk Kuantan, Rahmat (42), menuturkan bahwa kekeruhan air kali ini sangat kontras dibanding tahun lalu.

"Tahun lalu airnya jernih sekali menjelang pacu jalur, kami bisa mandi dan berenang riang gembira di sungai. Sekarang airnya cokelat pekat dan berlumpur. Begitu operasi selesai, di lapangan kembali amburadul dan PETI mulai beroperasi lagi," kata Rahmat.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Lingkungan Kuantan Singingi menilai penanganan kerusakan ekosistem lintas wilayah ini semestinya menjadi ranah pemerintah pusat.

Ketua LSM Suluh Kuansing,Nerdi Wantomes, menyatakan penertiban PETI yang berdampak lintas provinsi memerlukan intervensi langsung dari tingkat pusat agar tindakan di lapangan berjalan sinkron dan berkelanjutan.

"Operasi di hilir akan sia-sia jika hulu sungai di Sumatera Barat tidak tersentuh penindakan dan aktivitas ilegal di lokal kembali menjamur setelah operasi usai. Ini sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat karena melintasi batas provinsi. Kerusakan Sungai Kuantan ini baru bisa tuntas dan kembali jernih seperti semula jika Presiden Prabowo Subianto turun tangan memberi perintah langsung kepada jajaran terkait," ujar Nerdi.

Senada dengan hal tersebut, Ketua LSM Permata Kuansing, Junadi Affandi, menekankan pentingnya pengawasan pasca-operasi dan komitmen bersama antarwilayah untuk menyelamatkan Sungai Kuantan.

"Pembersihan PETI tidak bisa dilakukan secara insidental hanya di wilayah Kuansing. Jika pengawasan setelah operasi kendur dan dari hulu di Sumatera Barat terus mengalirkan limbah penambangan, dampak penindakan di Riau tidak akan terasa. Perlu penindakan tegas yang terintegrasi dan berkesinambungan," tutur Junadi.

Kondisi sungai yang relatif jernih pada tahun lalu dinilai terjadi karena adanya penertiban terkoordinasi antara Polda Riau dan Polda Sumatera Barat di wilayah hulu. Namun pada tahun ini, belum terlihat langkah penindakan dari aparat penegak hukum di wilayah Sumbar.

Pelaksana Tugas Bupati Kuansing, Mukhlisin, menyatakan telah melayangkan surat resmi kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya di Sumbar untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal di wilayah perbatasan. Namun, surat tersebut belum memicu aksi penertiban di lapangan.

"Kami sudah habis-habisan, sementara mereka tidak serius," ujar Mukhlisin.

Terkait desakan ini, salah seorang pejabat di lingkungan istana ketika dikonfirmasi belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditayangkan. (***)