“Bayang-bayang kasus hukum Suhardiman Amby resmi melumpuhkan pendanaan Pacu Jalur 2026. Alasan takut diperiksa KPK membuat kontribusi swasta anjlok ke angka Rp600 juta, sekaligus mendesak Pemkab Kuansing untuk segera merombak total pengelolaan festival menjadi industri pariwisata mandiri.”

Laporan: Hendrianto.

RIAUIN COM — Perolehan dana sponsor dari sektor swasta untuk perhelatan Pacu Jalur 2026 di Tepian Narosa, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, mengalami penurunan signifikan. Ketakutan pelaku usaha akan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga menjadi penyebab utama minimnya partisipasi tersebut.

Penyebab enggan berpartisipasinya para pengusaha disinyalir berkaitan dengan dampak psikologis dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Kuansing nonaktif, Suhardiman Amby.

Ketua Umum Panitia Pacu Jalur Tepian Narosa 2026, Andi Cahyadi, mengonfirmasi bahwa kontribusi perusahaan pada tahun ini berada pada tingkat paling minimal dibandingkan perhelatan tahun-tahun sebelumnya.

"Tahun ini mereka menyumbang di angka minimal. Beda dari tahun sebelumnya. Alasan mereka mungkin karena takut nanti diperiksa-periksa KPK," kata Andi saat dihubungi, Selasa malam, 18 Agustus 2026.

Hingga pertengahan Agustus 2026, total dana sponsor dan sumbangan dari perusahaan yang terkumpul baru mencapai sekitar Rp600 juta. Sumbangan terbesar berasal dari PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) sebesar Rp350 juta, sementara sisanya berasal dari beberapa perusahaan lain yang memberikan bantuan berkisar puluhan juta rupiah.

Penurunan partisipasi swasta ini berbanding terbalik dengan melonjaknya kebutuhan anggaran perhelatan. Panitia menetapkan target pendanaan Pacu Jalur 2026 sebesar Rp6,6 miliar, meningkat dari estimasi biaya pelaksanaan tahun 2025 yang sebesar Rp4,5 miliar.

Untuk menutupi kebutuhan anggaran tersebut, panitia mengandalkan dua sumber dana hibah daerah, yakni dari APBD Provinsi Riau sebesar Rp1,4 miliar dan APBD Kabupaten Kuansing sebesar Rp1,2 miliar. Kekurangan anggaran sebesar Rp4 miliar awalnya ditargetkan tertutupi dari sumbangan korporasi serta sponsor.

Pada perhelatan tahun 2025, Pacu Jalur mencatatkan puncak kemeriahan dengan tingginya kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara, hingga kehadiran pejabat pusat seperti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Meski demikian, perhelatan tahun lalu tersebut hanya menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp594 juta bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Bapenda) Kuansing.

Ketergantungan pembiayaan pada sumbangan sukarela korporasi ini dinilai menunjukkan belum terkelola secara profesionalnya potensi ekonomi dari ajang budaya tahunan tersebut.

Pengamat Kebijakan Publik, Muhammad Riduan, menilai panitia dan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi perlu mengubah paradigma pengelolaan festival dari skema proposal sumbangan menjadi komersialisasi aset berbasis bisnis (business-to-business).

"Pacu Jalur sudah memiliki brand awareness nasional hingga internasional. Sangat disayangkan jika tata kelolanya masih menggunakan metode tradisional dengan menyebar proposal sumbangan ke perusahaan-perusahaan. Ketika ada dinamika hukum atau politik seperti kasus di KPK, pendanaan langsung goyah," ujar Riduan saat dihubungi, Rabu, 19 Agustus 2026.

Menurut Riduan, ada tiga langkah strategis yang harus diambil pemerintah daerah dan panitia agar penyelenggaraan Pacu Jalur di masa depan mandiri secara finansial yaitu Pembentukan Badan Pengelola Khusus. Kata dia, pemerintah daerah perlu membentuk Badan Pengelola atau BUMD pariwisata yang bekerja sepanjang tahun untuk mengomersialkan hak siar, lisensi merchandise, hingga hak penamaan festival.

Selanjutnya, skema Sponsoring Profesional. Hubungan dengan pihak swasta harus diubah dari sumbangan sukarela menjadi paket sponsorship komersial yang terukur, sehingga perusahaan mendapatkan nilai komersial yang jelas atas dana yang disetorkan.

Serta memaksimalkan tata kelola retribusi UMKM, penjualan tiket area menonton khusus (VIP grandstand), serta monetisasi konten digital perhelatan agar masuk menjadi PAD secara transparan.

"Dengan potensi kunjungan ratusan ribu orang dan paparan media yang tinggi, Pacu Jalur sangat layak mendanai dirinya sendiri bahkan menyumbang PAD yang besar bagi daerah, asalkan dikelola secara akuntabel dan lepas dari pola 'meminta-minta'," tegas Riduan.

Perspektif lain disampaikan mantan birokrat Kuansing, Chaidir Arifin. Ia menekankan pentingnya mentransformasi Festival Pacu Jalur dari sekadar pesta budaya lokal menjadi industri pariwisata terpadu yang berfungsi sebagai lokomotif ekonomi kerakyatan.

Menurut Chaidir, mendunianya Pacu Jalur—yang ditandai oleh tingginya perhatian di media sosial dan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara—harus ditangkap oleh semua pemangku kepentingan di bawah koordinasi pemerintah daerah secara futuristik.

"Dahulu Festival Pacu Jalur cenderung diproduksi dan dikonsumsi sendiri sebagai tradisi etnik lokal, sehingga dampak penyebarannya (spread effect) terhadap perekonomian belum terkondisikan. Sekarang momentumnya menjadi industri pariwisata yang mampu menghasilkan devisa maupun PAD," kata Chaidir.

Ia menilai Pacu Jalur tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus diintegrasikan dengan potensi wisata budaya dan alam Kuansing lainnya, seperti kawasan Rumah Godang adat, kesenian lokal, tradisi berburu hama babi, hingga destinasi alam seperti Air Terjun Guruh Gemurai, Air Terjun 7 Tingkat Batang Koban, Danau Kebun Nopi, dan pemandian air panas.

Sebagai lokomotif ekonomi, kata Chaidir, sektor pariwisata diharapkan mampu mengungkit industri penunjang seperti perhotelan, homestay, transportasi, kuliner, kerajinan tangan, pertunjukan seni, hingga penyediaan pemandu wisata yang representatif.

"Wadah usaha ini harus dikondisikan secara terprogram melalui kebijakan pemda dan pembinaan organisasi terkait. Sekarang tinggal menunggu kebijakan daerah yang berani menjadikan peluang ini sebagai tantangan nyata," ujar Chaidir. (***)