RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai langkah antisipasi lonjakan titik panas. Selain menyiagakan personel dan armada helikopter, pemprov juga mengoperasikan teknologi modifikasi cuaca untuk menekan risiko bencana ekologis tersebut.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya bertumpu pada tindakan hukum atau larangan semata. Pemprov mendorong pendekatan yang memberi manfaat ekonomi langsung bagi warga sekitar kawasan rawan melalui konsep Green for Riau.

"Pencegahan karhutla tidak cukup hanya dengan larangan dan sanksi. Pemanfaatan kawasan gambut secara bijak harus menjadi solusi alternatif agar masyarakat tetap bisa sejahtera tanpa merusak lingkungan," ujar SF Hariyanto saat menghadiri Pekan Rakyat Lingkungan Hidup di Balai Adat LAM Riau, Jumat (21/8).

SF Hariyanto berharap ajang yang digagas WALHI Riau tersebut melahirkan rekomendasi konkret untuk memperkuat formulasi kebijakan daerah.

"Dari pertemuan ini, Pekan Rakyat Lingkungan Hidup bisa digunakan untuk memperkuat kebijakan perlindungan ekologis, sekaligus menyempurnakan program penghijauan di Riau," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup RI, Mohammad Jumhur Hidayat, menilai Riau memiliki peran strategis sebagai laboratorium gagasan pengelolaan lingkungan nasional.

"Saya beberapa kali ke Riau karena daya tarik untuk mendapatkan ide dan gagasan di daerah ini sangat banyak," kata Mohammad Jumhur Hidayat.

Ia optimistis sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan organisasi sipil di Riau mampu menghasilkan formula pencegahan karhutla yang dapat direplikasi di wilayah lain. (Bil)