Laporan: Hendrianto.

RIAUIN.COM— Peresmian Sekolah Rakyat Terintegrasi I Kuantan Singingi (Kuansing) yang menampung 392 siswa dari berbagai wilayah Riau menuai sorotan terkait ketepatan sasaran penerima manfaat.

Program yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto untuk pengentasan kemiskinan ekstrem tersebut disinyalir terindikasi praktik nepotisme dalam proses penyeleksiannya.

Berdasarkan informasi di lapangan, sejumlah siswa yang diterima teridentifikasi sebagai anggota keluarga dekat dari oknum kepala desa (kades) di wilayah Kuansing dengan latar belakang ekonomi yang tergolong mampu. Kondisi ini memperkuat dugaan penyimpangan kriteria kelayakan peserta.

Hingga saat ini, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial setempat belum mempublikasikan indikator acuan penyeleksian, seperti Desil Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Pemda Kuansing juga tidak menggelar uji publik sebelum penetapan final siswa, sehingga membuka celah manipulasi dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Ketua LSM Permata Kuansing, Junaidi Affandi, mendesak Pemda Kuansing membuka secara transparan profil ekonomi 392 siswa terpilih.

Menurutnya, pembiaran terhadap ketidakpatuhan kriteria ini merugikan hak anak-anak dari keluarga buruh dan petani miskin yang seharusnya menjadi prioritas utama.

Menanggapi desakan tersebut, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kuansing, Muradi, menyatakan akan mengevaluasi seluruh skema penerimaan siswa.

Pemda Kuansing berjanji memperketat verifikasi data lapangan serta membuka akses informasi publik secara komprehensif pada gelombang seleksi berikutnya.

Di sisi lain, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi I Kuansing, Ziyadul Kamal, memastikan kesiapan jajarannya dalam menjalankan proses belajar mengajar bagi siswa yang telah terdaftar. (***)