Laporan: Hendrianto.

RIAUIN.COM— Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melayangkan permohonan dukungan percepatan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar kepada Pemerintah Pusat. Langkah jemput bola ini ditempuh guna mengurai ketimpangan pembangunan konektivitas, membenahi fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta memulihkan perekonomian warga di wilayah yang rentan terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan.

Pelaksana Tugas Bupati Kuantan Singingi Muklisin menyampaikan berkas usulan strategis tersebut saat menyambangi kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/10/2026). Rombongan pemerintah daerah membawa sedikitnya delapan poin prioritas pembangunan yang dinilai mendesak bagi akselerasi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

Langkah diplomasi pembangunan ini menjadi gambaran dinamika daerah yang tengah mengadu nasib ke pusat kekuasaan. Di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ketergantungan pada dukungan fiskal nasional serta alokasi Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) masih menjadi tumpuan utama penataan infrastruktur kewilayahan.

"Kami hadir langsung mengajukan program pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor prioritas. Ini yang kami usulkan dan perjuangkan saat ini demi kebutuhan mendesak masyarakat Kuantan Singingi," ujar Muklisin saat berada di kompleks Istana Kepresidenan.

Sektor konektivitas darat menjadi poin penting dalam berkas pengajuan tersebut. Pemkab Kuantan Singingi mendorong percepatan integrasi jaringan jalan yang mencakup penanganan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, hingga akses jalan tol dan pembenahan jembatan penghubung antarwilayah.

Aksesibilitas jalan yang memadai dinilai menjadi kunci utama untuk menekan biaya logistik kawasan perkebunan dan pertanian yang menjadi urat nadi perekonomian lokal. Tanpa konektivitas yang solid, komoditas unggulan daerah berisiko mengalami hambatan distribusi menuju pasar regional maupun nasional.

Selain aksesibilitas jalan, Pemkab Kuantan Singingi menyoroti pengembangan kawasan terpadu Water Front City Narosa. Penataan tepi sungai ini diproyeksikan tidak hanya sebagai pelindung sempadan air, tetapi juga menjadi simpul pertumbuhan ekonomi baru berbasis pariwisata dan kebudayaan lokal.

Pada sektor pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana sekolah masih menjadi tantangan mendasar. Pemkab Kuansing mengajukan perbaikan menyeluruh dengan mengusulkan rehabilitasi bagi 400 gedung sekolah yang tersebar di berbagai wilayah. Bersamaan dengan itu, daerah mendorong peningkatkan mutu melalui pengusulan kehadiran Sekolah Nasional Terintegrasi dan Sekolah Garuda.

Sektor kesehatan juga tak luput dari pembenahan. Rombongan pemerintah daerah mengajukan peningkatan status RSUD menjadi Kelas D, rehabilitasi fisik bagi 20 unit puskesmas, serta pemenuhan alat-alat kesehatan modern untuk menunjang mutu pelayanan medis dasar di tingkat kecamatan.

Pembenahan sarana kesehatan ini diharapkan dapat memangkas jarak tempuh warga dalam mendapatkan layanan rujukan medis, yang selama ini kerap terkendala keterbatasan fasilitas di tingkat lokal.

Sedangkan di sektor ekonomi kerakyatan, kata Mukhlisin, usulan difokuskan pada penguatan produksi pertanian dan perkebunan. Pemkab Kuansing memohon dukungan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) guna meningkatkan produktivitas lahan petani.

Sementara pada sektor perkebunan, daerah mengajukan alokasi dana peremajaan tanaman (replanting), pembukaan dan pembenahan jalan produksi, serta alokasi beasiswa bagi anak-anak petani. Skema ini dirancang untuk menjaga keberlanjutan regenerasi petani sekaligus menopang struktur ekonomi keluarga perkebun di daerah.

Kunjungan ini juga membawa agenda resiliensi lingkungan. Sebagai wilayah yang berada dalam koridor rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemkab Kuansing mengajukan bantuan penanganan dampak karhutla secara komprehensif.

Bencana ekologis tahunan ini tak hanya merusak ekosistem lokal, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi serta menurunkan kualitas kesehatan masyarakat secara signifikan.

Seluruh usulan strategis ini bermuara pada permohonan optimalisasi skema Transfer Keuangan ke Daerah (TKD). Dukungan porsi alokasi dari APBN dipandang sebagai stimulus kunci agar program-program pembangunan yang dirancang tidak terhenti akibat keterbatasan ruang fiskal daerah. (***)