Oleh: Hendrianto.

POLITIK Kuansing ini memang unik. Luar biasa liatnya.

Bayangkan, surat dari Jakarta sudah turun berbulan-bulan lalu. Surat sakti Nomor 01-003/A/MK-GERINDRA/2025 tertanggal 17 Januari 2025 itu jelas-jelas ditandatangani Habiburrokhman dan M. Maulana Bungaran. Isinya tegas menyatakan bahwa tidak ada sengketa di Mahkamah Partai. Gugatan Juprizal sudah diabaikan. Selesai. Finish.

Secara administratif, jalan untuk Reky Fitro harusnya sudah lempang sejak awal tahun. Dasar hukumnya mutlak, yaitu Surat Keputusan (SK) DPP Gerindra Nomor 10-0654/KPTS/DPP-Gerindra/2024 yang diteken langsung oleh Prabowo Subianto.

Imrialis, Sekretaris DPC Gerindra Kuansing, sampai berbusa-busa meminta Juprizal legowo. "Jangan hambat Banmus, kasihan lembaga wakil rakyat," katanya waktu itu.

Menghambat SK Prabowo dan Ahmad Muzani, menurutnya, sama saja dengan menyundul tembok.

Namun faktanya, sampai hari ini Juprizal masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kuansing. Masih dia yang memegang palu sidang. Sakti betul. Sebagai sesama kader Gerindra, Juprizal rupanya punya napas yang sangat panjang untuk bertahan di kursi empuk itu dengan dalih menunggu kejelasan, membuat agenda dewan tersandera mirip rante sepeda kurang oli.

Lalu, datanglah badai akhir Juni kemarin.

Sang pelindung politik Juprizal, Bupati Suhardiman Amby—yang sebelum dipecat partai merupakan Ketua DPC Gerindra Kuansing—dicokok KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kasus suap jual-beli jabatan. Kuansing langsung geger, warung kopi heboh.

Di sinilah titik balik bagi nasib Reky Fitro pasca-OTT Bupati itu, sekaligus kepastian jadwal pelantikannya. Reky sendiri adalah sosok yang ditunjuk pusat untuk menakhodai Gerindra Kuansing sebagai Ketua DPC setelah Suhardiman Amby didepak.

Logikanya, OTT KPK ini akan menjadi game changer.

Selama ini, Juprizal bisa bertahan tentu karena konstelasi politik lokal masih mendukungnya. Ada poros kekuatan di daerah yang membuatnya tetap kokoh di kursi ketua, meski Jakarta sudah berteriak minta ganti. Salah satu tiang pancang kekuatan itu, suka atau tidak, adalah sang mantan Ketua Gerindra yang jadi Bupati tersebut.

Sekarang, begitu Suhardiman Amby diangkut ke Jakarta dan pakai rompi oranye, tiang pancang itu roboh. Faksi yang selama ini membentengi Juprizal di internal dewan otomatis goyah. Mereka kehilangan jangkar utamanya. Ibarat main catur, benteng pelindungnya sudah dimakan lawan. Juprizal kini sendirian di atas papan.

Secara psikologis, peta kekuatan di DPRD Kuansing langsung bergeser. Anggota dewan yang kemarin-kemarin mungkin ragu atau memilih "main aman", kini pasti berpikir ulang. Menunda-nunda pelantikan Reky Fitro selaku Ketua DPC Gerindra yang baru di tengah situasi daerah yang sedang krisis pimpinan pasca-OTT tentu bukan langkah yang bijak. Daerah butuh stabilitas, legislatif tidak boleh ikut-ikutan lumpuh setelah eksekutifnya kena hantam KPK.

DPC Gerindra Kuansing di bawah komando Reky Fitro dipastikan akan memanfaatkan momentum ini untuk menekan pedal gas sedalam-dalamnya. Mereka punya peluru penuh sekarang: surat Mahkamah Partai ada, SK Prabowo ada, dan penghalang utamanya sudah "diangkut" ke Jakarta.

Korelasinya sangat kuat bahwa OTT Bupati ini menjadi katalisator yang mempercepat hitung mundur akhir masa jabatan Juprizal. Tameng politiknya di daerah sudah gembos.

Sekarang tinggal adu cepat di Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kuansing. Jika Gerindra berhasil menjebol kebuntuan di Banmus pasca-OTT ini, maka agenda paripurna pengucapan sumpah Reky Fitro hanya tinggal menghitung hari. Penonton di warung kopi sudah bosan melihat drama tarik-ulur ini.

Juprizal mungkin masih duduk di kursi ketua hari ini. Tapi semua orang tahu, dia sedang memimpin di waktu cedera (injury time). Angin buritan kini sedang meniup layar perahu sang Ketua DPC yang baru, Reky Fitro, menuju kursi nomor satu di dewan Kuansing.

Kita yang di warung kopi tinggal memesan pisang goreng dan segelas kopi hitam lagi, sambil menonton ketukan palu terakhir. (***) 
 

(Penulis merupakan jurnalis di riauin.com)