Oleh: Hendrianto. 
Selasa: 04:08:2026.

PEMERINTAH daerah itu kadang mirip sopir angkot gaek. Mobilnya mogok. Karburatornya kotor. Bensinnya habis.

Bukannya cari teknisi, atau minimal beli bensin, mereka malah kompak turun. Eksekutif di kiri, legislatif di kanan. Lalu... dorong!

Satu, dua, tiga... heehhh!

Muka merah padam. Keringat mengucur deras sampai ke celana dalam. Berjalan sepuluh meter, napas sudah tinggal satu-satu. Mobilnya sempat berjalan sedikit. Begitu dorongan dilepas, blek. Mogok lagi.

Capek luar biasa. Hasilnya nol besar.

Kondisi fiskal Kabupaten Kuansing saat ini persis seperti itu. Anggaran seret. Transfer dari pusat makin menguncup. Tapi gaya mengurus daerahnya masih gaya "mendorong mobil mogok". Menguras tenaga, tapi tak pernah benar-benar melaju.

Padahal, yang bikin mobil itu jalan adalah 
mesinnya. Bukan dorongan ototnya.

Sungguh kasihan kalau melihat suasana rapat-rapat anggaran. Eksekutif datang membawa DPA. Legislatif duduk memegang pulpen. Lalu mereka berdebat soal angka-angka yang itu-itu saja.
Satu pihak minta potong lima ratus juta. Pihak lain menolak karena alasan operasional.

Sangat disayangkan, yang didebatkan hanya cara membagi piring yang makin mengecil. Tidak ada yang tergerak berpikir tentang cara membuat piring baru, atau sekadar membuat kuahnya lebih kental.

Eksekutif dan legislatif ini ibarat suami-istri dalam rumah tangga Kuansing. Kalau gaji suami lagi dipotong, istri tidak boleh cuma pandai mengomel atau menghemat garam. Suami juga tidak boleh pasrah meratapi nasib di sudut dapur.

Dua-duanya harus duduk bersama. Sambil ngopi. Mencari terobosan nyata agar dapur tetap ngepul.

Potensi Kuansing itu tidak kecil. Masalah utamanya terletak pada kegagalan mengolah potensi tersebut.

Tengok saja Pacu Jalur. Tiap tahun ribuan, bahkan ratusan ribu orang tumpah ruah. Sungai Kuantan riuh. Gelak tawa, sorak-sorai, pedagang kaki lima panen rezeki. Pesta rakyat yang luar biasa meriah.

Namun, begitu pendayung terakhir naik ke darat dan tenda-tenda dirapikan, kas daerah kembali hampa. Yang tersisa hanya sampah dan bekas jejak kaki.

Padahal Pacu Jalur itu daya tarik. Itu aset besar. Jika dikelola secara profesional—sponsor ekosistem ditata, retribusi terpadu disiapkan, Pacu Jalur bakal menjadi mesin cetak uang. Bukan sekadar hajatan hura-hura yang membuat APBD selalu nombok.

Sebenarnya, kran air PAD Kuansing itu tidak pernah benar-benar kering. Kran itu hanya tersumbat oleh cara berpikir lama, atau sengaja tidak dibuka karena malas mengurusnya.

Coba tengok air tanah yang diisap ribuan meter kubik tiap hari oleh pabrik-pabrik besar dan PKS. Bumi Kuansing yang diperas, airnya habis, tapi meteran pajaknya tidak pernah dipasang secara digital. Pemda hanya menerima laporan seadanya berbasis self-assessment dari pengusaha.

Sungguh kebiasaan yang teramat dermawan untuk ukuran daerah yang anggarannya sedang sekarat. Solusinya mudah. Pasang smart flow meter digital di tiap titik pengambilan air industri. Sambungkan langsung ke server Bapenda. Tutup celah main mata. Air yang dikeruk harus berubah jadi Rupiah untuk kas daerah.

Belum lagi bangunan-bangunan besar di dalam areal perkebunan swasta. Pabrik, mess karyawan, kantor divisi, sampai gudang pupuk. Sudahkah semuanya mengantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan membayar Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ke kas daerah?

Jangan-jangan, ruko kecil di tepi jalan pasar justru dikejar-kejar pajaknya, sementara bangunan pabrik megah di tengah kebun malah luput dari pandangan. Tim gabungan Pemda bersama ahli bangunan harus turun menyisir kawasan HGU.

Tagih kewajiban mereka. Ada potensi miliaran Rupiah yang mengendap di sana.

Lihat juga reklame dan papan iklan. Sistem lama yang cuma menunggu pemilik baliho datang melapor sudah sangat ketinggalan zaman. Petakan semua titik reklame memakai sistem GIS. Tempel QR Code di tiap papan iklan resmi. Kalau ada yang bodong, Pol PP tinggal tempel stiker "BELUM BAYAR PAJAK" atau langsung robohkan.

Aset tanah dan gedung milik Pemda juga sama tragisnya. Banyak yang tidur nyenyak, ditumbuhi semak belukar, dan hanya jadi beban biaya perawatan. 

Padahal kalau eksekutif dan legislatif kreatif, aset mangkrak itu bisa dilelang hak kelolanya ke pihak swasta lewat skema sewa atau Kerjasama Pemanfaatan. Ubah jadi pusat kuliner, rest area, atau kawasan bisnis. Gedung terawat, daerah dapat uang sewa saban tahun.

Bahkan katering skala besar penyedia makanan untuk ribuan buruh perusahaan sawit dan tambang pun punya potensi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 10 persen. Kuncinya cuma satu: Pemda mau tegas mewajibkan perusahaan melaporkan vendor mereka dan menerapkan pemotongan langsung.

Mesin pergerakan itu bernama inovasi.

Birokrasi tidak boleh lagi bekerja secara business as usual. Indikator keberhasilan OPD tidak boleh lagi diukur dari seberapa habis anggaran yang diserap, melainkan dari seberapa besar angka yang mampu dibawa masuk untuk daerah.

Legislatif pun demikian. Perda tidak boleh hanya berisi larangan atau aturan kaku. DPRD harus melahirkan Perda inisiatif yang memberi karpet merah bagi investasi yang memudahkan orang membuka usaha, bukan yang membuat pengusaha kapok sebelum melangkah.

Masyarakat sudah terlalu lama melihat para pejabat bertengkar di atas mobil yang mogok. Mereka lelah melihat pemandangan mandi keringat hanya untuk menggerakkan mobil beberapa meter.

Masyarakat ingin duduk nyaman di dalam mobil yang mesinnya menyala, AC-nya dingin, dan melaju kencang menuju kesejahteraan. Pilihannya tegas: mau berubah atau terus-terusan menjadi pendorong mobil mogok.

Kopi di cangkir sudah dingin. Ide untuk Kuansing tidak boleh ikut dingin. Mesin harus dinyalakan sekarang, atau semua harus bersiap mendorong mobil ini sampai ke ujung gang. (***)

(Penulis merupakan jjurnalis di riauin.com)