"Nanti harus dicek apakah laporannya menyangkut kasus pidana. LPSK harus koordinasi dengan pihak Propam dan lain-lain untuk melakukan asesmen ini," kata Hasto mengutip tempo.co.

Hasto menuturkan koordinasi dilakukan setelah Bripka Andry menyerahkan surat tanda terima laporan ke LPSK.

Namun LPSK belum bisa menerima permohonannya karena belum memiliki syarat materiil.

"Syarat formilnya sudah tapi syarat materiilnya yang belum dilengkapi," kata Hasto saat dihubungi, Jumat, 9 Juni 2023.

Hasto menjelaskan, syarat materiil yang dimaksud antara lain pemohon membuat laporan ke kepolisian. Laporan polisi itu bisa dijadikan syarat materiil agar LPSK bisa menindaklanjuti. Selain itu, syarat materiil terpenuhi apabila pemohon mendapat panggilan pemeriksaan kepolisian dalam kasus pidana. Sebab, kata Hasto, ranah LPSK adalah ranah pidana.

"Kalau sekarang ini yang beredar kan masih ranah etik atau disiplin ya. Kalau etik dan disiplin kan itu ranah internal Polri. Karena syarat materiilnya belum terpenuhi, ya kami belum bisa melakukan investigasi. Jadi penelaahan saja belum bisa dilakukan," ujar Hasto.

Untuk melengkapi syarat materiil tersebut, Bripka Andry pun membuat laporan Yanduan ke Propam Polri pada Senin, 19 Juni 2023. Didampingi ibunya, Andry menerima surat tanda terima laporan dari Yanduan Propam Polri.

Berdasarkan surat tanda terima Propam Polri, Bripka Andry melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kompol Petrus Hottiner Simamora, selaku Komandan Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Riau. Kompol Petrus diduga telah menerima sejumlah uang setoran dan memerintahkan bawahannya untuk mencari uang setoran.

Sementara itu, Bripka Andry mengatakan telah menyerahkan file digital surat tanda terima laporan Propam Polri ke LPSK melalui pesan WhatsApp segera setelah ia membuat laporan. Ia mengatakan LPSK telah menerima suratnya.

"Saya begitu sudah buat laporan Yanduan ke Mabes Polri, sudah saya kirim langsung via WhatsApp ke LPSK, dan dijawab oleh LPSK ‘masih kami cek dan kami telaah’," kata Andry.(*)