Ia menyoroti tantangan era digital native, di mana jumlah ponsel di Indonesia telah melampaui jumlah penduduk dan mayoritas masyarakat aktif bermedia sosial. Kondisi ini, kata dia, menuntut Polri untuk adaptif dan responsif terhadap perubahan yang berlangsung cepat dan masif.

Wakapolda juga mengingatkan tentang fenomena post-truth di ruang digital, di mana opini dan emosi kerap mengalahkan fakta. Menurutnya, berbagai narasi negatif di media sosial dapat memengaruhi persepsi publik apabila tidak diimbangi dengan kontra-narasi yang tepat dan berbasis data.

"Jangan biarkan narasi negatif mendominasi tanpa ada respons yang cepat dan kuat dari kita. Setiap personel Humas harus mampu mengemas kata-kata dan menyajikan data agar tidak terjadi salah persepsi di masyarakat," tegasnya.

Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi didampingi Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad dan sejumlah Pejabat Utama Polda Riau berfoto bersama seusai acara pembukaan. F: Humas Polda Riau

Sementara itu Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menyatakan bahwa pelatihan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kapasitas kehumasan di jajaran Polda Riau.

"Kami ingin humas Polda Riau tidak hanya responsif, tetapi juga adaptif terhadap perubahan zaman. Strategi Tridaya ini akan kami implementasikan secara bertahap," ujarnya.

Tridaya Manajemen Media: Strategi Terintegrasi bagi Humas Polri

Di hadapan para peserta, narasumber Eka Putra memaparkan konsep Tridaya yang menyatukan tiga bidang strategis kehumasan, yakni Pers dan Kewartawanan, Media Sosial, serta Pelayanan Publik.

"Manajemen media yang baik bukan sekadar alat pencitraan, tetapi fondasi utama membangun dan menjaga kepercayaan publik. Tanpa itu, kesuksesan penanganan kasus bisa tenggelam oleh narasi negatif," jelasnya.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau itu menggambarkan lanskap komunikasi di Riau yang memiliki karakteristik unik. Menurutnya, provinsi ini memiliki media lokal yang kuat, masyarakat digital yang aktif, serta budaya Melayu yang menjunjung tinggi komunikasi santun.

Namun, ia mengingatkan sejumlah tantangan besar yang membayangi. "Fragmentasi perhatian publik, hoaks yang menyebar lintas grup WhatsApp, ekspektasi respons instan—itu semua pekerjaan rumah kita bersama," kata Eka.

Ia menambahkan, isu-isu spesifik seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), konflik agraria, banjir musiman, hingga peredaran judi dan narkoba menjadi ujian tersendiri bagi humas kepolisian di daerah.

Dalam bidang pers dan kewartawanan, Eka menekankan pentingnya transformasi peran polisi dari sekadar sumber berita menjadi mitra narasi.

"Kita harus proaktif. Jangan menunggu kasus. Buat agenda berita positif secara rutin," tuturnya.

Ia merekomendasikan sejumlah langkah teknis, antara lain kebijakan satu pintu (one gate policy), pelatihan juru bicara yang menguasai substansi hukum dan teknik wawancara, serta kunjungan redaksi rutin ke media-media besar di Riau.

"Press kit digital yang selalu diperbarui, daftar Q&A antisipatif, dan kliping analisis sentimen media mingguan itu wajib," tegasnya.

Di ranah media sosial, Eka mendorong humas Polda Riau untuk tidak lagi sekadar menyiarkan informasi, tetapi bertransformasi menjadi pusat komunitas.

"Engagement dua arah, penangkalan hoaks secara real-time, dan humanisasi institusi adalah tujuan kita," jelasnya.

Ia memaparkan strategi berbasis platform. Instagram dan TikTok digunakan untuk konten edukasi singkat dan human interest. Facebook untuk informasi lengkap dan siaran langsung tanya jawab. Twitter (X) untuk respons cepat dan koreksi hoaks. YouTube untuk gelar wicara dan podcast Sapa Polisi Riau.

"Kolaborasi dengan influencer dan komunitas lokal juga sangat penting. Ajak influencer Melayu Riau untuk kampanye keselamatan berkendara. Gandeng komunitas pecinta alam untuk edukasi karhutla," imbuhnya.

Pada bidang ketiga, Eka memperkenalkan filosofi baru: dari sekadar pemberi informasi menjadi penyelesai masalah.

"Masyarakat tidak hanya butuh tahu prosedur, mereka butuh solusi," katanya.

Ia mencontohkan penyederhanaan informasi prosedur pembuatan SKCK, SIM, dan laporan polisi ke dalam infografis berbahasa lokal Melayu Riau yang mudah dipahami.

"Buat yang sederhana, mudah dicerna, dan sebarluaskan," ujarnya.

Eka juga mengusulkan penyediaan satu nomor tunggal atau layanan chatbot WhatsApp resmi untuk menampung seluruh pertanyaan layanan masyarakat, serta program roadshow Polisi Menyapa ke pasar, kelurahan, dan pesantren. - vit