Laporan: Hendrianto.

RIAUIN.COM— Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suluh Kuansing mengingatkan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Mukhlisin, untuk berhati-hati terhadap orang-orang di lingkaran terdekatnya.

Peringatan ini disampaikan agar roda pemerintahan baru tidak kembali terperosok ke dalam lubang yang sama pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati nonaktif Suhardiman Amby.

Ketua LSM Suluh Kuansing, Nerdi Wantomes, S.H., menegaskan bahwa momentum transisi kepemimpinan ini harus menjadi ajang pembersihan birokrasi. Ia meminta Mukhlisin belajar dari kesalahan masa lalu dan mengantisipasi kehadiran oknum-oknum yang kerap berperan ganda sebagai "tukang jilat" di lingkungan kekuasaan.

"Kami mengingatkan Plt Bupati agar belajar dari kesalahan terdahulu. Jangan sampai pemimpin Kuansing terperosok ke lubang yang sama. Oleh karena itu, Pak Mukhlisin harus ekstra hati-hati dengan orang-orang di sekitarnya, apalagi mereka yang mulai menaruh pamrih dengan cara menjilat," ujar Nerdi kepada wartawan di Teluk Kuantan, Senin (13/7/2027).

Menurut Nerdi, kehadiran para penjilat politik di lingkaran kepala daerah biasanya membawa misi tersembunyi yang berorientasi pada keuntungan pribadi atau kelompok, bukan demi kemaslahatan daerah. Pola ini dinilai sering menjadi pemicu kaburnya objektivitas seorang pemimpin dalam mengambil kebijakan.

"Biasanya, para penjilat ini memiliki tujuan tertentu. Intinya adalah keuntungan pribadi mereka, bukan keuntungan daerah. Tidak jarang, cara-cara seperti ini digunakan untuk menyembunyikan kesalahan atau kelalaian kerja. Dengan menjilat, mereka berharap kesalahan tersebut bisa ditutupi oleh kedekatan dengan pimpinan," lanjutnya.

Harapan senada juga disuarakan oleh elemen masyarakat Kuansing lainnya. Warga berharap Plt Bupati Mukhlisin dapat menyaring setiap informasi secara objektif dan tidak terjebak dalam budaya laporan "asal bapak senang" demi memulihkan integritas daerah.

Sementara itu, dorongan untuk memperketat pengawasan publik juga datang dari LSM Permata Kuansing. Ketua LSM Permata Kuansing, Junaidi Affandi, meminta masyarakat Kuansing ke depan harus bersikap lebih kritis dan berani mengawal jalannya pemerintahan.

Junaidi menegaskan, jika masyarakat menemukan adanya indikasi pelanggaran hukum atau penyelewengan dalam birokrasi, mereka tidak boleh ragu untuk berbicara dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

"Kalau kita diam, lalu siapa yang akan mengawasi?" pungkas Junaidi. (***)