RIAUIN.COM - Komisi III DPRD Riau mendorong penerapan sanksi tegas berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau jika target pendapatan daerah untuk APBD 2027 tidak tercapai.

Langkah tegas ini dimunculkan akibat lambatnya kinerja aparatur dalam mengejar potensi penerimaan daerah yang dinilai sangat melimpah. Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri menyoroti masih lebarnya kesenjangan antara potensi pendapatan riil dengan realisasi di lapangan.

"Kalau ini tidak tercapai, memang harus diberikan sanksi, dipotong TPP-TPP pejabatnya. Supaya ada konsekuensi tanggung jawab terhadap hal yang tidak maksimal," tegas Edi Basri saat ditemui di Gedung DPRD Riau, Selasa (1/9/2026).

Edi Basri menilai instrumen pendukung peningkatan penerimaan daerah sebenarnya sudah memadai. Namun, masalah utama terletak pada lambatnya eksekusi dari badan atau organisasi perangkat daerah yang membidangi pendapatan.

Beberapa sektor potensial yang dinilai belum tergarap optimal meliputi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta proses balik nama kendaraan. Ketertiban administrasi balik nama kendaraan diyakini dapat langsung mendongkrak penerimaan pajak secara signifikan.

"Potensi kita besar, cuma kinerja masih lambat. Instrumen kita sudah bagus, tinggal bagaimana kinerja orang ini bisa kita dorong semaksimal mungkin," ujar Edi Basri.

Atas dasar besarnya potensi tersebut, Komisi III DPRD Riau menilai target APBD Riau 2027 senilai Rp10 triliun masih terlalu rendah dan berada pada tingkat moderat. Edi Basri optimistis pendapatan daerah sebenarnya mampu menyentuh angka Rp12 triliun hingga Rp15 triliun apabila satgas dan instansi terkait bekerja secara agresif.

"Rp10 triliun itu masih moderat. Optimisnya Rp12 triliun harusnya. Kalau mau optimisnya Rp15 triliun, ini bukan hayalan karena kita melihat potensi," kata Edi Basri. (*)