RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan akan menjatuhkan sanksi hukum bagi siapa saja yang terbukti membuka lahan dengan cara membakar. Penegakan aturan ini menjadi salah satu agenda utama yang bakal disepakati dalam rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh kepala desa se-Riau pada pertengahan September 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengutarakan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak bisa hanya mengandalkan penanggulangan saat api sudah membesar. Keterlibatan aparatur hingga tingkat desa menjadi kunci utama pengawasan di lapangan.

"Kita merencanakan pelaksanaan rapat koordinasi bersama seluruh desa di Riau ini pada pertengahan bulan September mendatang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk merespons kondisi kebakaran hutan dan lahan di Riau saat ini yang dapat diatasi dengan baik," kata SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Senin (31/8/2026).

Menurutnya, Pemprov Riau sebelumnya telah menandatangani maklumat penanggulangan karhutla bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR). Komitmen tersebut kini direalisasikan ke tingkat bawah melalui deklarasi bersama yang melibatkan pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, hingga Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

"Isinya adalah komitmen untuk mengimbau serta melarang keras masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Deklarasi ini juga memuat kejelasan sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggar," tegas SF Hariyanto.

Langkah preventif ini diambil mengingat dampak destruktif dari pembakaran lahan jauh lebih besar daripada potensi keuntungan ekonomis yang didapat perorangan. Selain merusak ekosistem, asap karhutla berpotensi memicu krisis kesehatan dan mengganggu hubungan diplomatik antarnegara.

"Langkah ini penting karena dampak kerugian akibat karhutla jauh lebih besar daripada manfaatnya. Jika lahan terbakar, aktivitas masyarakat dan sekolah menjadi terganggu, kasus penyakit ISPA meningkat tajam, bahkan hubungan dengan negara tetangga ikut terdampak akibat asap," ujarnya.

SF Hariyanto berharap rakor mendatang menjadi momentum untuk menyatukan pola pikir seluruh elemen pemerintahan dari pusat hingga ke pelosok desa.

"Sehingga, itulah tujuan kami melaksanakan rakor tersebut. Nanti juga direncanakan ada beberapa menteri yang akan menjadi narasumber kegiatan rapat koordinasi ini," tuturnya. (Bil)