Tapi tahukan Anda bahwa sebenarnya dia pernah punya kesempatan emas untuk langsung menjadi presiden tanpa melalui proses demokrasi, namun kesempatan itu tidak diambilnya. Mungkin karena dulu dia berdoa hanya menjadi pendamping presiden, bukan menjadi presiden. 

Wiranto lahir pada tanggal 4 April 1947 di Yogyakarta. Ia adalah anak keenam dari sembilan bersaudara. Ayahnya, R Wirowijoto, adalah seorang guru sekolah dasar, sementara ibunya, Suwarsijah, adalah ibu rumah tangga. 

Karena agresi militer Belanda kedua, keluarganya pindah ke Surakarta, Wiranto menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dan menengahnya di sana. Ia lulus dari SMA Negeri 4 Surakarta pada usia 17 tahun. Kemudian, Wiranto mendaftar ke Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang dan lulus pada tahun 1968.

Setelah lulus dari AMN, Wiranto memulai karier militernya di korps infantri. Namanya mulai dikenal saat menjadi ajudan Presiden Soeharto selama empat tahun antara 1989-1993. Karier militernya terus meningkat, dan ia menduduki berbagai posisi penting, termasuk Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) pada tahun 1996.

Pada tahun 1998, Wiranto ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Panglima ABRI terakhir. Dan inilah masa-masa genting Indonesia, Soeharto goyang akibat krisis finasial dan kemuakan rakyat yang bosan dengan kekuasaan diktatornya selama 32 tahun. 

Demonstrasi mahasiswa mengguncang pemerintahan Orde Baru, Soeharto semakin di ujung tanduk. Dan di saat menjadi Panglima ABRI inilah Wiranto punya kesempatan unuk mengambil alih kekuasaan. 

Dengan jabatannya itu, dia memiliki segala sumber daya untuk mengambil alih kekuasaan. Dia punya kekuatan pasukan dan senjata, dan Wiranto sangat mampu untuk melakukan itu.

Minggu-minggu terakhir menjelang Soeharto tumbang, situasi sangat menegangkan dan penuh ketidakpastian. Dinamika di lapangan bergulir cepat. Bahkan, intelijen sehebat apa pun tidak dapat mengantisipasinya. Tuntutan masyarakat terus meningkat tak terkejar oleh respons pemerintah yang kelihatan selalu terlambat.

Begitulah situasi Indonesia jelang jatuhnya rezim Orde Baru, 21 Mei 1998, yang digambarkan oleh Wiranto dalam bukunya, Bersaksi di Tengah Badai. Isu dan desas-desus datang berlombang membuat situasi di tataran bawah menjadi semakin panas. Ketegangan meningkat, dan keadaan semakin sulit dikendalikan.

Isu-isu seputar kapan Soeharto berhenti sebagai Presiden, perombakan kabinet, bahkan kudeta ABRI berkembang di tengah masyarakat pada pertengahan Mei 1998 itu.

15 Mei 1998, Soeharto kembali dari MEsir usai kunjungan kenegaran, dia lantas segera memanggil para menteri untuk mengkordinasikan kondisi Tanah Air. Rapat itu dihadiri Menko Polhukam Feisal Tanjung, Mendagri R Hartono, Mensesneg, Menteri Kehakiman, Menteri Penerangan, Kepala Bakin, Jaksa Agung, dan Wiranto sendiri.

Dalam pertemuan itu, Soeharto meminta laporan perkembangan terakhir, terutama selama dirinya di luar negeri. Wiranto mengatakan, saat itu ada hal yang tidak tersiar ke publik, yakni keinginan Soeharto menggunakan Tap MPR No V/1998, Ketetapan ini mengatur pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden dalam situasi tertentu.

Ketika itu situasi nasional memang sedang genting. Dan Soeharto punya kewenangan khusus sebagai mandataris MPR untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Soeharto berencana membentuk badan baru semacam Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. 

Soeharto ketika itu mengatakan, komando Operasi itu tidak akan dipimpin Menhankam/Panglima ABRI karena sudah banyak tugas yang harus diemban oleh Wiranto. Saat itu Soeharto tidak memberikan penjelasan lanjutan, dan pertemuan selesai. 

Tapi tiga hari kemudian, 18 Mei 1998, 5 hari sebelum dirinya lengser, Soeharto memanggil WIranto ke Cendana. Rupanya Sang Presiden telah mengeluarkan surat instruksi presiden untuk WIranto. 

Inpres nomor 16/1998 itu isinya adalah mengangkat Menhankam/Panglima ABRI sebagai Panglima Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional. Wakilnya adalah Kepala Staf TNI AD. 

Ada beberapa hal krusial sebagai tambahan kewenangan yang dimiliki Wiranto sebagai Panglima TNI dan Komando Operasi. Pertama, Wiranto punya kewenangan menentukan kebijakan tingkat nasional untuk menghadapi krisis. 

Kedua, Wiranto dapat mengambil langkah apapun untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban.  Ketiga, para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah pusat dan daerah wajib membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Komando Operasi tersebut. Wiranto mengaku terkejut ketika inpres tersebut diserahkan Soeharto kepadanya pada tanggal 20 Mei malam. 

Ini semacam Supersemar, Surat Perintah Sebelas Maret yang diberikan Sukarno kepada Soeharto di tahun 1966. Saat itu Sukarno memberi kewenangan kepada Soeharto selaku Pangkopkamtib untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna mengatasi situasi keamanan yang buruk.

Dan Inpres yang diberikan Soeharto untuk Wiranto sama seperti itu. Sebuah surat perintah yang memiliki kewenangan sangat besar dan membuka peluang untuk mengambil alih kekuasaan.

"Surat ini akan digunakan atau tidak, terserah kepada kamu," begitu ucap Soeharto kepada Wiranto ketika itu. Wiranto mengaku kaget saat mendengar kata-kata Presiden. Saat itu, dia langsung menjawab akan mempelajarinya. 

Wiranto merasa, pernyataan Soeharto tidak lazim saat menyerahkan inpres tersebut. Pasalnya, dalam kemiliteran, atasan lazimnya tidak pernah memberi pilihan tapi langsung perintah untuk melaksanakan. 

Tapi karena Soeharto memberi pesan yang agak lain itu, nampaknya Soeharto ingin agar Wiranto mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan langsung menjalankan perintah itu. 

Dalam perjalanan dari Cendana ke Mabes ABRI di Jalan Merdeka Barat, Wiranto dengan cepat mempelajari dan menganalisis instruksi presiden yang mirip dengan Supersemar itu. 

Saat itu Wiranto berpikir jika dia menggunakan Inpres ini, dia bisa langsung mengumumkan darurat militer dan melakukan tindakan represif untuk mengatasi keadaan. Dan kemudian mengambil alih kekuasaan dan menjadi Presiden menggantikan Soeharto.

Tapi kemudian Wiranto berpikir jika keputusan itu yang dia ambil, maka akan terjadi chaos dan pertumpahan darah yang cukup besar. Setelah darurat militer diumumkan, ABRI akan mengosongkan gedung DPR/MPR yang saat itu sedang diduduki Mahasiswa.

Wiranto mengaku sempat bertanya kepada stafnya, berapa perkiraan korban jika ABRI mengosongkan gedung DPR/MPR dari kelompok demonstran. Jawaban yang diterima Wiranto saat itu, antara 200 sampai 250 orang akan mati. 

Dengan analisis cepat ini, akhirnya sebelum sampai di Mabes ABRI, Wiranto telah mempunyai keputusan. Dia tidak akan menggunakan Inpres dari Presiden Soeharto itu. 

Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat sebagai Kassospol ABRI mendengar kabar ini, dan kemudian bertanya kepada Wiranto.  'Apakah Panglima akan mengambil alih?'" 

Dengan tegas Wiranto menjawab, Tidak. Wiranto memastikan bahwa ABRI akan mengantarkan proses pergantian pemerintah secara konstitusional. Mendengar jawaban Panglimanya itu, secara spontan para para perwira tinggi di Mabes ABRI langsung menyalaminya. 

Setelah mengambil keputusan itu, pada malam harinya, Wiranto menyusun pidatoyang akan disampaikannya jika ada pergantian kekuasaan nantinya. Pada 21 Mei pagi, Wiranto sempat menunjukkan inpres tersebut kepada Wakil Presiden BJ Habibie.  

Wiranto merasa perlu menginformasikan hal tersebut kepada Habibie. Karena jika tak disampaikan bisa terjadi kesalahpahaman antara keduanya dan itu bisa membahayakan situasi negara. 

Wiranto menunjukkan kepada Habibie dia mendapat instruksi presiden dari Presiden Soeharto. Namun, dirinya memastikan tidak akan menggunakan cek kosong itu karena akan menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. 

Pada Kamis, 21 Mei, sekitar pukul 09.00 WIB, di ruang Credentials Room di Istana Merdeka, Presiden Soeharto mengumumkan, ia berhenti sebagai Presiden RI. Kemudian Wakil Presiden BJ Habibie membacakan sumpah jabatan menggantikan Soeharto.

Tak lama kemudian Panglima ABRI Jenderal Wiranto maju ke tengah Ruang Credential Istana Negara. Ia membawa secarik kertas, lalu membacakan pernyataan mewakili ABRI --Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

“Memahami situasi yang berkembang dan aspirasi masyarakat, ABRI mendukung dan menyambut baik permintaan berhenti Bapak Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Serta berdasarkan konstitusi, mendukung Wakil Presiden Bapak BJ Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia.”

Sepintas, kalimat yang diucapkan Wiranto terdengar wajar. Namun, ada makna yang dalam pada pernyataan penting itu. Di situ Wiranto seperti menekankan bahwa dia mendukung Habibie menjadi Presiden, militer patuh pada Presiden baru yang notabene dari sipil. 

Yang pasti kalimat itu seperti menekankna bahwa militer tidak akan melakukan kudeta. Hal ini menjadi penting diutarakan oleh Wiranto untuk memberi kepastian dan menenangkan mahasiswa dan masyarakat.  

Padahal jika dia mau mungkin saja saat itu dia bisa mengambil alih kekuasaan. Apalagi saat itu, Jenderal Wiranto adalah satu-satunya orang yang memiliki kekuatan cukup besar secara politik maupun militer.

Bertahun-tahun pascaperistiwa itu, Wiranto mengaku sering menerima masukan dan pertanyaan soal inpres tersebut. Sebagian masyarakat menilai, jika Wiranto mengambil alih kepemimpinan Soeharto, maka barangkali keadaan Indonesia tidak seperti sekarang. 

Secara spontan, Wiranto menjawab, 'Ya, benar sekali, barangkali keadaan tidak seperti sekarang, tetapi justru bisa lebih buruk lagi daripada sekarang," begitu kata Wiranto.

Wiranto menyatakan dirinya tidak menyesal sedikit pun dengan keputusannya tersebut. Dia menyebut itu adalah jalan terbaik bagi bangsa. Pembangunan bangsa harus dilakukan lewat proses demokrasi yang benar. (ejk)