RIAUIN.COM – Anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Partai Demokrat HM Sumardany menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak kepada masyarakat usai mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Demokrat di Pacitan, Jawa Timur, pada 6–8 Juli 2026. Forum tersebut menjadi ajang konsolidasi sekaligus penyusunan arah perjuangan partai dalam mendorong pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Anggota Komisi I DPRD Riau itu mengatakan, Bimtek membahas berbagai program strategis yang menjadi implementasi empat pilar pembangunan, yakni Pro-Growth (pertumbuhan ekonomi), Pro-Job (penciptaan lapangan kerja), Pro-Poor (pengentasan kemiskinan), dan Pro-Environment (pelestarian lingkungan).

Menurutnya, keempat pilar tersebut harus dioptimalkan dalam setiap kebijakan agar pembangunan yang dijalankan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain membahas arah pembangunan nasional, peserta Bimtek juga mendiskusikan sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pengembangan energi baru dan terbarukan, ekonomi hijau, kemajuan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pembangunan infrastruktur untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan memperluas investasi.

"Dalam kesempatan itu banyak hal yang didiskusikan, salah satunya bagaimana memperjuangkan, mendorong, dan mendukung program-program yang benar-benar pro-rakyat," ujar Sumardany.

Dia menegaskan, Fraksi Partai Demokrat mendukung keberlanjutan berbagai program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama dalam memperkuat perekonomian.

"Kami dari Fraksi Partai Demokrat sangat mendukung keberlanjutan program-program pro-rakyat, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memperkuat permodalan pelaku UMKM, serta pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja," katanya.

Di sektor pendidikan, Sumardany menilai peningkatan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), optimalisasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik menjadi langkah penting untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Sementara di bidang kesehatan, menurutnya, keberlanjutan program BPJS Kesehatan masih sangat dibutuhkan masyarakat. Hal yang sama juga berlaku bagi berbagai program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan bantuan sosial lainnya yang dinilai masih berperan menjaga daya beli masyarakat.

"Di bidang kesehatan, program BPJS masih sangat dibutuhkan masyarakat. Begitu juga dengan program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan berbagai bentuk bantuan sosial lainnya yang masih diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat," tambahnya.

Pembahasan dalam Bimtek juga mencakup persoalan ketenagakerjaan serta implementasi berbagai program strategis nasional di daerah. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi seluruh kader dan anggota Fraksi Partai Demokrat dari berbagai daerah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. -rls