Oleh: Hendrianto. 

INI tulisan gatal. Setajam judulnya: kalau harga BBM tidak naik, sapi kurban pun bisa jadi bahan kudis.
 

Maksudnya? Apa saja sekarang bisa digerogoti. Jadi bahan nyinyiran.

Ceritanya begini.

Kemarin-kemarin, dunia lagi pusing. Harga minyak mentah melonjak. Negara-negara tetangga pada menaikkan harga BBM. Netizen kita sudah bersiap-siap. Jari-jari mereka sudah gatal di atas kibor. Siap menerkam, siap membuli pemerintah kalau BBM ikut naik.

Eh, ternyata meleset. Di Indonesia, BBM subsidi diputuskan tidak naik.

Aman. Netizen yang sudah telanjur "pemanasan" akhirnya gigit jari. Panggung bulian yang sudah disiapkan mendadak sepi penonton. Mereka tidak punya bahan.

Tapi dasar politik netizen kita. Pokoknya harus ada yang dibuli. Dendam karena tidak bisa merundung soal BBM harus terlampiaskan.

Momen itu akhirnya datang juga: Hari Raya Kurban. Begitu ada kabar hewan kurban presiden disalurkan ke berbagai pelosok—dan kabarnya dianggarkan lewat APBN—langsung saja mak gragap.

Ramai-ramai jempol netizen menyerbu.
"Nah, ini dia bahannya!" Mungkin begitu pikir mereka.

Lalu mulailah narasi dibangun. Kurban dianggap pakai uang rakyat, dituduh pencitraan, dituduh tidak sah, macam-macam. Pokoknya, urusan sapi ini digerogoti sampai habis mirip penyakit kudis.

Urusan perut dibahas, urusan ibadah didebat.

Pertanyaannya: Boleh tidak sapi kurban presiden dianggarkan dari APBN? Sah tidak secara agama?
 

Ternyata, para pakar hukum Islam dan otoritas keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah memberikan penjelasan yang sangat klir.

Jawabannya: Boleh dan sangat sah.

Mari kita bedah dari sisi fikih Islam dulu.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Dr. KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa pengadaan hewan kurban oleh kepala negara menggunakan kas negara itu memiliki landasan sejarah yang kuat.

Dalam fikih, disunahkan bagi seorang pemimpin untuk membeli hewan kurban melalui Baitul Mal (kas negara).

Di era modern, APBN itu fungsinya ya sama dengan Baitul Mal. Jadi, kurban yang bersumber dari APBN pada hakikatnya adalah kurban atas nama negara yang ditujukan bagi kemaslahatan rakyat luas.

Dari sisi aturan negara juga klir. Dana tersebut bukan diambil sembarangan, melainkan lewat jalur resmi: skema Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres) di Kementerian Sekretariat Negara. Anggarannya legal dan diatur UU.

Dan ini bukan hal baru. Presiden-presiden dulu itu juga sama. Rutin kirim sapi ke seluruh pelosok Indonesia. Ada yang pakai dana pribadi, banyak juga yang protokoler kepresidenan alias anggaran negara.

Bedanya, dulu semua berjalan senyap. Tidak diumumkan secara transparan seperti sekarang karena media sosial belum se gahar sekarang. Rakyat di daerah terima daging, senang, selesai.

Sekarang zamannya beda. Semua serbaterbuka. Presiden sekarang kirim sapi, diumumkan. Tujuannya baik: akuntabilitas. Biar publik tahu sapi itu sampai ke daerah mana saja. Adil atau tidak distribusinya.

Tapi giliran dibuka biar transparan, malah jadi sasaran tembak. Ini ironi tingkat tinggi. Tidak transparan dituduh pelit atau tidak berkurban, begitu transparan langsung dicap pencitraan.

Waktu harga BBM berhasil ditahan agar rakyat tidak susah, mereka diam. Tidak ada yang memuji. Begitu giliran ada momen kurban yang tujuannya juga untuk menyenangkan rakyat kecil, malah dihujat habis-habis. Semua hal ditarik ke urusan politik.

Heran. 
.
Pakar Hukum Islam sekaligus Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, sempat menyarankan, biar netizen tidak kerancuan, istilah "Sapi Kurban Presiden" itu mungkin lebih pas disebut "Program Bantuan Sosial Negara Momen Iduladha".

Logikanya sama dengan bansos. Negara menggunakan dana publik untuk memfasilitasi kebutuhan publik, termasuk menyemarakkan syiar keagamaan dan membantu gizi masyarakat bawah.

Sebab, yang menikmati daging sapi itu siapa? Ya masyarakat bawah. Rakyat kecil yang mungkin setahun sekali baru bisa merasakan daging empuk.

Mereka tidak peduli itu anggaran dari mana atau pencitraan siapa. Yang penting, tungku di dapur bisa mengepul. Nyata manfaatnya.

Tapi di media sosial, suasananya kering. Isinya hanya dendam politik yang dipelihara. Kalau tidak bisa membuli soal BBM, soal sapi pun jadilah.

Lama-lama kita lelah. Polarisasi ini bikin kita kehilangan objektivitas. Kita jadi tidak bisa lagi membedakan mana kritik kebijakan yang substansial—seperti soal BBM—dan mana yang cuma nyinyir karena kehabisan bahan obrolan atau benci personal.

Kritik pemerintah itu wajib. Harus. Negara butuh kontrol. Tapi kalau motifnya cuma karena "pokoknya harus membuli" dan semua hal disamaratakan, kita sedang sakit.

Penyakitnya mirip kudis: gatal ingin terus menggaruk, padahal yang digaruk akhirnya luka sendiri.

Boleh beda pilihan politik. Tapi jangan sampai kebencian membuat mata kita rabun, lalu gagal melihat kebaikan yang nyata-nyata masuk ke piring rakyat kecil.

Mari waras sedikit. Potong sapinya, buang kudis politiknya. (***)

(Penulis merupakan jurnalis di riauin.com)