Kata dia, PT DSI mengklaim lahan tersebut masuk dalam izin pelepasan kawasan miliknya dan telah dieksekusi oleh PN Siak pada 12 Desember 2022 lalu.

"Hingga saat ini kami belum menerima ganti rugi. Kami tidak menerima berita acara eksekusi dari PN Siak," ucap M Dasrin.

Dasrin mengungkapkan, beberapa waktu lalu, Kapolda Riau yang terdahulu, Irjen Agung Setya Imam Effendi pernah menolak memberikan pengawalan terhadap proses eksekusi yang akan dilakukan PN Siak.

"Alasannya adalah, di dalam lokasi yang akan dieksekusi itu ada lahan milik pihak lain yang tidak termasuk dalam sengketa antara PT DSI dan PT Karya Dayun. Ini yang menjadi pertimbangan kala itu, harus clear and clean. Kedua, ketika PN Siak meminta kepada BPN untuk melakukan pengukuran, BPN menolaknya. Karena jelas di lahan yang dimenangkan dalam putusan bukanlah lahan PT Karya Dayun. Yang ada adalah lahan masyarakat, sebanyak 3 kali PT DSI memohon, semuanya ditolak BPN," ungkap M Dasrin.

Constatering yang dilakukan pada 12 Desember 2022 lalu itu, kata Dasrin, tim pengukur (Kadaster) bukanlah dari pihak BPN Siak.

"Kami tidak tau siapa yang melakukan pengukuran, karena kami sampai sekarang ini tidak pernah menerima berita acara Constatering dan Eksekusi tersebut. Seharusnya, pemilik lahan yang ada di lokasi itu mendapat ganti rugi, tapi kami menerima kenyataan lahan kami secara leluasa dikuasai," ucapnya.

M Dasrin Berharap, dengan surat yang dilayangkan ini, Kapolda Riau dan jajaran dapat memberikan pengayoman serta  pengamanan kepada warga yang bersengketa dengan PT DSI, bukan sebaliknya.

"Kami meminta permohonan atau perlindungan kepada penegak hukum dari apa yang diberikan negara kepada kami berupa SHM. Karena SHM merupakan hak tertinggi yang diberikan oleh negara kepada warganya," pungkas M Dasrin.-dnr