RIAUIN.COM - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai melakukan survei lapangan terkait usulan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di Kabupaten Siak, Riau. Proyek strategis ini menjadi bagian dari upaya transformasi infrastruktur pendidikan daerah yang diajukan pemerintah setempat guna meningkatkan standar mutu sekolah di wilayah tersebut.

Rencana pembangunan itu dibahas dalam audiensi antara jajaran Kemendikdasmen dengan Pemerintah Kabupaten Siak dan Pemerintah Provinsi Riau di Jakarta, Rabu (13/5/2026). Selain mematangkan rencana SNT, pertemuan tersebut juga mengupas nasib ratusan bangunan sekolah yang membutuhkan perbaikan mendesak.

Bupati Siak Afni Zulkifli mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah mendorong pusat untuk menyetujui revitalisasi bagi 112 sekolah di Siak yang terdata mengalami kerusakan. Menurut dia, pembenahan fasilitas fisik menjadi prioritas agar proses belajar mengajar dapat berjalan aman dan optimal.

"Kami berupaya semaksimal mungkin agar usulan revitalisasi ini segera terealisasi. Saat ini prosesnya terus dikawal, termasuk proyek SNT yang sudah masuk tahap peninjauan lokasi oleh kementerian," ujar Afni.

Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi, Kepala Dinas Pendidikan Riau Erisman Yahya, serta Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Riau Nilam Suri. Rombongan diterima oleh Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Gogot Suharwoto bersama Inspektur Jenderal Kemendikdasmen Faisal Syahrul.

Selain persoalan infrastruktur, fokus pembicaraan juga tertuju pada keberlangsungan karier tenaga pendidik non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemkab Siak mengusulkan agar seluruh guru honorer di wilayahnya diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui pendanaan APBN.

Afni menegaskan bahwa peran guru honorer sangat krusial bagi pendidikan di Siak, sehingga kebijakan merumahkan tenaga pengajar yang telah lama mengabdi tidak menjadi pilihan pemerintah daerah. Menanggapi hal tersebut, pihak Kemendikdasmen memastikan guru non-ASN tetap diperbolehkan mengajar dengan dukungan penghasilan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sembari menunggu proses seleksi PPPK.

Pertemuan tersebut juga menyepakati akselerasi program digitalisasi pendidikan di daerah untuk memperkecil kesenjangan akses informasi antara sekolah di pusat kota dengan wilayah pelosok di Kabupaten Siak. (Bil)