PILIHAN
Pilihan Cawapres Seperti Apa yang Membuat SBY Merapat ke Jokowi?
Jakarta, Riauin.com - Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tengah menanti nama cawapres Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Sosok cawapres Jokowi akan menentukan SBY mengarahkan dukungan partainya. Namun seperti apa sosok cawapres yang akan membuat SBY merapat ke Jokowi?
SBY sebelumnya sudah pernah menyampaikan 5 elemen yang menjadi dasar kontrak politik partainya dengan capres-cawapres yang bakal diusung. 5 elemen dasar tersebut merupakan hasil sidang pertama Majelis Tinggi PD.
"Kami merumuskan ada lima elemen utama yang kelak akan jadi bagian dari semacam kontrak politik antara capres dan cawapres yang diusung oleh Partai Demokrat dengan Partai Demokrat," kata SBY saat membacakan hasil sidang pertama Majelis Tinggi PD pada Senin (9/7) lalu melalui video yang diterima detikcom, Kamis (12/7).
Kelima elemen dasar tersebut pertama, menganut ideologi Pancasila, kedua, capres-cawapres yang memprioritaskan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, ketiga, kemiskinan bisa ditangani dengan serius. Dia juga mensyaratkan agar pembangunan infrastruktur harus selaras dengan pembangunan manusia.
Keempat, terkait politik dan demokrasi. SBY berharap pemimpin yang akan datang sungguh-sungguh menaati konstitusi Undang-undang dan sistem ketatanegaraan yang berlaku. SBY juga menyoroti pentingnya keadilan dalam hukum. Dia ingin penegakan hukum berlangsung adil dan tidak tebang pilih.
Kelima, SBY menekankan sosok pemimpin wajib menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Dia mengingatkan toleransi penting agar dijunjung tinggi.
Selain kelima elemen dasar tersebut, yang akan menjadi dasar kontrak politik dengan capres-cawapres, Demokrat juga melihat sosok cawapres yang sejalan dengan rencana politik Demokrat. Ketua DPP PD Ferdinand Hutahaen mengungkapkan, sulit bagi Demokrat mengarahkan dukungan jika cawapres Jokowi dinilai menghambat rencana politik Demokrat.
"Jadi tentu bahwa posisi Wapresnya Pak Jokowi itu sangat menentukan bagi rencana politik Partai Demokrat. Nah kalau wakilnya Pak Jokowi itu berpotensi menghambat peluang rencana Partai Demokrat ke depan, ya tentu Partai Demokrat tidak akan mendukung," ujar Ketua DPP PD Ferdinand Hutahaen kepada wartawan, Minggu (15/7).
Untuk itu, sosok cawapres yang bersahabat dengan Demokrat merupakan hal yang mutlak. Ferdinand pun menyinggung di antara rencana poltik Demokrat, salah satunya Pilpres 2024.
"Kalau cawapresnya yang bermusuhan dengan Partai Demokrat tentu Partai Demokrat tidak akan mendukung, karena apa? 2024 nanti kan Pak Jokowi sudah tidak akan maju, ya kalau dia menang lagi 2019, artinya apa, wakilnya kan berpotensi untuk kemudian maju merunning sebagai capres," ungkapnya.
"Nah tentu di Pemilu 2024 kan Partai Demokrat punya harapan juga dong kembali maju, berkuasa dan running untuk kembali bertarung di Capres-cawapres. Kalau wakilnya tidak friendly dengan Demokrat ya sulit kami mendukung," jelasnya.
Jokowi sendiri hingga saat ini masih belum mengumumkan siapa yang akan digandengnya untuk Pilpres 2019. Dalam menentukan cawapresnya, Jokowi tidak sendiri. Ada faktor lain yang turut menjadi penentu cawapres Jokowi, di antaranya masukan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan partai koalisi pengusung Jokowi. (int/nol)
SBY sebelumnya sudah pernah menyampaikan 5 elemen yang menjadi dasar kontrak politik partainya dengan capres-cawapres yang bakal diusung. 5 elemen dasar tersebut merupakan hasil sidang pertama Majelis Tinggi PD.
"Kami merumuskan ada lima elemen utama yang kelak akan jadi bagian dari semacam kontrak politik antara capres dan cawapres yang diusung oleh Partai Demokrat dengan Partai Demokrat," kata SBY saat membacakan hasil sidang pertama Majelis Tinggi PD pada Senin (9/7) lalu melalui video yang diterima detikcom, Kamis (12/7).
Kelima elemen dasar tersebut pertama, menganut ideologi Pancasila, kedua, capres-cawapres yang memprioritaskan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, ketiga, kemiskinan bisa ditangani dengan serius. Dia juga mensyaratkan agar pembangunan infrastruktur harus selaras dengan pembangunan manusia.
Keempat, terkait politik dan demokrasi. SBY berharap pemimpin yang akan datang sungguh-sungguh menaati konstitusi Undang-undang dan sistem ketatanegaraan yang berlaku. SBY juga menyoroti pentingnya keadilan dalam hukum. Dia ingin penegakan hukum berlangsung adil dan tidak tebang pilih.
Kelima, SBY menekankan sosok pemimpin wajib menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Dia mengingatkan toleransi penting agar dijunjung tinggi.
Selain kelima elemen dasar tersebut, yang akan menjadi dasar kontrak politik dengan capres-cawapres, Demokrat juga melihat sosok cawapres yang sejalan dengan rencana politik Demokrat. Ketua DPP PD Ferdinand Hutahaen mengungkapkan, sulit bagi Demokrat mengarahkan dukungan jika cawapres Jokowi dinilai menghambat rencana politik Demokrat.
"Jadi tentu bahwa posisi Wapresnya Pak Jokowi itu sangat menentukan bagi rencana politik Partai Demokrat. Nah kalau wakilnya Pak Jokowi itu berpotensi menghambat peluang rencana Partai Demokrat ke depan, ya tentu Partai Demokrat tidak akan mendukung," ujar Ketua DPP PD Ferdinand Hutahaen kepada wartawan, Minggu (15/7).
Untuk itu, sosok cawapres yang bersahabat dengan Demokrat merupakan hal yang mutlak. Ferdinand pun menyinggung di antara rencana poltik Demokrat, salah satunya Pilpres 2024.
"Kalau cawapresnya yang bermusuhan dengan Partai Demokrat tentu Partai Demokrat tidak akan mendukung, karena apa? 2024 nanti kan Pak Jokowi sudah tidak akan maju, ya kalau dia menang lagi 2019, artinya apa, wakilnya kan berpotensi untuk kemudian maju merunning sebagai capres," ungkapnya.
"Nah tentu di Pemilu 2024 kan Partai Demokrat punya harapan juga dong kembali maju, berkuasa dan running untuk kembali bertarung di Capres-cawapres. Kalau wakilnya tidak friendly dengan Demokrat ya sulit kami mendukung," jelasnya.
Jokowi sendiri hingga saat ini masih belum mengumumkan siapa yang akan digandengnya untuk Pilpres 2019. Dalam menentukan cawapresnya, Jokowi tidak sendiri. Ada faktor lain yang turut menjadi penentu cawapres Jokowi, di antaranya masukan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan partai koalisi pengusung Jokowi. (int/nol)
Berita Lainnya
Agung Nugroho Pimpin Kembali Demokrat Riau, Fokus pada Penguatan Struktur
Pemkab Kampar Sosialisasikan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 Terkait Keterbukaan Informasi
Hadirkan Air Bersih dan Bibit Produktif untuk Desa Talang Gedabu, Wujud PLN Menyalakan Harapan Masyarakat
Sebanyak 439 JCH Kloter BTH 11 Riau Diberangkatkan ke Madinah
Sebanyak 1.167 Rakit PETI Dibakar, Wakapolda Riau: Tak Ada Kompromi!
Sardiyono Diminta Kembali Nahkodai PPP Kuansing dalam Muscab V
Agung Nugroho Pimpin Kembali Demokrat Riau, Fokus pada Penguatan Struktur
Pemkab Kampar Sosialisasikan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 Terkait Keterbukaan Informasi
Hadirkan Air Bersih dan Bibit Produktif untuk Desa Talang Gedabu, Wujud PLN Menyalakan Harapan Masyarakat
Sebanyak 439 JCH Kloter BTH 11 Riau Diberangkatkan ke Madinah
Sebanyak 1.167 Rakit PETI Dibakar, Wakapolda Riau: Tak Ada Kompromi!
Sardiyono Diminta Kembali Nahkodai PPP Kuansing dalam Muscab V