RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah taktis untuk mengatasi kehancuran infrastruktur di wilayahnya. Keterbatasan anggaran daerah memaksa Pemprov Riau merangkul sektor swasta untuk bersama-sama membenahi jalur vital Mahato–Simpang Manggala yang menghubungkan Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir.

Kondisi jalur sepanjang 80,65 kilometer tersebut dinilai sudah sangat memprihatinkan. Lubang-lubang besar yang menganga di sepanjang jalur ini kerap memicu kemacetan panjang serta melumpuhkan mobilitas pasokan hasil perkebunan.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto menyebutkan bahwa APBD tak lagi sanggup memikul seluruh beban perbaikan secara mandiri. Saat ini, anggaran pemerintah daerah dari alokasi Dana Bagi Hasil Sawit hanya cukup untuk membenahi jalan sepanjang 8,7 kilometer.

"Kondisi fiskal pemerintah daerah saat ini cukup berat untuk memperbaiki jalan ini hingga benar-benar mantap. Kita berharap ada koordinasi dan kolaborasi dengan perusahaan, jangan hanya mengharapkan pemerintah," ujar SF Hariyanto saat memimpin rapat koordinasi di Kantor Gubernur Riau, Selasa (21/7/2026).

Masih ada sekitar 27 kilometer jalur berstatus rusak sedang hingga berat yang sama sekali belum tersentuh perbaikan. Pemerintah menegaskan tidak akan menerima suntikan dana segar dari korporasi, melainkan meminta perusahaan terjun langsung melakukan pengerjaan fisik di lapangan.

"Pemerintah hanya berperan melakukan pengawasan serta memberikan spesifikasi teknis agar pekerjaan yang dilakukan sesuai standar," kata SF Hariyanto.

Selain dorongan perbaikan fisik, Pemprov Riau turut mendesak seluruh armada angkutan korporasi yang beroperasi di wilayah tersebut untuk segera berganti ke pelat nomor BM. Langkah ini dinilai penting demi mendongkrak penerimaan pajak daerah yang nantinya diputar kembali untuk perawatan jalan.

"Setoran pajaknya akan kembali untuk memperbaiki jalan. Apabila kondisi jalan terus memburuk hingga terputus, seluruh aktivitas masyarakat maupun perusahaan akan terdampak," tegas SF Hariyanto.

Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau Zulfahmi memaparkan bahwa kelumpuhan armada kerap terjadi saat intensitas hujan tinggi. Panjang titik kerusakan berat bahkan sudah menembus lebih dari 8,4 kilometer.

"Pada musim hujan banyak kendaraan perusahaan yang terperosok maupun terpuruk karena kondisi jalan. Kendaraan sering tersangkut sehingga mobilitas terganggu dan masyarakat pun menyampaikan banyak keluhan," tutur Zulfahmi. (Bil)