Laporan: Hendrianto.

RIAUIN.COM— Peta politik Kuantan Singingi (Kuansing) memanas pasca-operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati nonaktif Suhardiman Amby pada 29 Juni lalu.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuansing, Mukhlisin, langsung menuai sorotan tajam setelah melakukan safari politik dengan menemui sejumlah tokoh politisi senior yang berstatus sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Teluk Kuantan.

Pertemuan tertutup yang berlangsung pada Senin (20/7/2026) ini melibatkan mantan Bupati Kuansing Sukarmis dan mantan Ketua DPRD Kuansing Muslim.

Langkah cepat Mukhlisin di masa awal transisi kepemimpinannya tersebut langsung memicu spekulasi, terutama dari kubu loyalis Suhardiman Amby yang mempertanyakan arah konsolidasi politik sang Plt Bupati.

Saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi, Mukhlisin enggan membeberkan substansi pembicaraan khusus dengan kedua tokoh tersebut. Ia hanya memberikan jawaban normatif terkait tujuannya mendatangi Lapas.

"Sengaja saya datang untuk memotivasi warga binaan agar tetap semangat di tempat ini, hendaknya menjadi sitawar sidingin (penyejuk hati) bagi saudara warga binaan," kata Mukhlisin singkat.

Meskipun Mukhlisin memilih irit bicara mengenai isi pertemuan yang berlangsung selama beberapa menit tersebut, konfirmasi lain datang dari internal partai politik.

Ketua DPD Partai Nasdem Kuansing, Dian Andika Ilahi, menilai pertemuan antara Plt Bupati dengan Muslim—yang merupakan mantan Ketua DPD Nasdem Kuansing—merupakan hal yang wajar.

"Biasalah. Mereka kan dulu sama-sama di Golkar," ujar Dian Andika saat dihubungi terpisah.

Meski menyebutnya sebagai silaturahmi biasa karena faktor sejarah kedekatan di partai berlambang pohon beringin, Dian tidak menampik adanya pembicaraan mengenai kelangsungan roda pemerintahan Kuansing.

Ia membenarkan bahwa dalam kesempatan itu Mukhlisin meminta sokongan politis dari para senior.

"Memang tadi Plt Bupati sempat memohon dukungan serta support dari para politisi senior itu agar dirinya lancar dalam menjalankan amanah di sisa jabatan ini," tutur Dian menambahkan.

Di sisi lain, tantangan Mukhlisin tidak hanya berada pada aspek konsolidasi politik luar. Pasca-OTT oleh komisi antirasuah, kondisi internal birokrasi di Pemerintah Daerah (Pemda) Kuansing dikabarkan mulai terpecah dan membentuk faksi-faksi.

Situasi di korps pegawai pemerintahan tersebut dilaporkan semakin meruncing setelah Mukhlisin mengambil kebijakan strategis dengan menunjuk Drs. Muradi sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing.

Keputusan penunjukan posisi sentral birokrasi ini kini menjadi ujian pertama bagi Mukhlisin dalam menjaga stabilitas roda pemerintahan daerah di sisa masa jabatannya. (***)