Jakarta, Riauin.com - Dalam kurun waktu seminggu terakhir, pemerintah disibukkan menjawab berbagai tudingan yang dilontarkan oleh partai oposisi. Berbagai pernyataan yang mengandung tudingan miring terhadap apa yang dikerjakan pemerintah dikeluarkan.

Sejumlah perwakilan pemerintah pun menyampaikan komentarnya terhadap segala tuduhan tersebut. Mulai dari Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Serangan diawali oleh pidato Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto pada saat menghadiri acara silaturahmi kader di Hotel Grand Rajawali, Palembang, Kamis (21/6) lalu. Saat itu Prabowo yang tengah berpidato di depan ribuan kader Gerindra menyinggung biaya pembangunan LRT di Indonesia yang menurutnya terlampau mahal, dan menuduh adanya mark up.

Berselang dua hari setelah itu, Prabowo kembali mengkritik jumlah cadangan devisa Indonesia yang menurutnya terlalu kecil. Di acara halalbihalal bersama warga Jawa Tengah yang berlangsung di Semarang itu, Ketum Partai Gerindra tersebut membandingkan cadangan devisa Indonesia dengan Singapura dan Thailand.

Prabowo kembali menyerang pemerintah dengan menyinggung soal utang Indonesia yang dia bilang hampir menyentuh Rp 9.000 triliun. Kali ini dia memaparkannya di Jakarta dengan menunjukkan data Moody's yang jadi sumber rujukan berita Bloomberg.

Tak sampai di situ, pemerintah kembali mendapat serangan dari Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Politisi PKS tersebut mencurigai pembangunan tiang-tiang LRT di Indonesia yang menurutnya terlalu tinggi.

Menurut Fahri, LRT bisa saja dibangun di bawah tanah agar biaya pembangunan menggunakan tiang bisa diminimalisir. Fahri pun meminta dilakukannya audit terhadap anggaran pembangunan LRT.