Laporan: Hendrianto.

RIAUIN.COM– Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Sungai Kuantan kembali marak. Lokasinya berada di Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti.

Pemandangan di sana sangat mencolok. Sekitar 150 hingga 200 unit kapal rakit berjejer rapi. Mereka beroperasi terang-terangan di aliran sungai setiap hari.

Jika, satu kapal diisi sekitar lima orang. Artinya, ada 1.000 pekerja tambang di sana. Jumlah ini sangat besar. Hal ini memicu kekhawatiran warga sekaligus menjadi dilema sosial.

Polisi sebenarnya sudah sering bertindak. Penertiban dilakukan berulang kali. Rakit-rakit itu sudah banyak yang dibakar petugas. Namun, efek jera tidak kunjung muncul.

Memberantas tambang ilegal ini diakui memang sulit. Masalahnya klasik: masyarakat butuh penghasilan untuk bertahan hidup. Emas menjadi tumpuan ekonomi yang sulit digantikan.

Namun, kondisi ini mengancam keselamatan desa. Jika dibiarkan berlarut, tebing sungai akan runtuh. Abrasi besar mengintai rumah penduduk. Pendangkalan sungai juga kian parah dan berpotensi mematikan usaha nelayan tradisional.

Selagi pemerintah berjalan lamban menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), jangan harap tambang ilegal ini akan tertib. Ketiadaan payung hukum membuat aktivitas ini liar dan tak terkendali.

Ketua LSM Suluh Kuansing, Nerdi Wantomes, SH mendesak pemerintah segera menggesa penerapan WPR. "Hal ini penting agar aktivitas tambang memiliki aturan main yang jelas dan ramah lingkungan. Di sisi lain, polisi juga diminta tetap tegas, " kata Nerdi.

Apa pun alasannya, hukum harus tegak. Polisi tidak boleh kalah atau takut dengan jumlah pelanggar yang banyak. Penegakan hukum dan solusi regulasi WPR harus berjalan beriringan sebelum tebing ambrol dan sungai benar-benar mati. (***)