RIAUIN.COM- Masyarakat Tanjung Berulak di Kecamatan Kampar dan masyarakat Desa Sawah di Kecamatan Kampar Utara maupun desa desa sekitarnya sangat kecewa dengan gagal rampungnya jembatan Tanjung Berulak tahap dua.

Kekecewaan masyarakat itu cukup beralasan. Pasalnya, proyek ini juga gagal diproses pembangunan tahan awal di tahun 2019 lalu. Pada tahun 2019 pengerjaan jembatan ini telah dilelang dengan anggaran mencapai 17 miliar lebih. Proyek itu gagal rampung dan membuat masyarakat sebagai pihak yang akan menggunakan fasilitas itu harus bersabar karena penggunaan jembatan harus tertunda sementara waktu.

Dengan telah dua kali gagal, masyarakat merasa kecewa berat ke pihak terkait terutama kepada Kepala Dinas PUPR Kampar, Afdal.

Budi Hendra selaku warga di sekitar lokasi jembatan menuturkan, banyak warga yang bertanya kepada dirinya mengapa proyek jembatan ini tak kunjung rampung. "Sudah tak terhitung warga yang bertanya kepada saya, mengapa proyek ini sampai kembali gagal. Warga sangat kecewa. Masyarakat kecewa berat ke Afdal," ungkap Budi Hendra kepada wartawan, Sabtu (11/5/2024).

"Dua kali dianggarkan, dua kali proyek ini gagal. Kami masyarakat sangat dirugikan," ujar Budi Hendra.

Budi Hendra mengatakan, pengerjaan proyek jembatan Tanjung Berulak yang telah dua kali gagal adalah sebuah tragedi konstruksi infrastruktur di Kabupaten Kampar.

"Menurut saya ini sebuah tragedi, tragedi konstruksi infrastruktur di Kampar, bagaimana bisa satu proyek bisa dua kali penganggaran, dua duanya gagal," sambung Budi.

Kata Budi, benang merah dari tragedi ini adalah buruknya manajerial yang ada di Dinas PUPR. Lanjut Budi, kegagalan proyek jembatan Tanjung Berulak tahap dua ini mengonfirmasi ke publik bahwa benar ada yang tidak beres di Dinas PUPR. "Ada yang tidak beres di proses lelang, dalam penentuan rekanan mana yang menang, biasanya di situ titik krusialnya. Ini juga menyangkut aspek manajerial, terutama di tampuk pimpinannya di level kadis, yang telah lama dijabat Afdal," ujar Budi Hendra.

Sejak Afdal menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kampar, sejumlah proyek gagal selesai atau mangkrak, bahkan beberapa proyek berperkara hukum. Proyek Jembatan Tanjung Berulak tahap pertama di 2019 tidak hanya mangkrak, pada prosesnya pihak rekanan diminta mengembalikan sejumlah uang.

Status proyek jembatan Tanjung Berulak di 2019 itu putus kontrak Karena telah terjadi wanprestasi. Dimana pihak rekanan tidak sanggup memenuhi kesepakatan kerja sesuai kontrak.

Kemudian proyek jembatan Tanjung Berulak tahap kedua dilanjutkan kembali pada tahun 2023 kemarin. Sialnya proyek tersebut juga tidak selesai, alias kontraktor gagal melaksanakan tanggungjawab merampungkan pekerjaan.

Rudy Gatra selaku Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK proyek, menyebut bobot akhir hanya mencapai 75 persen saja. "Tanjung Berulak (tahap dua) putus kontrak, lagi proses klaim jaminan, bobot hanya 75 persen," kata Rudy.

Pengerjaan proyek jembatan Tanjung Berulak tahap dua yang menelan uang rakyat mencapai Rp11 miliar ini, terfokus menyelesaikan abutmen jembatan. Abutment jembatan adalah sub struktur yang berfungsi sebagai pendukung dari struktur utama yang terdapat di jembatan.

Biasanya, struktur ini akan dipasang atau ditanamkan pada area tanah yang akan berfungsi dalam menopang beban struktur, menjadi penahan tanah, serta untuk benda-benda lainnya yang membebaninya.

Dalam struktur jembatan sendiri, biasanya abutment jembatan akan diletakkan di kedua sisi tebing berbeda yang hendak disambungkan melalui konstruksi jembatan yang akan dibangun. Nantinya, di antara kedua tebing tersebut akan dibuat sebuah struktur utama jembatan yang disebut sebagai tembok dam yang digunakan untuk menahan tekanan air.-naz