RIAUIN.COM - Keterbatasan anggaran atau kondisi fiskal daerah menjadi tantangan utama Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mempercepat perbaikan infrastruktur jalan yang rusak di kawasan Tapung Raya. Hal ini memicu gelombang keluhan dari masyarakat di wilayah Tapung, Tapung Hulu, dan Tapung Hilir yang sempat ramai di media sosial akhir-akhir ini.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Rusdi Hanif mengungkapkan bahwa dengan kondisi anggaran yang minim, pihaknya terpaksa mengambil langkah prioritas. Pemerintah daerah memetakan dan mendahulukan perawatan secara bertahap pada ruas-ruas jalan yang tingkat kerusakannya paling parah dan mendesak.

Di samping masalah internal anggaran daerah, Rusdi Hanif membeberkan bahwa status kepemilikan jalan juga memengaruhi kecepatan penanganan. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dibagi menjadi tiga kewenangan hukum, yaitu jalan nasional yang dikelola pusat lewat APBN, jalan provinsi oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui APBD Provinsi, serta jalan kabupaten yang murni mengandalkan APBD Kabupaten Kampar.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar kini intens melobi pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Riau. Langkah koordinasi ini diambil demi mengusulkan tambahan kucuran dana bantuan untuk perawatan jalan di wilayah Kampar, baik yang berstatus jalan provinsi maupun jalan kabupaten.

Pemerintah daerah berharap masyarakat dapat memahami adanya batasan regulasi pembagian wewenang dan kondisi keuangan ini. Upaya maksimal diklaim tetap berjalan demi memulihkan mobilitas warga serta mendongkki kembali roda perekonomian di Kabupaten Kampar. (Adv)