Lebih lanjut SF Hariyanto menegaskan, bantuan hukum Pemprov Riau boleh dilakukan terhadap pegawai yang tidak tersandung kasus tindak pidana. 

"Kalau itu jelas korupsi. Kita serahkan kepada aparat penegak hukum kasus ini," tegas SF Hariyanto, Selasa (19/7/2022). 

Sebelumnya, Sekda Riau juga menegaskan jika kasus tersebut harus menjadi perhatian pegawai untuk bekerja lebih hati-hati. 

"Peristiwa ini harus menjadi perhatian seluruh pegawai, hati-hati dalam bekerja, dan jaga integritas," pungkasnya.

Diinformasikan sebelumnya, empat pegawai DLHK Riau terjaring OTT Satreskrim Polres Pelalalwan. Keempat oknum terjaring OTT usai menangkap alat berat yang bekerja di kawasan Hutan Produksi Terbatas.

Setelah ditangkap, keempat pelaku minta uang Rp 30 juta. Setelah negosiasi, korban dan pelaku sepakat dengan uang damai Rp 15 juta yang dibayar bertahap. Dalam proses transaksi, polisi melakukan operasi tangkap tangan. Uang tunai Rp 6,8 juta turut diamankan saat OTT.

"Iya (ada OTT PNS LHK Riau, red). Sementara, kita sedang periksa untuk didalami peran masing-masing," ujar Kapolres Pelalawan, AKBP Guntur.

Guntur mengatakan, ada empat orang PNS diamankan dan dibawa ke Mapolres untuk diperiksa. Mereka terjaring OTT pada Senin malam (18/7/2022).

"Orang yang kita amankan empat orang. Ini kegiatan OTT di Pelalawan karena banyak laporan masyarakat. Lokasi di Pelalawan dan diamankan kemarin malam masalah lahan," tutupnya.-dnr