RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau mendesak Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di seluruh wilayah Riau untuk segera memutakhirkan data mustahik secara digital. Langkah ini diambil agar penyaluran zakat tidak lagi tumpang tindih dan bisa langsung menyasar warga miskin secara tepat sasaran.

Desakan tersebut disampaikan oleh Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau sekaligus Pengawas Baznas Riau Zulkifli Syukur saat membuka kegiatan Baznas Strategic Development 2026 di Pekanbaru, Selasa (7/7/2026). Pemerintah daerah menilai, sinkronisasi data kemiskinan dengan basis data zakat menjadi kunci utama dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakat di bumi lancang kuning.

"Penyaluran zakat ke depan harus berbasis data yang terintegrasi dengan pemerintah daerah. Kita perlu pembaruan data mustahik agar bantuan tidak menumpuk di satu pihak saja," ujar Zulkifli Syukur.

Menurut Zulkifli Syukur, penguatan internal lembaga zakat di kabupaten dan kota se-Riau mendesak dilakukan. Baznas dituntut untuk lebih adaptif terhadap teknologi digital demi mempermudah para pembayar zakat (muzaki) sekaligus transparansi pengelolaan dana umat.

Ia menekankan lima poin krusial yang harus segera dieksekusi oleh pengurus lembaga. Selain digitalisasi pelayanan dan integrasi data, Baznas juga diinstruksikan untuk mengubah pola penyaluran dari sekadar bantuan konsumtif menjadi program produktif, seperti modal usaha dan pelatihan ekonomi keluarga.

"Setiap dana zakat ini amanah umat yang harus dipertanggungjawabkan. Kami berharap pelatihan ini menghasilkan perubahan pola kerja yang lebih profesional, bukan sekadar agenda kelembagaan semata," kata Zulkifli Syukur menegaskan.

Melalui strategi baru ini, sinergi antara Baznas provinsi, pemda, sektor swasta, hingga perguruan tinggi diharapkan mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan dan membangun daya saing daerah di Provinsi Riau. (Bil)