RIAUIN.COM - Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2027 yang dipatok sebesar Rp10 triliun mendesak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau untuk memperketat pengawasan dan pendataan potensi penerimaan. Angka tersebut melonjak sekitar Rp1,6 triliun dari APBD 2026 yang sebesar Rp8,4 triliun.

DPRD Riau menilai lonjakan target ini sangat realistis untuk dicapai. Namun, syarat utamanya adalah keseriusan Pemerintah Provinsi Riau dalam mengeksekusi seluruh poin rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan.

Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, menekankan bahwa sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) masih menyimpan potensi besar yang selama ini belum tergarap optimal.

“Kalau rekomendasi Pansus dijalankan, saya yakin target Rp10 triliun itu bisa dicapai. Mulai dari PBBKB, Pajak Air Permukaan, kemudian aset. Itu masih banyak potensi yang bisa digarap maksimal sesuai dengan rekomendasi,” tegas Abdullah, Kamis (27/8/2026).

Selain penerimaan pajak, pengelolaan aset daerah yang dinilai ‘tidur’ atau kurang produktif juga harus segera dibenahi agar mampu memberi kontribusi nyata terhadap kas daerah. DPRD menginstruksikan Bapenda Riau bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk tidak sekadar menetapkan target di atas kertas, melainkan memperkuat penagihan di lapangan.

“Target APBD tidak akan tercapai hanya dengan menetapkan angka Rp10 triliun dalam perencanaan. Harus dibarengi dengan keseriusan tim di Bapenda dan semua pihak yang terkait dengan pendapatan,” lanjut Abdullah.

Keberhasilan peningkatan APBD pada 2027 mendatang diproyeksikan bakal memperkuat ruang fiskal Provinsi Riau secara signifikan, sehingga alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik masyarakat dapat berjalan lebih maksimal. (*)