"Kemeriahan festival budaya Pacu Jalur 2026 di Tepian Narosa ternoda oleh kondisi Sungai Kuantan yang berubah menjadi kubangan lumpur pekat bercampur residu raksa. Meski aparat di Kuantan Singingi mencatat penindakan terhadap ratusan rakit tambang ilegal lokal, upaya pemulihan sungai dipastikan gagal total akibat lumpuhnya diplomasi lintas provinsi dan pengabaian penindakan di wilayah hulu Sumatera Barat".

Laporan: Hendrianto.

RIAUIN.COM- Sewaktu haluan Jalur Alam Cahayo Tuah Nagoghi menembus garis finis di Tepian Narosa pada Minggu sore, 23 Agustus 2026, gemuruh riuh puluhan ribu penonton seketika memecah udara di Tepian Narosa.

Namun, di balik kibasan bendera sang pemenang dan sorak-sorai pesta budaya tahunan yang diikuti 204 perahu jalur tersebut, ada realitas pekat yang memantik rasa getir sekaligus tamparan malu bagi warga Riau: air Sungai Kuantan tak lagi jernih alami.

Di hadapan ribuan pasang mata, termasuk para turis mancanegara dari berbagai belahan dunia yang sengaja datang untuk menyaksikan langsung tradisi akbar ini—perahu-perahu legendaris itu dipaksa berpacu di atas adonan lumpur pekat yang bercampur sedimen tanah, residu solar, dan bayang-bayang racun raksa.

Para atlet anak jalur tak sekadar beradu tangkas memutar kayuhan; mereka dipaksa mendayung di atas cairan yang kian mengental di arena. Di tengah selebrasi pesta rakyat yang rutin mendulang pujian pariwisata, gelaran Pacu Jalur 2026 justru menelanjangi kegagalan fatal Pemerintah Provinsi Riau dan jajaran aparat penegak hukumnya dalam membangun koordinasi lintas batas dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Kekeruhan parah di Tepian Narosa tak semata-mata berasal dari aktivitas tambang ilegal lokal di Kuantan Singingi. Pangkal persoalannya mengakar kuat di kawasan hulu bentang alam sungai ini. Batang Kuantan bukanlah ekosistem yang terisolasi; hulu alirannya berakar dari perpaduan sungai-sungai besar di Provinsi Sumatera Barat, khususnya yang melintasi wilayah Kabupaten Sijunjung hingga Dharmasraya.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sepanjang ceruk dan anak sungai di wilayah hulu Sumatera Barat masih terus beroperasi bebas tanpa tersentuh hukum. Ratusan mesin dompeng dan peralatan berat mengeruk tebing serta dasar sungai di Sijunjung. Lumpur pekat sisa pencucian bijih emas dibuang tanpa olahan langsung ke badan air, hanyut bersama derasnya arus menuju Riau.

Sesampainya di Kuantan Singingi, kiriman sedimen pekat dari hulu tersebut berpadu dengan maraknya rakit PETI lokal di kawasan Kuantan Singingi. Kerusakan ekologis akumulatif ini merembet langsung pada arena pacu.

Daya apung perahu jalur terganggu akibat densitas air yang kian membubur. Risikonya bukan lagi sekadar pendangkalan alur pelayaran, melainkan ancaman toksisitas jangka panjang akibat pengikatan bijih emas menggunakan merkuri (raksa) yang dihanyutkan dari hulu ke hilir.

Menjelang perhelatan Pacu Jalur 2026, tindakan represif sebenarnya sempat diperlihatkan aparat di wilayah Riau. Penelusuran menunjukkan bahwa dalam kurun waktu operasi penertiban maraton, jajaran Polda Riau bersama Polres Kuansing mencatatkan angka penindakan yang bombastis: lebih dari 500 rakit PETI dimusnahkan dengan cara dibakar di tempat, dan beberapa pelaku lapangan serta pekerja tambang digiring ke kantor polisi.

Namun, operasi besar-besaran ini justru memperlihatkan muslihat kejanggalan dalam penanganan krisis DAS Kuantan. Aksi bumi hangus rakit tersebut hanya berfokus menyapu kawasan hilir di wilayah hukum Riau. Sementara di saat yang bersamaan, wilayah hulu di Sijunjung, Sumatera Barat, sama sekali tak tersentuh razia. Rakit-rakit tambang di hulu tetap memuntahkan ratusan ribu kubik lumpur tanah dan pasir limbah pencucian emas saban hari.

Penindakan ratusan rakit di Kuansing pun berakhir menjadi aksi galang citra yang sia-sia; sungai tetap keruh membubur karena "keran" limbah di muara hulu Sumatera Barat dibiarkan mengucur deras tanpa penghadangan hukum sama sekali.

Pemandangan memprihatinkan ini disaksikan langsung oleh wisatawan asing yang geleng-geleng kepala melihat perahu-perahu tradisional berkejaran di atas air yang mirip kubangan lumpur.

Ikhtiar diplomasi tingkat daerah sebenarnya bukan tanpa upaya dari tingkat lokal. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuantan Singingi, H. Mukhlisin, secara resmi telah melayangkan surat formal yang ditujukan langsung kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya di Sumatera Barat.

Surat tersebut berisi desakan dan permohonan kerja sama untuk menghentikan serta menindak aktivitas PETI di kawasan hulu yang menghancurkan ekosistem DAS Kuantan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan respons yang berbanding terbalik dengan semangat diplomasi antar-daerah.

Surat resmi dari Pemkab Kuansing itu terkesan hanya diabaikan tanpa ada aksi penindakan konkret dari jajaran pemda maupun aparat di Sijunjung dan Dharmasraya. Kekecewaan atas kebuntuan diplomasi ini tak mampu lagi disembunyikan oleh orang nomor satu di Kuansing tersebut.

"Kita sudah habis-habisan, sementara mereka tak serius," kata Mukhlisin, menggambarkan rasa frustrasinya atas sikap apatis daerah tetangga yang membiarkan mesin-mesin penyedot emas di hulu terus menderu saban hari.

Sikap tak acuh Pemda di Sumatera Barat ini mempertegas terjadinya kevakuman diplomasi dan penindakan di tingkat regional. Pemerintah Provinsi Riau pun terbukti gagal mengintervensi atau memfasilitasi komunikasi tersebut menjadi kesepakatan penanganan lingkungan hidup yang mengikat secara lintas provinsi.

Kondisi serupa terjadi di tubuh korps kepolisian. Operasi penertiban yang dilakukan Polda Riau atau Polres Kuansing kerap menemui tembok tebal begitu jejak PETI menyeberang ke wilayah hukum Polda Sumatera Barat. Tidak adanya joint operation  yang terstruktur dan rutin antara Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Daerah Sumatera Barat membuat para pelaku di wilayah hulu dengan leluasa terus beroperasi.

Kebuntuan ini memantik kritik keras dari pemerhati kebudayaan dan pengamat lingkungan lokal Kuansing. Mereka menilai ketidakmampuan dua pemerintah daerah untuk duduk bersama sudah masuk dalam tahap kelalaian sistematis yang mencoreng wajah Indonesia di mata dunia.

"Jika pemerintah dan aparat di dua provinsi ini memang tidak mampu atau enggan membangun sinergi, bahkan surat resmi Plt Bupati saja diabaikan, kenapa tidak meminta intervensi langsung dari pemerintah pusat? Presiden, Mabes Polri, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) punya instrumen dan kewenangan penuh untuk menindak kejahatan lingkungan lintas wilayah ini secara total," tegas Dosen Universitas Riau, Zul Wisman SH MH, Senin (24/8).

Menanggapi sorotan tajam atas kondisi air sungai yang membubur parah selama Pacu Jalur 2026, Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana, S.I.K., S.H., M.H., menegaskan bahwa jajarannya telah bekerja maksimal di wilayah yurisdiksinya.

"Penindakan terhadap aktivitas PETI di wilayah Kuansing terus kami lakukan secara masif dan tanpa kompromi. Lebih dari 500 rakit berhasil ditindak dan dimusnahkan. Polres Kuansing berkomitmen memberikan pelayanan optimal dan bekerja sesuai aturan demi menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat," ujar AKBP Hidayat Perdana.

Namun, kendala geografis dan sekat yurisdiksi terkait pasokan limbah dari luar wilayah Kuansing, pemusnahan di hilir tanpa penindakan hulu hanyalah tindakan menyapu lantai basah saat atap rumah bocor.

Absennya ketegasan dari pucuk pimpinan di kedua provinsi serta tidak hadirnya pimpinan tertinggi di kedua wilayah untuk menindak cukong tambang ilegal menegaskan bahwa pemulihan Sungai Kuantan memang belum pernah dijadikan prioritas utama.

Festival Pacu Jalur 2026 mungkin berhasil menutup tirai dengan angka kunjungan yang fantastis dan omzet UMKM yang melambung. Namun, ada rasa malu dan ironi besar yang tertinggal di dasar air: ketika ratusan perahu jalur dibanggakan sebagai warisan dunia dan dipamerkan kepada wisatawan mancanegara, sungai yang menopangnya justru dibiarkan sekarat akibat kelemahan diplomasi, abaian surat antar-pemerintah daerah, dan keengganan aparat menembus sekat perbatasan.

Tradisi ini tak akan bisa bertahan hanya dengan menjual romantisme, sorak penonton, atau liputan media asing. Tanpa keberanian meminta intervensi pemerintah pusat untuk menggelar operasi penegakan hukum berskala nasional, yang menyasar para cukong PETI dari hulu Sijunjung hingga hilir Kuansing.

Pemacu jalur di masa depan mungkin tak akan lagi mendayung di atas air Sungai Kuantan, melainkan mengayuh di atas kubangan lumpur raksa yang merenggut marwah kebudayaan mereka sendiri. (***)