"Terhadap kemungkinan terjadinya penyesuaian APBD yang diajukan sekarang dan harus dilaksanakan penyesuaian pada Perubahan APBD tahun anggaran 2021, seiring dengan mewabahnya Covid-19, juga merupakan suatu keniscayaan yang memang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ungkap Sekda Kamsol.

Menjawab pertanyaan Fraksi Gerindra yang mempertanyakan mengapa Pemkab Kepulauan Meranti sampai berhutang dan jenis-jenis kegiatan serta bagaimana cara melakukan pembayaran terhadap hutang tersebut, Sekda menjelaskan bahwa timbulnya hutang Pemkab Kepulauan Meranti kepada pihak ketiga dikarenakan Pemkab tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga. "Ketidakmampuan ini dikarenakan terjadinya tunda salur dana perimbangan dari Pemerintah Pusat yang sebelumnya telah dialokasikan untuk pembayaran pengerjaan kegiatan tersebut," sebutnya.

Menanggapi pandangan umum Fraksi Demokrat, yang menilai pengkajian potensi pendapatan daerah masih lemah. Terhadap hal tersebut, kata Sekda, dapat disampaikan bahwa strategi dan upaya peningkatan PAD secara umum diklasifikasikan ke dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Pada aspek intensifikasi PAD, Pemkab Kepulauan Meranti melalui BPPRD mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam optimalisasi pajak melalui penggunaaa tappingbox dan cash register pada sektor-sektor potensial seperti di Hotel, Rumah Makan, Cafe dan tempat-tempat hiburan.

"Selain itu, Pemkab Kepulauan Meranti dalam rangka optimalisasi PAD pada sektor PBB, terus dilakukan penyempurnaan  sistem pembayaran secara digital dan online tanpa perlu tatap muka antara wajib pajak dan petugas. Pada aspek ekstensifikasi dilakukan upaya-upaya peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk kepada instansi vertikal untuk dapat meningkatkan pendapatan pada sektor-sektor potensial seperti sektor pajak walet," sampai dia.

Dikatakan Sekda, bahwa koordinasi yang maksimal lintas sektoral untuk menyelesaikan persoalan tata ruang pada lokasi-lokasi kilang sagu dan perkebunan-perkebunan masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai kawasan hutan, diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pajak maupun retribusi. Upaya peningkatan PAD juga dilakukan melalui optimalisasi aset-aset daerah yang memiliki prospek dan peluang besar dalam meningkatkan PAD seperti Sentra Industri Sagu di Sungai Tohor serta Balai Benih Ikan di Desa Gogok.

"Pemda melalui BPPRD terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak balai karantina dalam rangka peningkatan PAD sektor pajak sarang burung walet. Karena berdasarkan data dari balai karantina, bahwa transaksi ekspor sarang burung walet diperkirakan dapat mencapai lebih kurang 1 ton per bulan. Upaya lain yang nantinya dapat dilakukan adalah menjalin kerjasama atau MoU dengan pihak terkait dalam memaksimalkan dan mengurangi kebocoran sumber pendapatan daerah dari sektor pajak sarang burung walet tersebut," beber H Kamsol.

Terhadap pandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan pula, disampaikan Sekda, bahwa sektor pemeliharaan jalan menjadi salah satu prioritas utama pada tahun 2021. Perbaikan-perbaikan jalan poros kabupaten dan lingkungan yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat akan ditekankan melalui mekanisme swakelola yang dinilai lebih efektif dan efisien. Selain itu, metode swakelola dalam perbaikan dan pemeliharaan jalan juga memberikan dampak yang luas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat lokal di mana para pekerja yang direkrut berasal dari warga tempatan.

"Untuk aspek kesehatan, ketersediaan sarana prasarana, sumber daya petugas medis dan penunjang pelayanan kesehatan tetap menjadi perhatian Pemda. Kualitas pelanyanan kesehatan dapat dilihat dari peningkatan sarana prasarana Puskesmas di beberapa kecamatan yang telah bertransformasi menjadi Puskesmas rawat inap 24 jam serta upaya maksimal Pemda dalam meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD melalui peningkatan akreditasi RSUD dari D menjadi C," terangnya.

Begitu juga dalam upaya pemenuhan jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi masayarakat. Kata Sekda, mengingat sektor utama penunjang perekonomian  masyarakat berasal dari sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, maka Pemda tetap mengutamakan stimulus perekonomian melalui bantuan-bantuan sarana dan prasarana produksi pada sektor-sektor tersebut.

"Selain itu, bantuan-bantuan untuk stimulus ekonomi juga diarahkan pada UMKM dan sektor-sektor usaha hilirisasi hasil pertanian dan perkebunan yang dikelola oleh masyarakat maupun kelompok masyarakat," sebutnya.

Terakhir, Sekda H Kamsol mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Fraksi Gabungan PKS-NasDem. Dia berharap sinergitas antara legislatif dan eksekutif tetap berkelanjutan terutama dalam proses pembahasan ranperda APBD tahun anggaran 2021 ini. Sehingga, harapan bersama bisa menjadi acuan dalam menjawab semua persoalan.--syah.