PILIHAN
Hanura Harap Pemborgolan Tahanan KPK Bisa Kurangi Korupsi
Jakarta, Riauin.com - Hanura meminta KPK mengkaji rencana memborgol para tahanan agar tak cuma menimbulkan efek malu. Menurut Hanura, pemborgolan para tahanan juga harus bisa membuat efek jera hingga menurunkan jumlah pelaku tindak pidana korupsi.
"Apakah pemborgolan tersebut cukup mengatasi maraknya tindak pidana korupsi? Nah, itu yang harus dikaji juga, karena yang harus dikejar bukan efek malunya, melainkan efek menurunkan jumlah pelaku tindak pidana korupsi," kata Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah kepada wartawan, Sabtu (29/12/2018) malam.
Dia menilai selama ini para tahanan kasus korupsi kerap terlihat melenggang dengan bebas keluar masuk KPK. Inas menganggap para tahanan itu malah bertingkah seperti peragawan atau peragawati.
"Selama ini pesakitan korupsi sering melenggang kangkung dengan cantiknya ketika keluar masuk Gedung KPK bak peragawan dan peragawati diatas catwalk dengan senyum manis yang menawan. Jadi kalau KPK punya rencana akan memborgol juga para koruptor tersebut, tentunya harus memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi," jelasnya.
Inas juga mengusulkan agar diadakan semacam peragaan busana tahanan KPK lengkap dengan borgol di tiap instansi pemerintah. Tujuannya untuk membuat para pejabat takut melakukan korupsi.
"Apakah tidak sebaiknya diadakan peragaan busana KPK lengkap dengan borgolnya di setiap-setiap instansi agar bisa menimbulkan efek jera bagi para calon koruptor," ucap Inas.
Rencana memborgol para tahanan itu disampaikan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo. Dia mengatakan bakal melakukan prosedur baru terhadap tahanan kasus korupsi, yaitu diborgol saat dibawa dari dan menuju rutan mulai tahun depan.
"Ya kita sudah punya perkom (peraturan komisi), perkom itu mirip dengan teman-teman di kepolisian. Begitu menjadi tahanan kemudian diborgol, mudah-mudahan ini nanti bisa diterapkan di tahun 2019," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/12).
Hingga kini, setiap tahanan yang dibawa dari dan menuju Gedung KPK tidak diborgol. Mereka hanya mengenakan rompi tahanan oranye saat dibawa.(int/nol)
"Apakah pemborgolan tersebut cukup mengatasi maraknya tindak pidana korupsi? Nah, itu yang harus dikaji juga, karena yang harus dikejar bukan efek malunya, melainkan efek menurunkan jumlah pelaku tindak pidana korupsi," kata Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah kepada wartawan, Sabtu (29/12/2018) malam.
Dia menilai selama ini para tahanan kasus korupsi kerap terlihat melenggang dengan bebas keluar masuk KPK. Inas menganggap para tahanan itu malah bertingkah seperti peragawan atau peragawati.
"Selama ini pesakitan korupsi sering melenggang kangkung dengan cantiknya ketika keluar masuk Gedung KPK bak peragawan dan peragawati diatas catwalk dengan senyum manis yang menawan. Jadi kalau KPK punya rencana akan memborgol juga para koruptor tersebut, tentunya harus memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi," jelasnya.
Inas juga mengusulkan agar diadakan semacam peragaan busana tahanan KPK lengkap dengan borgol di tiap instansi pemerintah. Tujuannya untuk membuat para pejabat takut melakukan korupsi.
"Apakah tidak sebaiknya diadakan peragaan busana KPK lengkap dengan borgolnya di setiap-setiap instansi agar bisa menimbulkan efek jera bagi para calon koruptor," ucap Inas.
Rencana memborgol para tahanan itu disampaikan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo. Dia mengatakan bakal melakukan prosedur baru terhadap tahanan kasus korupsi, yaitu diborgol saat dibawa dari dan menuju rutan mulai tahun depan.
"Ya kita sudah punya perkom (peraturan komisi), perkom itu mirip dengan teman-teman di kepolisian. Begitu menjadi tahanan kemudian diborgol, mudah-mudahan ini nanti bisa diterapkan di tahun 2019," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/12).
Hingga kini, setiap tahanan yang dibawa dari dan menuju Gedung KPK tidak diborgol. Mereka hanya mengenakan rompi tahanan oranye saat dibawa.(int/nol)
Berita Lainnya
Agung Nugroho Pimpin Kembali Demokrat Riau, Fokus pada Penguatan Struktur
Pemkab Kampar Sosialisasikan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 Terkait Keterbukaan Informasi
Hadirkan Air Bersih dan Bibit Produktif untuk Desa Talang Gedabu, Wujud PLN Menyalakan Harapan Masyarakat
Sebanyak 439 JCH Kloter BTH 11 Riau Diberangkatkan ke Madinah
Sebanyak 1.167 Rakit PETI Dibakar, Wakapolda Riau: Tak Ada Kompromi!
Sardiyono Diminta Kembali Nahkodai PPP Kuansing dalam Muscab V
Agung Nugroho Pimpin Kembali Demokrat Riau, Fokus pada Penguatan Struktur
Pemkab Kampar Sosialisasikan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 Terkait Keterbukaan Informasi
Hadirkan Air Bersih dan Bibit Produktif untuk Desa Talang Gedabu, Wujud PLN Menyalakan Harapan Masyarakat
Sebanyak 439 JCH Kloter BTH 11 Riau Diberangkatkan ke Madinah
Sebanyak 1.167 Rakit PETI Dibakar, Wakapolda Riau: Tak Ada Kompromi!
Sardiyono Diminta Kembali Nahkodai PPP Kuansing dalam Muscab V