RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan bahwa seluruh perumusan kebijakan pembangunan, penentuan prioritas anggaran, hingga evaluasi program kerja di wilayah Riau bergantung pada keakuratan data statistik. Oleh karena itu, dukungan penuh diberikan terhadap agenda nasional Sensus Ekonomi 2026 yang tengah berlangsung di daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau Zulkifli Syukur saat menghadiri acara ramah tamah bersama jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) dan Komisi X DPR di Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (23/7/2026).

Zulkifli Syukur menjelaskan bahwa ketersediaan data yang presisi menjadi kunci agar pembangunan daerah dapat berjalan secara terukur dan tepat sasaran. Setiap perencanaan strategis di tingkat provinsi selalu bersumber dari data resmi yang dirilis BPS.

"Bagi Pemerintah Provinsi Riau, data statistik merupakan landasan utama dalam menyusun kebijakan pembangunan secara terukur," kata Zulkifli Syukur di Pekanbaru, Kamis.

Guna memastikan kualitas data yang dihasilkan akurat, Pemprov Riau meminta keterlibatan aktif dari pemerintah kabupaten dan kota, para pelaku usaha, hingga lapisan masyarakat umum. Keterbukaan warga saat menerima kedatangan petugas pendata di lapangan sangat menentukan keberhasilan program ini.

Zulkifli Syukur juga mengimbau warga agar tidak ragu memberikan informasi ekonomi yang faktual, mengingat adanya jaminan perlindungan hukum atas kerahasiaan data pribadi maupun usaha.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menerima petugas sensus serta memberikan data yang benar dan lengkap. Masyarakat tidak perlu khawatir karena keseluruhan data yang diberikan dijamin oleh peraturan perundang-undangan," tutur Zulkifli Syukur.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Utama BPS Dadang Hardiwan menyatakan bahwa Sensus Ekonomi 2026 dirancang untuk memetakan lanskap aktivitas perekonomian secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dadang Hardiwan menilai keberhasilan pendataan skala besar ini tidak dapat bertumpu pada petugas BPS semata, melainkan butuh komitmen sinergis bersama pemerintah daerah setempat.

"Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi merupakan upaya bersama untuk menghadirkan data yang berkualitas sebagai fondasi dalam menyusun kebijakan pembangunan. Kami berharap seluruh pelaku usaha dan masyarakat dapat memberikan informasi yang benar, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya," ujar Dadang Hardiwan.

Ia mengapresiasi langkah konkret Pemprov Riau yang dinilai konsisten mengawal serta mendorong kelancaran pelaksanaan pendataan ekonomi di seluruh wilayah kabupaten dan kota se-Riau.

"Dengan kolaborasi yang baik antara BPS, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, kami optimistis pelaksanaan sensus dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas untuk mendukung pembangunan Indonesia ke depan," ucap Dadang Hardiwan. (Bil)