RIAUIN.COM - Integrasi sistem pelayanan digital serta penguatan integritas petugas perpajakan daerah di Provinsi Riau membuahkan hasil positif pada semester pertama tahun ini. Lebih dari 230.000 warga yang memanfaatkan layanan perpajakan memberikan penilaian sangat memuaskan terhadap transparansi pengelolaan pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut.

Berdasarkan data evaluasi pelayanan publik teranyar, Indeks Survei Anti Korupsi (ISAK) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau menyentuh angka 96,91. Pada saat yang sama, skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 tercatat mencapai 92,00 atau melampaui target indeks daerah yang ditetapkan sebesar 91,00.

Raihan skor tersebut secara otomatis menempatkan mutu pelayanan perpajakan Riau masuk ke dalam Kategori A dengan predikat Sangat Baik.

Kepala Bapenda Provinsi Riau Ninno Wastikasari menyampaikan bahwa peningkatan persepsi positif masyarakat ini dipicu oleh pembenahan sistem antrean serta pemangkasan birokrasi di seluruh kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) maupun unit pengelolaan pendapatan daerah.

"Masukan serta penilaian langsung dari masyarakat akan selalu menjadi dasar utama kami dalam melakukan penyempurnaan layanan agar pengelolaan pajak kendaraan di Riau semakin mudah dan transparan," kata Ninno Wastikasari di Pekanbaru, Rabu (22/7/2026).

Pembenahan di lapangan ditandai dengan modernisasi sarana fisik, seperti penerapan mesin antrean digital dan pengoperasian loket informasi terpadu. Kehadiran fasilitas ini mempermudah pemilik kendaraan dalam mengakses syarat administrasi, kejelasan rincian tarif, hingga mekanisme pembayaran tanpa perlu melalui perantara atau calo.

Selain perbaikan fasilitas teknis, peningkatan mutu pendaftaran dan pembayaran pajak juga didukung oleh pelatihan berkala bagi para petugas garda depan (frontliner).

Ninno Wastikasari menegaskan, partisipasi sebanyak 230.055 responden dari seluruh jaringan UPT se-Riau menjadi motivasi bagi instansinya untuk menjaga konsistensi kinerja. Evaluasi berkala akan terus dilanjutkan untuk memastikan seluruh layanan publik bebas dari praktik pungutan liar maupun tindakan koruptif lainnya.

"Keberhasilan melampaui target SKM ini menjadi motivasi besar bagi seluruh jajaran untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan publik demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Ninno Wastikasari. (Bil)