BALI, Riauin.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau menerima anugerah terbaik III untuk wilayah III dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia. Penganugerahan berlangsung di Denpasar, Bali, Kamis (22/2) malam oleh Presiden Jokowi.

"Syukur Alhamdulillah berkat kerjasama dan dukungan semua pihak terutama kawan-kawan dari BPBD Kabupaten/kota se-Riau. Penghargaan ini untuk kita semua demi Riau bebas asap. Salam tangguh," ungkap Kalaksa BPBD Riau Edward Sanger, Kamis (22/2) malam melalui sambungan WhatsApp.

Menurut Edward, sebelumnya digelar Rakornas Karhutla di Istana Negara Jakarta bersama para Gubernur, Bupat dan Walikota, Pangdam Kapolda, Kapolres, Dandim dan Kepala BPBD Provinsi serta BPBD Kabupaten/kota se-Indonesia.

Dalam kesempatan itu, kata mantan Pj Walikota Pekanbaru ini, Presiden menekankan seluruh pihak terkait agar tetap menjaga jangan sampai terjadi lagi Karhutla yang mengakibatkan kabut asap. Apalagi tahun ini ada iven Asian Games di Jakarta dan Palembang.

"Saya minta kepada seluruh gubernur serta perangkat daerah yang berkompeten dapat melakukan pengawasan serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di semua daerah. Apalagi tak lama kita menjadi tuan rumah pelaksanaan event olahraga Asean Games," ujar Edward Sanger mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo.

"Bapak presiden juga mengapresiasi keberhasilan kita dalam 2 tahun terakhir menjaga, sehingga tidak terjadi kabut asap di Riau. Beliau menekankan untuk segera melakukan pencegahan awal dan koordinasi yang baik antar seluruh perangkat yang ada," kata Sanger.

Bangun Sinergi
Sebelumnya Kabid Kedaruratan BPBD Riau, Jim Gafur mengatakan, Rakernas Penanggulangan Bencana di Denpasar, Bali, Kamis (22/2/2018) dibuka Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani pada Rabu malam (21/2) di Nusa Dua Convention Center, Bali.

Di hadapan para pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia, Puan menyampaikan bahwa salah satu yang perlu menjadi perhatian dari jajaran BNPB dan BPBD adalah bagaimana membangun sinergi penanggulangan bencana antara kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Di samping itu, Puan menekankan pembangunan kesiapsiagaan berbasis rakyat dan peringatan dini. Tiga hal tersebut selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana, sebagaimana ditetapkan pada RPJMN 2015 – 2019.

"Diarahkan pada upaya pengurangan risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana," kata Jim Gafur.

“Keberhasilan dalam manajemen penanggulangan bencana sangat ditentukan oleh gotong royong dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB-BPBD dan masyarakat. Oleh karena itu, agar gotong royong manajemen penanggulangan bencana dapat berjalan dengan efektif, diperlukan pemahaman yang sama antara seluruh pemangku kepentingan bagaimana mengimplementasikan manajemen penanggulangan bencana yang efektif," kata Jim mengulang kutipan Puan.

Dalam konteks rakernas, Puan mengharapkan BNPB dan BPBD untuk memformulasikan berbagai agenda strategis untuk pembangunan kapasitas. Rakernas ini merupakan momentum yang baik dalam membangun kapasitas individu, kelembagaan, program dan kegiatan BNPB – BPBD agar penanggulangan bencana di Indonesia semakin efektif. (int/nol)