RIAUIN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mendesak jajaran direksi baru PT Riau Petroleum untuk segera mempercepat ekspansi bisnis di sektor minyak dan gas bumi (migas). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut dituntut mampu melipatgandakan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendorong perekonomian masyarakat Riau secara langsung.

Langkah penyegaran manajemen di posisi Direktur Operasional dan Direktur Keuangan diharapkan menjadi momentum bagi perusahaan untuk melepaskan diri dari pola bisnis yang lambat. Anggota Komisi III DPRD Riau Abdullah menegaskan bahwa hasil kerja nyata di lapangan jauh lebih dinantikan oleh masyarakat ketimbang sekadar perubahan struktural di dalam organisasi.

"Kita berharap ada lompatan yang lebih jelas, lebih serius dalam pembukaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, termasuk peningkatan dividen bagi APBD. Dividen itu harus lebih banyak dihasilkan dari hasil usaha perusahaan," ujar Abdullah saat memberikan evaluasi di Pekanbaru, Jumat (26/6/2026).

Menurut Abdullah, minimnya latar belakang sebagian direksi di industri migas semestinya tidak menjadi batu sandungan yang berarti. Pihak legislatif memberikan penekanan pada aspek kepemimpinan manajemen dan kecepatan adaptasi internal untuk mengeksekusi rencana strategis. Ia menyayangkan apabila waktu operasional perusahaan habis hanya untuk proses belajar pascapelantikan.

"Saya pikir mengujinya harus dengan tindakan. Meskipun background mereka belum ada di perminyakan, di level manajemen itu memungkinkan selama mereka segera melakukan aksi nyata dan belajar cepat," kata Abdullah menambahkan.

Berdasarkan catatan performa tahun lalu, PT Riau Petroleum telah menyetorkan dividen ke kas daerah senilai Rp 34 miliar. Ke depan, ruang pertumbuhan finansial perusahaan dinilai masih terbuka sangat lebar seiring dengan potensi dana segar dari hak partisipasi atau participating interest (PI) yang diproyeksikan menembus angka 20 juta dollar Amerika Serikat atau berkisar Rp 320 miliar.

DPRD Riau mengingatkan agar dana PI tersebut dikelola secara akuntabel sebagai modal pengembangan bisnis inti, bukan sekadar disimpan sebagai dana mengendap. Komisi III menilai ekspansi yang berjalan saat ini, seperti pengadaan unit pengeboran (rig) dan pengelolaan tanah terkontaminasi di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), masih membutuhkan akselerasi yang lebih masif.

"Kita berharap penerimaan itu tidak sia-sia. Harus ada rencana bisnis yang benar-benar membanggakan bagi Provinsi Riau, terutama yang sesuai dengan core business perusahaan di sektor migas," tutur Abdullah.

Selain memaksimalkan pengelolaan energi fosil, manajemen baru juga diarahkan untuk mulai membidik peluang pada sektor energi baru terbarukan (EBT). Salah satu langkah taktis yang diusulkan adalah inisiasi program bahan bakar nabati B50 serta penyediaan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik melalui skema kemitraan strategis.

"Saya berharap B50 menjadi concern utama mereka untuk mendukung program Presiden dalam pengurangan impor BBM. Silakan bekerja sama dengan pihak ketiga selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku," pungkas Abdullah. (*)