RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau memperketat sistem rantai pasok dan manajemen logistik farmasi di seluruh fasilitas kesehatan. Langkah radikal ini diambil guna menyudahi persoalan klasik menumpuknya stok obat-obatan hingga kedaluwarsa sebelum sempat disalurkan kepada masyarakat.

Urgensi pembenahan ini mencuat setelah Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto menyoroti lemahnya akurasi perencanaan kebutuhan obat di daerah. Akibat tata kelola yang tidak sinkron, banyak anggaran daerah terbuang sia-sia untuk komoditas medis yang akhirnya tidak terpakai.

Merespons instruksi pembenahan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru bersama instansi terkait mulai merancang sistem pengawasan hulu ke hilir. Wakil Walikota Pekanbaru Markarius Anwar menegaskan, akurasi data kebutuhan riil di faskes primer kini menjadi prioritas utama guna memotong rantai pemborosan tersebut.

"Distribusi obat ke depan harus berbasis kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar menghabiskan kuota pengadaan. Penyimpanan harus dipastikan aman agar tidak ada lagi cerita obat kedaluwarsa terbuang percuma saat warga justru sedang kesulitan mendapatkannya," kata Markarius Anwar di sela-sela pertemuan ilmiah nasional farmasi rumah sakit di Pekanbaru, Kamis (25/6/2026).

Guna menggolongkan formulasinya, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru kini diinstruksikan memperluas kerja sama strategis dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru. Pengawasan ketat akan menyasar sistem manajemen pergudangan obat di tingkat puskesmas hingga rumah sakit umum daerah.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Hazli Fendriyanto menambahkan, pembenahan sistem ini juga bertumpu pada peningkatan kapabilitas para apoteker sebagai garda depan kendali mutu farmasi. Momentum berkumpulnya para praktisi apoteker se-Indonesia di Riau diharapkan mampu melahirkan standar operasional baru yang lebih efisien bagi sistem ketahanan kesehatan di Bumi Lancang Kuning. (Bil)