Laporan: Hendrianto

RIAUIN.COM— Kepolisian Resor Kuantan Singingi (Kuansing) meminta Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian (Kopdagrin) Kuansing mengajukan penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Pertamina Patra Niaga.

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi energi saat perhelatan Pacu Jalur di Tepian Narosa pada 19–23 Agustus 2026.

Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana menyampaikan arahan tersebut dalam Rapat Koordinasi Eksternal Pengamanan Pacu Jalur di Ruang Rupatama Polres Kuansing, Kamis, 13 Agustus 2026
.
"Dinas Kopdagrin harus segera menyurati Pertamina Patra Niaga untuk mengusulkan penambahan kuota BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, di sejumlah SPBU," kata Hidayat. 

Menurut dia, lonjakan wisatawan lokal dan mancanegara berpotensi meningkatkan kebutuhan BBM di wilayah Kuansing.

Inisiatif tersebut didukung Pemerintah Kabupaten Kuansing. Asisten III Setda Kuansing Azhar Ali menilai penambahan pasokan BBM mendesak dilakukan guna mengantisipasi kelangkaan. 

Kepala Dinas Kopdagrin Kuansing Masnur Judin menyatakan siap menindaklanjuti arahan tersebut dengan menyurati Pertamina.

Selain masalah energi, Polres Kuansing menyoroti penertiban pedagang kaki lima dan pencegahan praktik percaloan lapak. 

Hidayat menegaskan kepolisian akan menindak tegas pihak yang memperjualbelikan lapak dagang tanpa Surat Keputusan (SK) resmi dari Kopdagrin.

"Jika ada aksi calo yang menjual lapak tanpa SK resmi, segera lapor ke kami," ujar Hidayat.

Ia menambahkan, lokasi pedagang harus sesuai dengan zona yang ditetapkan pemerintah daerah. 

Lapak di luar area resmi akan dibongkar. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan retribusi penyewaan stan masuk secara utuh ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kuansing.

Menanggapi ketegasan tersebut, masyarakat berharap adanya transparansi penuh dari Dinas Kopdagrin Kuansing mengenai tata kelola lapak pedagang.

Dian (38), salah seorang warga Teluk Kuantan, menyambut baik langkah tegas kepolisian, namun ia menekankan pentingnya keterbukaan dari dinas terkait.

"Langkah Kapolres memberantas calo sudah sangat tepat, tapi Kopdagrin juga harus transparan. Sebutkan secara rinci berapa ukuran pasti per lapak—berapa meter kali berapa meter—dan tunjukkan petanya secara terbuka ke publik.

Kalau titik dan lokasinya jelas, warga dan pedagang bisa ikut mengawasi langsung di lapangan. Calo tidak akan punya celah lagi untuk main belakang," ujar Dian, Kamis (14/8/2026).

Selain itu, warga lainnya juga meminta agar media massa dan LSM ikut serta aktif mengawasi para "pemain" lapak di lapangan. Media dan LSM dinilai sebagai perpanjangan tangan masyarakat yang efektif untuk membongkar praktik pungli.

"Media dan LSM harus turun menelusuri dan mewawancarai para pedagang nanti, berapa sebenarnya uang yang mereka setorkan untuk mendapatkan lapak. Jika ada yang bermain, baik oknum orang dinas maupun calo, segera laporkan dan proses ke aparat hukum," tutur salah seorang warga lokal lainnya di Teluk Kuantan.

Dipasang CCTV

Hidayat juga menegaskan bahwasanya sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan jalan tepi Sungai Kuantan dilarang keras menjadi lokasi berjualan. "Area tersebut merupakan jalur evakuasi," kata dia.

Untuk menjaga keamanan selama festival berlangsung, Polres Kuansing akan memasang kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik rawan di sepanjang area Tepian Narosa.

Demi menunjang kenyamanan pengunjung, Pemerintah Kabupaten Kuansing juga menyiapkan fasilitas pendukung telekomunikasi. Plt Kepala Dinas Kominfo Kuansing Hevi Heri Antoni menyatakan pihaknya akan memasang jaringan Wi-Fi gratis di dua titik serta 10 titik penguat sinyal.

"Yang memasang nanti dari Telkomsel," kata Hevi.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Ketua Panitia Pacu Jalur Andi Cahyadi, Kepala Dinas Perhubungan Hendri Wahyudi, Plt Kasatpol PP Rio Kasyter Wandra, serta perwakilan dari BPBD, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kuansing. (***)