"Ketika klub-klub raksasa sepak bola Eropa memajang selebrasi tarian anak Kuansing dan YouTuber internasional berbondong-bondong merekam keajaiban di Tepian Narosa, negara buru-buru tampil di panggung untuk memetik nama. Tetapi begitu gelanggang Pacu Jalur 2026 membutuhkan sokongan dana pelestarian, negara mendadak amnesia. Untuk perhelatan akbar bernilai lebih dari Rp6 miliar yang telah mengangkat harkat pariwisata Nusantara ini, kucuran dana dari pemerintah pusat tercatat cuma Rp110 juta—tak lebih dari sekadar uang "welas asih" untuk sekadar menggugurkan kewajiban administratif."

Laporan: Hendrianto.

RIAUIN.COM- Air Sungai Kuantan membumbung tinggi, membelah arus lewat sabetan pendayung yang bergerak seirama. Di atas perahu sepanjang tiga puluh meter, puluhan pemuda Kuantan Singingi bertelanjang dada memeras keringat di bawah terik Sumatra.

Namun perhatian dunia bukan cuma tertuju pada sengitnya haluan perahu yang saling menyalip. Di ujung paling depan, berdiri Rayhan Arkan Dikha—bocah cilik penari haluan yang meliuk santai, menari dengan gestur “Aura Farming” yang dingin di tengah kecepatan perahu yang memecah ombak.

Atraksi itu tak cuma memikat Riau; ia menyapu algoritma jagat maya global. Musisi asal Amerika Serikat, Melly Mike—pemilik lagu latar yang mengiringi tarian Dika—terbang langsung ke Tepian Narosa demi melantai di atas jalur.

Dokudrama perjalanannya disorot dokumenter YouTuber kawakan Yordania, Joe Hattab, disusul kehadiran kreator konten Malaysia Aisar Khaled hingga rombongan influencer Negeri Paman Sam. Bahkan klub-klub raksasa sepak bola Eropa memajang selebrasi gaya Dika di akun resmi mereka.

Pacu Jalur resmi bergeser dari sekadar ritual lokal menjadi megahits kebudayaan dunia. Tetapi di balik sorak-sorai internasional dan etalase megah yang dipamerkan ke penjuru bumi, ada hitung-hitungan finansial yang ironis.

Untuk perhelatan Pacu Jalur 2026 yang menelan anggaran operasional hingga lebih dari Rp6 miliar, Jakarta—melalui kementerian terkait—hanya menyodorkan bantuan senilai Rp110 juta. Sebuah angka yang tak lebih dari formalitas birokrasi, jika tak mau disebut sebagai lelucon anggaran.

Menghidupkan gelanggang Pacu Jalur bukan perkara murah. Menumbangkan satu batang pohon raksasa di rimba lalu memahatnya menjadi satu unit jalur saja menguras biaya ratusan juta rupiah.

Itu belum menghitung ongkos latihan berbulan-bulan, logistik ratusan anak pacu, hingga manajemen rekayasa lalu lintas dan pengamanan ratusan ribu penonton yang memadati bantaran sungai.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bersama Pemerintah Provinsi Riau saban tahun dipaksa memutar otak menutup lubang defisit. Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikuras habis, disusul aksi bergerilya berburu dana sponsor swasta demi membiayai gelanggang agar tidak padam.

Minimnya alokasi dari Jakarta dibenarkan langsung oleh pimpinan daerah. Plt Bupati Kuantan Singingi, H Mukhlisin, tak menampik betapa kerdilnya porsi bantuan pusat yang mampir ke kas daerah.

"Iya, Rp110 juta. Ini kami usulkan lagi proposal mohon penambahan bantuan," kata Mukhlisin kepada riauin.com, Rabu (12/8).

Pernyataan itu menegaskan realitas yang mengurut dada: pimpinan daerah harus kembali mengemis proposal ke gedung-gedung kementerian di Jakarta, meminta welas asih atas aset kebudayaan yang nama besarnya kerap dijual negara di panggung internasional.

Praktisi hukum asal Kuansing, Rizky JP Poliang, menunjuk hidung pemerintah pusat atas perlakuan tidak seimbang ini.

"Jangan sampai ketika Pacu Jalur viral, negara ikut bangga. Tetapi ketika masyarakat Kuansing membutuhkan dukungan untuk menjaga dan mengembangkan budayanya, justru masyarakat dibiarkan berjuang sendiri," cecar Rizky.

Kritik tajam serupa berhembus dari kalangan akademisi lokal. Seorang pengamat kebudayaan dari Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) menilai minimnya alokasi pusat sebagai bentuk pengabaian yang terstruktur.

"Pacu Jalur itu dirawat oleh darah, keringat, dan swadaya gotong-royong masyarakat desa selama berabad-abad. Ketika pusat hanya menyumbang Rp110 juta untuk hajatan bernilai ekonomi dan promosi raksasa, itu bukan sekadar minim, melainkan bentuk pelecehan terhadap martabat kebudayaan lokal," tegasnya.

Ada pola lama yang berulang dalam penanganan kebudayaan daerah oleh Jakarta. Ketika sebuah produk tradisi meledak di tingkat global, instansi tingkat pusat buru-buru datang menumpangi panggung, mengklaimnya sebagai capaian diplomasi budaya dan etalase sukses pariwisata nasional.

Namun saat gelanggang membutuhkan injeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penguatan infrastruktur dan pelestarian, Jakarta malah memilih lempar batu sembunyi tangan.

Seorang tokoh adat Kuansing meluapkan kekecewaannya atas kemolekan semu yang disajikan pejabat pusat saban festival digelar.

"Setiap tahun pejabat dari Jakarta datang, berpidato, lalu berfoto dengan latar perahu pacu. Tapi lihat penataan bantaran sungai, tribun penonton, hingga proteksi kawasan hutan kayu jalur, semuanya terbengkalai dan daerah dipaksa menanggungnya sendiri. Jangan jadikan air mata dan tradisi kami sekadar etalase jualan pariwisata gratisan mereka," ujarnya.

Penilaian tersebut sebangun dengan kritik pengamat pariwisata nasional dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Menurutnya, ada disorientasi fatal dalam mendudukkan aset budaya ddaerah.

" Mengalokasikan Rp110 juta untuk event berkelas internasional dengan kebutuhan teknis miliaran rupiah adalah wujud ketidakpahaman atas skala industri pariwisata berbasis komunitas. Pemerintah pusat kerap memosisikan tradisi daerah sekadar sebagai bahan bakar konten promosi cuma-cuma, tanpa mau berinvestasi pada daya dukung ekosistemnya. Ini pola eksploitatif," tuturnya.

Dampaknya fatal: keberlanjutan Pacu Jalur ditaruh di atas bahu warga lokal yang kian terhimpit. Mulai dari pelestarian hutan kayu bahan baku jalur, pembinaan atlet muda, hingga penataan kawasan Sungai Kuantan praktis berjalan tanpa cetak biru perlindungan dari negara.

Birokrat di Jakarta kerap bertengger di balik alasan klasik: keterbatasan anggaran kementerian dan skema pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Dana seratusan juta rupiah itu diklaim sekadar dana "stimulan", sementara beban utama dianjurkan diserap melalui alokasi dana transfer daerah (TKD) atau pancingan dana Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN.

Namun bagi masyarakat Kuansing, dalih administratif semacam itu terasa hambar dan menepis realitas. Pacu Jalur bukan lagi festival tingkat kabupaten, melainkan benteng pertahanan reputasi kebudayaan Indonesia di mata dunia.

Langkah Pemkab Kuansing yang harus mengetuk pintu kementerian lewat proposal susulan memperlihatkan betapa kerdilnya posisi tawar daerah di hadapan pusat. 
.
Dengan atau tanpa kucuran rupiah dari Jakarta, perahu-perahu panjang di Sungai Kuantan bakal tetap meluncur deras pada Pacu Jalur 2026.

Ketangguhan masyarakat Kuansing menjaga warisan leluhur telah teruji oleh zaman, jauh sebelum narasi pariwisata diketik di meja-meja birokrasi ibu kota. Namun, noktah Rp110 juta ini menyisakan satu cermin buram yang menohok: sampai kapan negara terus menjadi penonton yang sibuk menumpang bangga, sembari membiarkan rakyatnya berdarah-darah menjaga budaya bangsa?. (***)