Oleh: Hendrianto.

UPACARA tadi pagi di Lapangan Limuno itu indah. Biru. Seragam Korpri berbaris rapi. Matahari Teluk Kuantan menyengat. Panas.

Judulnya mentereng: Hari Otonomi Daerah ke-30.

Tiga dekade. Harusnya sudah matang. Sudah dewasa. Tapi bagi kita di Kuansing, otonomi ini rasanya masih seperti barang mewah. Indah di brosur, macet saat dijalankan.

Lihat saja kas daerah kita. Megap-megap.
Pemkab pusing tujuh keliling. Hanya untuk bayar kewajiban saja sulit. Padahal, kita ini duduk di atas emas hijau dan hitam. Atasnya sawit. Bawahnya batu bara.

Tapi kenapa daerahnya tetap terseok-seok? Masalahnya klasik. Namanya Dana Bagi Hasil. Singkatannya DBH. Tapi bagi kita, itu singkatan dari "Diberi Bagian Halus". Sangat halus. Sampai tidak terasa.

Hasil bumi kita dikeruk habis. Sawit melimpah. Batu bara diangkut siang malam. Jalan kita hancur. Debunya kita hirup. Tapi apa yang kembali ke kantong daerah? Recehan.

Ibarat punya kebun. Kita yang menanam. Kita yang merawat. Kita yang menanggung rusaknya tanah. Begitu panen, hasilnya dibawa ke pusat. Kita hanya dikasih sisa-sisa.

Mari kita lihat datanya.

Tahun 2024 kemarin, DBH sawit kita Rp12 miliar. Tahun 2025 ini? Turun jadi Rp10 miliar. Prediksi 2026? Makin ciut. Tinggal Rp6 miliar.

Bayangkan. Kebun seluas itu, hasilnya hanya cukup untuk bikin beberapa kilometer aspal. Itu pun kalau cukup.

Total DBH Kuansing tahun 2025 hanya kisaran Rp165 miliar. Terkecil di seluruh Riau. Bandingkan dengan tetangga. Ada yang tembus triliunan. Padahal keringat kita sama. Sama-sama mengolah alam.

Inilah paradoks otonomi.

Pusat masih saja memposisikan daerah penghasil seperti anak kecil. Yang harus terus minta uang jajan. Harus lapor ini-itu.

Padahal, dampaknya ke rakyat nyata sekali. Angka kemiskinan kita masih di angka 7,16 persen. Ribuan keluarga masih bingung besok makan apa. Padahal di sebelah rumah mereka, truk batubara lewat membawa miliaran rupiah.

Pengangguran? Masih ada 2,49 persen. Kecil di kertas, tapi besar di perasaan. Anak-anak muda kita hanya jadi penonton. Menatap truk lewat. Tanpa bisa bekerja di sana. Karena hilirisasi—pabrik pengolahannya—tidak dibangun di sini.

Belum lagi soal rumah. Masih banyak warga kita yang atapnya bocor. Dindingnya lapuk. Masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Mereka bermimpi punya rumah sendiri di tanah yang kaya raya ini. Ironis.

Mestinya, setelah 30 tahun, rumusnya dibalik. Beri daerah porsi lebih besar di depan. Biar kita bangun hilirisasi sendiri. Biar pabrik berdiri di Teluk Kuantan atau Cerenti. Supaya kita tidak perlu mengemis ke Jakarta hanya untuk menambal lubang jalan.

Otonomi itu soal keadilan fiskal. Soal menghargai keringat orang daerah. Selama rumusnya masih pelit, otonomi hanya jadi beban. Daerah dapat lelahnya, pusat dapat enaknya.

Jadi, kalau tadi pagi ada upacara, ya sudahlah. Anggap saja itu olahraga. Berdiri lama di bawah terik matahari. Biar berkeringat.

Tapi kalau soal merdeka secara ekonomi? Maaf saja. Kita masih anak tiri. (***)

(Penulis merupakan jurnalis di riauin.com dan pemerhati politik lokal)