Laporan: Hendrianto.

RIAUIN.COM –Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dibayangi potensi defisit anggaran yang cukup signifikan pada tahun anggaran berjalan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, angka defisit diprediksi bisa mencapai Rp500 miliar jika target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terealisasi sepenuhnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuansing, Jafrinaldi, menjelaskan bahwa besaran defisit sebuah daerah secara resmi dapat dilihat pada saat penyusunan APBD. Namun, ia tidak menampik bahwa ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran daerah menjadi indikator utama munculnya defisit di masa depan.

"Kalau ke depan pendapatan daerah tidak berimbang dengan pengeluaran, itu bisa diprediksi kira-kira berapa akan terjadi defisit," ujar Jafrinaldi saat dikonfirmasi, Sabtu (11/4/2026).

Menanggapi informasi mengenai angka defisit yang menyentuh Rp500 miliar, Jafrinaldi memberikan catatan kritis. Menurutnya, angka tersebut merupakan konsekuensi logis jika penerimaan atau pendapatan daerah gagal mencapai target 100 persen. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa saat ini Bupati dan Wakil Bupati Kuansing tengah memberikan perhatian serius terhadap sektor pendapatan.

Sebagai langkah konkret menghadapi ancaman defisit tersebut, Bupati Kuansing tengah menggodok inovasi untuk mendongkrak pundi-pundi daerah melalui sektor unggulan, yakni perkebunan kelapa sawit. Bupati mewacanakan kebijakan pemungutan retribusi sebesar Rp20 per kilogram kelapa sawit yang masuk ke seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di wilayah Kuansing.

Langkah ini dinilai sangat strategis mengingat volume produksi sawit di daerah ini sangat besar. Jika kebijakan ini berhasil diterapkan, potensi penambahan PAD diprediksi bisa mencapai angka yang fantastis, yakni sebesar Rp242 miliar.. Angka ini diyakini mampu menjadi solusi ampuh untuk menambal celah defisit dan memperkuat struktur APBD.

Namun, jalan menuju realisasi kebijakan tersebut tidaklah mulus. Hingga saat ini, rencana pungutan Rp20 per kilogram sawit tersebut masih terganjal regulasi di tingkat pusat. Aturan perundang-undangan mengenai retribusi dan pajak daerah yang bersifat closed list(terbatas pada apa yang diatur undang-undang) menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah untuk mengeksekusi inovasi tersebut secara legal.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kuansing, Masrul Hakim, menjelaskan bahwa hingga 27 Maret 2026, realisasi PAD Kabupaten Kuansing baru menyentuh angka Rp41.332.328.362,46. Angka ini baru setara dengan 16,18 persen dari total target Rp255,4 miliar yang ditetapkan untuk tahun 2026.

Rendahnya capaian di kuartal pertama ini menuntut kerja ekstra dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu PAD. Optimalisasi sektor pajak dan retribusi yang sudah ada menjadi harga mati agar pembangunan di Negeri Jalur tidak terhambat oleh krisis anggaran di akhir tahun nanti. (***)