Diketahui, CV PMS bergerak di bidang perdagangan besar buah kelapa sawit. Tersangka J dalam kurun waktu bulan Februari hingga Juli 2019 melalui CV PMS dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Tersangka juga tidak menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipotong atau dipungut. 

Tersangka J dijerat Pasal 39 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. 

"J diancam pidana penjara paling singkat 6 bulan, paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar," ungkapnya.-dnr