Menurut Hendra, pihak Manajemen Hypermart tidak mengizinkan wartawan untuk meliput di supermarket itu kalau belum memiliki surat tugas.

"Mohon maaf ya bang, kita tidak dapat izinkan kalau tidak punya surat tugas," sebut Hendra.

Mendapat penjelasan itu, sejumlah wartawan yang sudah datang merasa kecewa, karena saat peliputan mereka telah menunjukkan id card resmi yang dikeluarkan perusahaan media tempat mereka bernaung. Id card tersebut sejatinya merupakan sebagai pengganti surat tugas bagi wartawan dalam setiap liputan.

Untuk diketahui, dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 pasal 1 menyebutkan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Pasal 2 berbunyi, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. 

Pasal 3 menyebutkan, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Sementara itu pada pasal 18 ayat (1) dengan jelas menerangkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi ketentuan pasal 4 ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000.-dnr