Disebutkannya, persoalan PT WSSI dengan warga selama ini, terkait masalah plasma. Kendati surat keputusan (SK) Calon Petani Calon Lahan (CPCL) sudah ada, namun sampai saat ini pihak perusahaan belum menanam sawit untuk warga tersebut. 

"Masalah plasma ini yang tak kunjung tuntas sampai sekarang, karena perusahaan tak merealisasikan janjinya kepada warga," jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Pemprov Riau Mamun Murod saat dihubungi Riauin.com mengakui, sebelum IPK PT WSSI diterbitkan, pihaknya bekerjasama dengan Kementerian Pertanian melakukan pengecekan ke lokasi lahan Izin Usaha Perkebunan (IUP) milik PT WSSI yang diterbitkan Kementerian Pertanian tahun 2001 di Kabupaten Siak.

"Karena masalah ini tanggung jawab provinsi dan pusat, maka kita tak melibatkan Pemkab Siak. Aturannya seperti itu. Jadi, kita tak menyalahi aturan," jawab Murod saat dihubungi Riauin.com, Rabu (21/7/2021).

Munculnya konflik antara warga dengan perusahaan terkait masalah plasma, menurut Murod, hal itu tidak ada kaitannya dengan proses penerbitan IPK. Karena masalah plasma, merupakan kewenangan Dinas Perkebunan.

"Yang kita tinjau ke lapangan soal izin pelepasan kawasan dan yang berkaitan dengan hutan. Karena sudah memenuhi syarat, maka IPK diterbitkan melalui DPMPTSP Riau," jelas Murod.--nal.