"Kalau belum tercapai  kesepakatan, tentu prosesnya dilanjutkan setelah hari raya, sesuai aturan yang berlaku. Yang pasti prosesnya akan kita kawal terus, sampai tenaga kerja mendapatkan hak-hak mereka," tegas Jonli lagi.

Sesuai arahan Gubernur Riau Syamsuar, Posko THR harus mampu menjalankan fungsinya sebagai tempat menyelesaikan persoalan-persoalan seputar THR. 

"Pak Gubernur menekankan betul pada kami agar jangan ada hak-hak dan kewajiban yang terabaikan," papar Jonli.

Sebelumnya Disbakertrans menerima 16 laporan  dari tenaga kerja yang belum dibayarkan THR-nya, dan dari hasil mediasi antara tenaga kerja dan perusahaan bersama Disnakertrans, beberapa perusahaan sudah membayarkan kewajiban mereka pada para pekerja.

Rincian 16 laporan pekerja tersebut terdiri dari Kabupaten Rokan Hulu 2 kasus, Dumai 2 kasus, Pelalawan 2 kasus, Kampar 2 kasus, dan Pekanbaru 8 kasus. - gha