BENGKALIS, Riauin.com - Bupati Bengkalis diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis H. Bustami HY menjadi Inspektur Upacara (Irup) sempena Hari Otonomi Daerah ke-XXII tahun 2018 tingkat Kabupaten Bengkalis, bertempat di halaman Kantor Bupati Bengkalis, Rabu (25/4/2018) pagi.

Apel tersebut diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dihadiri oleh Wakapolres Bengkalis Kompol Ade Zamrah, Danramil 0303 Bengkalis Mayor Inf Irwan, Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Sutarno, Ketua Pengadilan Agama Bengkalis M. Taufik.

Adapun tema yang diusung pada peringatan Hari Otda ke-XXII tahun 2018 yakni "mewujudkan nawacita melalui penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis".

Pada kesempatan itu, Sekda Bengkalis saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengatakan, penyelenggaraan Otda yang bersih dan demokratis bermakna bahwa pelaksanaan implementasi Otda didasarkan atas aspek kelembagaan, bukan atas kehendak seseorang atau kelompok tertentu.

"Sehingga dalam setiap derap penyelenggaraannya, Otda taat kepada prinsip bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum," ucap Sekda.

Lebih lanjut Bustami mengucapkan, mewujudkan nawacita, sama artinya dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat di setiap jengkal tanah air kita. Mewujudkan kesejahteraan akan menjadi sebuah keniscayaan jika Otda diselenggarakan secara akuntabel, transparan, berkepastian hukum dan partisipatif.

"Penyelenggaraan Otda yang diarahkan untuk membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya menjadi syarat utama terwujudnya tujuan utama Otda yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan daya saing, kreatifitas, serta inovasi yang mengandalkan kekhasan daerah," imbuhnya.

Selanjutnya Bustami juga menegaskan bahwa, Otda memiliki suatu buah positif, yakni munculnya pemerintahan yang lebih responsif akan kebutuhan masyarakat setempat yang berdomilisi pada masing-masing wilayah.

"Peran aktif masyarakat dalam memberikan kontrol sosial juga turut terdorong sehingga tercipta pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, banyak bermunculan inovasi-inovasi yang dilakukan daerah dalam upaya membangun dan mensejahterakan masyarakat," katanya.(int/nol)